Sebutkan Tujuan dari Konstitusi! Ketahui Fungsi dan Jenis-Jenisnya

Liputan6.com, Jakarta - Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang menjadi landasan penyelenggaraan suatu negara. Sebagai aturan pokok bernegara, konstitusi memiliki beberapa tujuan penting yang perlu dipahami oleh setiap warga negara.

Artikel ini akan membahas secara komprehensif mengenai tujuan-tujuan utama dari konstitusi serta berbagai aspek penting terkait konstitusi.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai tujuan konstitusi, penting untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan konstitusi. Konstitusi dapat didefinisikan sebagai hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan suatu negara.

Konstitusi memuat aturan-aturan pokok mengenai struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, serta hal-hal fundamental lainnya terkait kehidupan bernegara.

Beberapa pengertian konstitusi menurut para ahli:

• K.C. Wheare: Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara.
• C.F. Strong: Konstitusi adalah kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang diperintah (rakyat), dan hubungan di antara keduanya.
• Herman Heller: Konstitusi mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan dan konstitusi ditulis merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang mengatur hal-hal pokok dalam penyelenggaraan negara, baik terkait struktur pemerintahan maupun hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi menjadi landasan bagi peraturan perundang-undangan lainnya dalam suatu negara.

Sebagai hukum dasar tertinggi suatu negara, konstitusi memiliki beberapa tujuan utama yang sangat penting, antara lain:

1. Membatasi dan Mengawasi Kekuasaan Pemerintah

Salah satu tujuan terpenting dari konstitusi adalah untuk membatasi dan mengawasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Konstitusi mengatur pembagian dan pemisahan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara sehingga tercipta mekanisme checks and balances. Dengan adanya pembatasan kekuasaan ini, diharapkan pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Contoh pembatasan kekuasaan dalam konstitusi Indonesia:

• Pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif
• Pembatasan masa jabatan presiden maksimal 2 periode
• Mekanisme impeachment terhadap presiden
• Pengawasan DPR terhadap kebijakan pemerintah

2. Melindungi Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Warga Negara

Tujuan penting lainnya dari konstitusi adalah untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) dan hak-hak warga negara. Konstitusi memuat jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah. Dengan adanya jaminan konstitusional ini, hak-hak warga negara mendapat perlindungan hukum yang kuat.

Contoh perlindungan HAM dalam UUD 1945:

• Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan (Pasal 28A)
• Hak untuk bebas dari penyiksaan (Pasal 28G ayat 2)
• Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat 1)
• Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan yang layak (Pasal 28D ayat 2)
• Hak untuk memperoleh pendidikan (Pasal 31)

3. Menjadi Pedoman Penyelenggaraan Negara

Konstitusi bertujuan untuk menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi memuat prinsip-prinsip dasar bernegara, struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hal-hal pokok lainnya yang menjadi acuan dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan berpedoman pada konstitusi, penyelenggaraan negara diharapkan dapat berjalan sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional.

Beberapa hal pokok yang diatur dalam konstitusi sebagai pedoman penyelenggaraan negara:

• Bentuk dan sistem pemerintahan
• Lembaga-lembaga negara dan kewenangannya
• Hubungan antar lembaga negara
• Wilayah negara
• Kewarganegaraan
• Sistem perekonomian nasional
• Sistem pendidikan nasional

4. Menjamin Kepastian Hukum

Konstitusi bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara. Sebagai hukum tertinggi, konstitusi menjadi acuan bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Semua produk hukum dan kebijakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Hal ini menciptakan tertib hukum dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

Contoh jaminan kepastian hukum dalam UUD 1945:

• Pasal 1 ayat 3: "Negara Indonesia adalah negara hukum"
• Pasal 28D ayat 1: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"
• Pasal 24 ayat 1: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"

5. Menjadi Simbol Persatuan dan Identitas Nasional

Konstitusi juga bertujuan untuk menjadi simbol persatuan dan identitas nasional suatu negara. Konstitusi memuat nilai-nilai luhur dan cita-cita bersama yang menjadi pengikat persatuan bangsa. Sebagai hukum dasar yang disepakati bersama, konstitusi menjadi identitas yang membedakan suatu negara dengan negara lainnya.

Contoh nilai-nilai persatuan dalam Pembukaan UUD 1945:

• Pancasila sebagai dasar negara
• Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika"
• Tujuan nasional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
• Tekad untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Selain memiliki tujuan-tujuan penting, konstitusi juga menjalankan beberapa fungsi vital dalam kehidupan bernegara, antara lain:

1. Fungsi Pembatas Kekuasaan

Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Konstitusi mengatur pembagian dan pemisahan kekuasaan antar lembaga negara sehingga tercipta mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances). Dengan adanya pembatasan kekuasaan ini, hak-hak warga negara dapat terlindungi dari potensi penyalahgunaan wewenang oleh penguasa.

2. Fungsi Pengatur Hubungan Antar Lembaga Negara

Konstitusi mengatur hubungan dan mekanisme kerja antar lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif. Konstitusi menetapkan kewenangan masing-masing lembaga negara serta bagaimana hubungan dan koordinasi antar lembaga tersebut. Pengaturan ini penting untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efektif dan terhindar dari tumpang tindih kewenangan.

