Rusia Dukung Pemakaian Kripto untuk Pembayaran Internasional

Liputan6.com, Jakarta - Rusia mendukung perluasan mata uang dan metode pembayaran untuk pembayaran internasional.

Mengutip Bitcoin.com, ditulis Rabu (17/4/2024), pekan lalu, Gubernur Bank Sentral Rusia, Elvira Nabiullina menyatakan, pihaknya akan mendukung dengan mempercepat pemberlakuan ketentuan untuk mendukung kripto sebagai alat pembayaran untuk internasional. Namun, Nabiullina menekankan, pembayaran ini seharusnya lebih dulu melalui uji coba legal dengan mode sandbox.

Lembaga tersebut menentang peredaran dan pemakaian kripto untuk pembayaran nasional, mengingat aset itu tidak berada di bawah kendali regulator nasional. Namun, bank terbuka untuk penggunaannya untuk penyelesaian luar negeri.

Sebaliknya pemakaian aset digital nasional yang juga dikenal sebagai mata uang digital bank sentral (CBDC) untuk pembayaran ini sudah dieksplorasi tanpa ada eksplorasi sandbox.

Wakil Ketua Pertama Bank Sentral Olga Skorobogatova menuturkan, pihaknya telah menerima tiga lamaran dari bisnis yang tertarik untuk mencoba ini.

Pada 11 Maret, Presiden Vladimir Putin memberlakukan undang-undang yang mengatur kasus pemakaian CBDC, sehingga memberikan Bank Rusia mengawasi bursa.

Gerakan ini didahului oleh pernyataan dari pejabat penting Rusia yang mengisyaratkan kemungkinan pengembangan sistem pembayaran berbasis blockchain untuk BRICS, blok internasional yang diketuai Rusia dan terdiri dari Brasil, India, China, Afrika Selatan, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Iran, Mesir dan Ethiopia.

Pada 27 Maret, Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov menuturkan, pihaknya akan bertemu dengan pejabat bank sentral untuk memutuskan ruang lingkup apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dengan kripto di negara tersebut.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual saham. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya diberitakan, Bank Rusia mencatat warga negara Rusia bertransaksi senilai USD 51 miliar atau setara Rp 812 triliun (asumsi kurs Rp 15.922 per dolar AS) dalam kripto sepanjang 2023.

Mengutip dari Bitcoin.com, Minggu (7/4/2024), menurut laporan tahunan yang dikeluarkan oleh bank tersebut, penyelidikannya menemukan aliran volume yang setara dengan jumlah tersebut, terutama dalam Bitcoin dan Eter, dikaitkan dengan kepada warga negara Rusia dalam pertukaran besar.

Laporan tersebut juga menyoroti volume transaksi mata uang kripto yang dianggap berisiko tinggi oleh bank, seperti operasi p2p dan penyelesaian dengan bisnis bayangan, meningkat pada 2023.

Volume transaksi Bitcoin pada kuartal satu dan dua 2023 menunjukkan penurunan sebesar 22,4% dibandingkan volume yang ditransaksikan pada periode yang sama selama 2022. Bank menyatakan ini hanya arus transaksi dan tidak dapat diartikan sebagai volume investasi.

Meskipun demikian, laporan tersebut menetapkan kepemilikan orang Rusia di bursa kripto turun 3,1% dibandingkan 2022.

Laporan tentang orang Rusia yang memiliki mata uang kripto dalam jumlah besar bukanlah hal baru. Pada 2022, Bloomberg melaporkan pihak berwenang memperkirakan warga negara Rusia memiliki kripto senilai USD 215 miliar atau setara Rp 3.423 triliun, sehingga memotivasi pemerintah untuk menyusun peta jalan untuk mengatur aktivitas ini.

