23.700 Penyandang Disabilitas Seluruh Indonesia Mendapat Bansos ASPD dari Kemensos

Melalui Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Penyandang Disabilitas (BBRVBD) Cibinong, Kabupaten Bogor, Kemensos melakukan penjangkauan dan menyalurkan bantuan kepada penyandang disabilitas di seluruh Indonesia.

oleh Gilar Ramdhani diperbarui 14 Des 2020, 14:16 WIB
Diterbitkan 14 Des 2020, 14:07 WIB
23.700 Penyandang Disabilitas Mendapat Bansos ASPD dari Kemensos
(Foto:Dok.Kementerian Sosial RI)

Liputan6.com, Jakarta Di tengah pandemi, Kementerian Sosial memastikan program pengembangan kemampuan vokasi terhadap penyandang disabilitas, terus berlanjut. Melalui Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Penyandang Disabilitas (BBRVBD) Cibinong, Kabupaten Bogor, Kemensos melakukan penjangkauan dan menyalurkan bantuan kepada penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. 

Kepala BBRVBD Cibinong Manggana Lubis menyatakan, masa pandemi tidak menyurutkan komitmen Kemensos untuk terus mendukung kemandirian ekonomi para penyandang disabilitas. Melalui program penjangkauan, Kemensos mengasah kemampuan vokasi para penyandang disabilitas sekaligus memperkuat akses terhadap dunia kerja. 

“Karena pandeni, kami memang meliburkan aktifitas di balai. Namun kami melakukan penjangkauan dengan berbagai pihak untuk mengembangkan kemampuan vokasional mereka. Kami juga menyalurkan bantuan untuk penyandang disabilitas di seluruh Indonesia,” kata Manggana di Cibinong, Senin (14/12/2020). 

Hari ini pula, digelar kegiatan peluncuran program pemberdayaan kelompok disabilitas "This Ability"  kerja sama antara PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ,  Yayasan Kumala dan BBRVBD Cibinong. Kemitraan dengan dunia usaha dan  Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) semacam ini merupakan salah satu bentuk program penjangkauan yang dilakukan BBRVBD) Cibinong. 

 

23.700 Penyandang Disabilitas Mendapat Bansos ASPD dari Kemensos
(Foto:Dok.Kementerian Sosial RI)

Menurut Manggana, selain dengan dunia usaha dan  LKS, program penjangkauan dilakukan bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda), balai latihan kerja (BLK), dan juga dengan kalangan perbankan. Manggana menyatakan, dengan pemda, BBRVBD Cibinong bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Pemkab Kuningan, Pemkab Cianjur, Pemkab Sukabumi, dan Pemkab Semarang. 

 “Secara umum, para PM diasah untuk mengembangkan kemampuan dalam mengolah bahan daur ulang kertas, kerajinan tangan (handycraft), menjahit, dan juga membatik,” katanya. 

Di Kabupaten Bogor, BBRVBD Cibinong bekerja sama dengan balai latihan kerja milik Dinas Tenaga Kerja dalam kegiatan menjahit sebanyak 16 orang. Dengan Pemkab Cianjur sebanyak 75 PM mengikuti penjangkauan dalam bidang mengolah bahan daur ulang kertas, dan handycraft. 

 

23.700 Penyandang Disabilitas Mendapat Bansos ASPD dari Kemensos
(Foto:Dok.Kementerian Sosial RI)

Kemudian di Kabupaten Semarang, BBRVBD Cibinong bekerja sama dengan Balai Berkat menyelenggarakan program penjangkauan terhadap 32 PM dalam pengolahan daur ulang kertas dan batik tulis. 

“Lalu dengan Balai Latihan Kerja di Kabupaten Sukabumi ada 16 PM yang mendapatkan pelatihan. Kemudian ada lagi 75 orang yang kita kerjasamakan dengan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi dimana masing-masing 25 orang pelatihan daur ulang kertas,  tata boga,  dan handycraft ,"  katanya. 

Untuk di Kabupaten Tangerang, sebanyak 22 orang mengikuti program mengelola kedai kopi Kito Rato Cofffe Shop. 

Tidak kalah menggembirakan, PM dari BBRVBD Cibinong juga sukses mengasah kemampuan untuk kelas call center.

 

23.700 Penyandang Disabilitas Mendapat Bansos ASPD dari Kemensos
(Foto:Dok.Kementerian Sosial RI)

“PM untuk kelas call center, diminati oleh dunia perbankan. Sebanyak 90% PM yang kami bina bekerja di bank, baik bank negara maupun bank swasta terkenal. Karena tingginya peminat, tahun 2021 rencana akan kami kembangkan dari satu kelas menjadi dua kelas,” katanya. 

Kemensos melalui juga menyalurkan bantuan sosial kepada 23.700 penyandang disabilitas di seluruh Indonesia melalui program Bansos ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas).

“Nilainya Rp2 juta/PM/tahun. Bantuan ini kebanyakan digunakan untuk mendukung biaya kebutuhan dasar mereka,” Manggana menambahkan.

 

(*)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya