KemenPPPA Dorong Upaya Jember Wujudkan Masyarakat Ramah Disabilitas, Perempuan dan Anak

Liputan6.com, Jakarta Penyandang disabilitas, perempuan, dan anak perlu mendapat perlakuan dan hak yang setara.

Hal ini disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga saat memberi dukungan terwujudnya masyarakat inklusif di Jember, Jawa Timur.

Dia hadir dalam acara “Rembuk Perempuan, Anak, Disabilitas dan Lansia menuju Masyarakat Inklusi” yang diselenggarakan oleh Pemkab Jember pada Rabu, 21 Februari 2024.

Dalam sambutannya, Bintang menekankan bahwa perempuan dan anak memiliki potensi luar biasa untuk mendukung kemajuan bangsa. Sayangnya hingga saat ini, berbagai isu ketidaksetaraan gender, dan pelanggaran hak masih melingkupi perempuan dan anak Indonesia.

Hal ini dapat terlihat dari berbagai indeks dan data seperti:

• Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
• Indeks Pembangunan Gender (IPG)
• Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
• Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
• Indeks Perlindungan Anak (IPA).

Indeks-indeks tersebut masih belum mencapai target yang diharapkan sehingga masih menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan.

“Demikian juga dengan prevalensi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih tinggi. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan,” ujar Bintang mengutip keterangan resmi, Jumat (23/2/2024).

Untuk merespons hal ini, Bintang menyampaikan bahwa Presiden RI telah menetapkan lima program prioritas melalui KemenPPPA. Program-program ini mencakup:

• Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender
• Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak
• Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak
• Penurunan pekerja anak
• Pencegahan perkawinan anak.

Bintang menambahkan, pihaknya terus berupaya secara maksimal untuk melakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Termasuk Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dunia usaha, media, dan akademisi.

Salah satu inisiatifnya adalah pengembangan model Desa dan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA), yang saat ini telah dikembangkan di berbagai wilayah.

“Saya berharap dengan Penandatanganan Komitmen Bersama DRPPA Kabupaten Jember dan Pakta Integritas Stop Perkawinan Anak pada hari ini akan menjadi daya dorong dalam membangun komitmen bersama dalam mewujudkan Desa/Kelurahan yang ramah perempuan dan anak.”

“Mengingat Kabupaten Jember tertinggi untuk angka perkawinan anak maka perlu regulasi di tingkat desa dengan mencantumkan sanksi sosial dan adminsitrasi, mudah-mudahan kita bisa meminimalisasi perkawinan usia anak,” ujar Bintang.

Bintang berharap, musyawarah perempuan, anak, dan disabilitas di Kabupaten Jember mampu memberikan ruang bagi pertukaran praktik baik. Untuk memastikan suara mereka tidak tertinggal dalam perencanaan pembangunan yang efektif dan inklusif.

“Hasil dari Musrenbang hari ini menjadi masukan bagi Musyawarah Perempuan Nasional yang akan dilaksanakan pada April 2024, dengan fokus pada sembilan isu penting yang berkaitan dengan perempuan dan anak.”

“Semua ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik laki-laki maupun perempuan, sejalan dengan agenda pembangunan nasional,” jelas Bintang.

Dalam kesempatan yang sama, Bintang juga mengucapkan selamat kepada pengurus Forum Anak Jember (FAJ) yang baru saja dikukuhkan oleh Wakil Bupati Jember.

“Semoga Forum anak dapat melaksanakan perannya sebagai pelopor dan Pelapor (2P). Ini merupakan langkah awal bagi mereka untuk berkontribusi dalam proses pembangunan di Kabupaten Jember,” ucap Bintang.

“Kami berharap forum ini menjadi wadah bagi mereka untuk menyampaikan ide, harapan, dan masukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan anak-anak di wilayah ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Jember, KH Muhammad Balya Firjaun Barlaman menekankan pentingnya mewujudkan komitmen nyata dalam memberdayakan perempuan, anak, dan disabilitas. Ia menyoroti urgensi kolaborasi dan sinergi antara stakeholder dalam upaya penanganan dan pelayanan yang cepat dan efektif.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Menteri PPPA atas kunjungannya, yang memberikan dukungan dan semangat dalam upaya pemberdayaan perempuan, anak, dan kelompok rentan di Jember.”

“Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk mengapresiasi kontribusi seluruh stakeholder dalam membangun Jember menjadi kabupaten yang ramah anak, di mana semua anak bisa mendapatkan hak-haknya sesuai dengan perlindungan yang diberikan,” tutup Muhammad Balya.