Initial Coin Offering di Indonesia, Peluang atau Tantangan?

Liputan6.com, Jakarta Perkembangan industri aset kripto di Indonesia terus mengalami peningkatan terutama setelah beralihnya pengawasan dan pengaturan aset kripto ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu pengembangan aset kripto yang dapat membuka peluang munculnya proyek-proyek kripto di tanah air baru yaitu terkait Initial Coin Offering (ICO). 

Kepala Eksekutif OJK Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD), Hasan Fawzi menjelaskan OJK sudah memasukan dan mencanangkan dalam rencana program legislasi (Proleg), pembentukan regulasi di OJK tahun ini. 

“Akan merumuskan POJK yang terkait dengan penawaran aset keuangan dan aset digital termasuk aset kripto dimaksud,” kata Hasan dalam Konferensi Pers, Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025, Senin (11/2/2025). 

Hasan berharap ke depannya dengan adanya payung pengaturan untuk membuka kesempatan penawaran koin-koin atau aset kripto baru maka akan semakin banyak aset kripto yang memiliki underlying nyata misalnya tokenisasi seperti Real World Asset (RWA) atau Real World Project (RWP).

Potensi ICO di Tanah Air

Menanggapi hal ini, Co-founder CryptoWatch sekaligus pengamat kripto, Christopher Tahir menjelaskan ⁠ICO dan sejenisnya sudah pernah dilaksanakan di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak. 

“Ini termasuk token-token artis, sehingga ini bukan hal baru. Namun, secara ide memang bagus karena akan memungkinkan penghimpunan dana tanpa adanya modal ventura (venture capital),” ujar Christopher kepada Liputan6.com.

Satu hal yang perlu dijaga menurut Christopher adalah akuntabilitasnya yang selama ini sangat buruk, sehingga walaupun diizinkan, dikhawatirkan tidak menarik bagi investor. 

“Meskipun proyeknya laku, hanya laku pada orang-orang yang mudah percaya hanya karena ICO dilaksanakan oleh tokoh terkenal,” tambahnya. 

Salah satu pelaku industri kripto di tanah air, Tokocrypto juga menyambut baik rencana OJK untuk mengembangkan regulasi Initial Coin Offering (ICO) pada akhir 2025. Menurut CMO Tokocrypto, Wan Iqbal, regulasi ini akan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar aset digital di Indonesia.

Tokocrypto telah menyiapkan langkah-langkah kepatuhan, seperti memperkuat sistem KYC (Know Your Customer) dan AML (Anti-Money Laundering), serta kebijakan internal untuk memastikan transparansi dan perlindungan investor. Selain itu, Tokocrypto juga aktif berdiskusi dengan OJK dan Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo-ABI) guna memastikan regulasi ini tidak menghambat inovasi industri.

Dalam regulasi ICO, PFAK mengusulkan beberapa poin penting kepada OJK, termasuk standar proyek yang jelas, mekanisme perlindungan investor, kejelasan perpajakan, serta skema listing di exchange teregulasi. 

“Regulasi ini diharapkan dapat mencegah proyek scam serta memastikan hanya proyek berkualitas yang dapat melakukan ICO.” jelas Iqbal.

Iqbal juga menekankan pentingnya persyaratan ketat bagi proyek ICO, seperti kewajiban memiliki whitepaper yang transparan, roadmap yang jelas, dan tim yang dapat diverifikasi. Selain itu, penguatan regulasi terkait disclosure proyek, seperti laporan berkala dan mekanisme escrow atau vesting, menjadi langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan dana investor.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.