Kemudian pada 2023, Layanan Pemantauan Keuangan Federal Federasi Rusia (Rosfinmonitoring) juga memperingatkan tentang tingginya popularitas kripto di negara tersebut. Pada saat itu, Yury Chikhanchin, kepala layanan, melaporkan perputaran mata uang kripto lebih dari 630.000 bitcoin, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Namun, baru-baru ini Bank Sentral dan Kementerian Keuangan bertemu untuk menentukan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dengan cryptocurrency secara internal di Rusia, menurut Menteri Keuangan Anton Siluanov.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Argentina telah memulai penegakan peraturan agar pertukaran mata uang kripto dapat beroperasi secara legal di negara tersebut. Comisión Nacional de Valores (CNV), regulator sekuritas Argentina, mengumumkan penyedia layanan aset virtual harus mematuhi rekomendasi dari Financial Action Task Force (FATF). 

Sebagai bagian dari reformasi Anti Pencucian Uang (AML) dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme (CFT) di negara tersebut, perusahaan tertentu yang menawarkan layanan terkait kripto harus mendaftar ke pemerintah Argentina.

Presiden CNV, Roberto Silva menekankan, penyedia layanan aset virtual yang gagal mendaftar tidak akan dapat beroperasi di negara tersebut. 

"Penerapan undang-undang ini mempengaruhi penyedia kripto di Argentina mendapatkan momentum ketika senat negara tersebut menyetujui modifikasi yang bertujuan mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris pada 14 Maret,” kata Silva, dikutip dari Coinmarketcap, Senin (15/4/2024).

Usulan perubahan undang-undang Argentina mengenai pengguna kripto dilaporkan diperkenalkan sebelum Javier Milei terpilih sebagai Presiden pada November 2023. Milei dipuji oleh banyak penggemar mata uang kripto pada saat itu karena sikapnya yang tampak positif terhadap Bitcoin. 

Namun, penerapan persyaratan FATF telah menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan aset digital di Argentina. Dampak dari persyaratan ini terhadap bisnis yang beroperasi di Argentina dan pelanggan yang ingin memanfaatkan layanan mereka masih belum pasti. 

Strike, sebuah aplikasi populer di Argentina untuk memfasilitasi pembayaran Bitcoin melalui jaringan Lightning, dilaporkan telah menonaktifkan opsi bagi penduduk setempat untuk mengirim fiat ke rekening bank.

Sebelumnya diberitakan, Argentina sedang mempersiapkan pemilu putaran kedua dengan berisi agenda kripto. Dalam putaran pertama pemilihan presiden di Argentina menetapkan Javier Milei, kandidat libertarian, dan Sergio Massa, menteri perekonomian saat ini, akan menghadapi pemilihan putaran kedua yang memiliki unsur kripto di dalamnya.

Milei telah berulang kali mengusulkan penghapusan Bank Sentral Argentina dan penerapan dolar sebagai alat pembayaran yang sah di negara tersebut sebagai poin utama pemerintahan hipotetisnya.

Di sisi lain, Massa baru-baru ini membahas penciptaan mata uang digital nasional, yang akan digunakan oleh pemerintahannya untuk mengurangi biaya pajak dan membatasi penghindaran pajak dengan menjadikan perekonomian Argentina lebih formalitas.

Massa, yang memimpin putaran pertama pemilu, juga menambahkan elemen lain yang perlu dipertimbangkan: kemungkinan menggunakan gas dari Vaca Muerta, salah satu cadangan minyak mentah paling signifikan di Argentina, untuk menambang bitcoin.

Pada pertemuan dengan penggemar cryptocurrency Argentina Santiago Siri, Massa mengatakan menyukai usulan Vaca Muerta karena menghasilkan pengurangan emisi karbon.

“Negara ini memiliki semua modal simbolis yang dibutuhkan Argentina di tahun-tahun mendatang,” kata Massa dikutip dari Bitcoin.com, Rabu (1/11/2023). 

Karena inflasi terus melanda Argentina warga negara ini beralih ke cryptocurrency sebagai tempat berlindung yang aman, mencari perlindungan dari mata uang lokal mereka yang runtuh.

Adopsi mata uang digital sangat tinggi di Argentina sebesar 23,5 persen, secara signifikan lebih tinggi daripada tingkat kepemilikan kripto global yang diperkirakan sebesar 11,9 persen, menurut perusahaan riset GWI.