3. Fungsi Pemberi atau Sumber Legitimasi

Konstitusi menjadi sumber legitimasi bagi kekuasaan negara dan penyelenggaraan pemerintahan. Lembaga-lembaga negara memperoleh kewenangan berdasarkan amanat konstitusi. Kebijakan dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan konstitusi agar memiliki legitimasi yang kuat. Tanpa landasan konstitusional, kekuasaan negara dapat dianggap tidak sah.

4. Fungsi Penyalur Kedaulatan Rakyat

Konstitusi berfungsi sebagai sarana penyalur kedaulatan rakyat kepada lembaga-lembaga negara. Melalui konstitusi, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi memberikan mandat kepada lembaga-lembaga negara untuk menjalankan kekuasaan atas nama rakyat. Konstitusi mengatur mekanisme penyaluran aspirasi rakyat melalui sistem perwakilan dan pemilihan umum.

5. Fungsi Pengatur Perubahan

Konstitusi mengatur prosedur dan mekanisme perubahan terhadap konstitusi itu sendiri. Hal ini penting agar konstitusi dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan esensi dasarnya. Pengaturan mekanisme perubahan konstitusi juga mencegah terjadinya perubahan yang sewenang-wenang oleh penguasa.

Konstitusi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan kriteria tertentu. Berikut adalah beberapa jenis konstitusi:

1. Berdasarkan Bentuknya

Berdasarkan bentuknya, konstitusi dapat dibedakan menjadi:

• Konstitusi Tertulis: Konstitusi yang dituangkan dalam dokumen formal, seperti Undang-Undang Dasar. Contoh: UUD 1945, Konstitusi Amerika Serikat.
• Konstitusi Tidak Tertulis: Konstitusi yang tidak dituangkan dalam dokumen formal, melainkan berupa kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan. Contoh: Konstitusi Inggris.

2. Berdasarkan Cara Perubahannya

Berdasarkan cara perubahannya, konstitusi dapat dibedakan menjadi:

• Konstitusi Fleksibel: Konstitusi yang mudah diubah, prosedur perubahannya sama dengan mengubah undang-undang biasa. Contoh: Konstitusi Inggris.
• Konstitusi Rigid: Konstitusi yang sulit diubah, memerlukan prosedur khusus yang lebih rumit dibanding mengubah undang-undang biasa. Contoh: UUD 1945, Konstitusi Amerika Serikat.

3. Berdasarkan Sistem Pemerintahan

Berdasarkan sistem pemerintahan yang dianut, konstitusi dapat dibedakan menjadi:

• Konstitusi Presidensial: Konstitusi yang mengatur sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Contoh: Konstitusi Amerika Serikat, UUD 1945.
• Konstitusi Parlementer: Konstitusi yang mengatur sistem pemerintahan parlementer, di mana kepala negara dan kepala pemerintahan terpisah. Contoh: Konstitusi Inggris, Konstitusi Jepang.

4. Berdasarkan Bentuk Negara

Berdasarkan bentuk negara yang dianut, konstitusi dapat dibedakan menjadi:

• Konstitusi Kesatuan: Konstitusi yang mengatur bentuk negara kesatuan. Contoh: UUD 1945, Konstitusi Prancis.
• Konstitusi Federal: Konstitusi yang mengatur bentuk negara federal atau serikat. Contoh: Konstitusi Amerika Serikat, Konstitusi Jerman.

Konstitusi di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sejak kemerdekaan. Berikut adalah sejarah singkat perkembangan konstitusi di Indonesia:

1. UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949)

UUD 1945 disahkan sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. UUD ini bersifat sementara dan singkat, terdiri dari 37 pasal. Sistem pemerintahan yang dianut adalah presidensial.

2. Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950)

Saat Indonesia menjadi negara federal (RIS), diberlakukan Konstitusi RIS 1949. Sistem pemerintahan berubah menjadi parlementer. Konstitusi ini berlaku sangat singkat karena Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.

3. UUDS 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)

Setelah kembali menjadi negara kesatuan, Indonesia menggunakan UUDS 1950. Sistem pemerintahan tetap parlementer. Masa ini ditandai dengan ketidakstabilan politik karena sering berganti kabinet.

4. UUD 1945 (5 Juli 1959 - 1999)

Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia kembali ke UUD 1945. Sistem pemerintahan kembali menjadi presidensial. UUD 1945 berlaku hingga era reformasi 1998.

5. UUD 1945 Hasil Amandemen (1999 - sekarang)

Setelah reformasi, UUD 1945 mengalami 4 kali amandemen pada 1999-2002. Perubahan mencakup pembatasan kekuasaan presiden, penguatan DPR, pembentukan lembaga baru seperti MK dan KY, serta jaminan HAM yang lebih kuat.

Untuk memahami lebih jauh tentang konstitusi Indonesia, berikut adalah perbandingan singkat dengan konstitusi beberapa negara lain:

1. Amerika Serikat

• Konstitusi tertulis tertua yang masih berlaku (sejak 1787)
• Sangat singkat, hanya 7 pasal utama
• Sistem pemerintahan presidensial
• Bentuk negara federal
• Amandemen dilakukan terpisah dari naskah asli

2. Inggris

• Tidak memiliki konstitusi tertulis dalam satu dokumen
• Konstitusi terdiri dari berbagai undang-undang, konvensi, dan kebiasaan
• Sistem pemerintahan parlementer
• Mudah diubah (fleksibel)

3. Prancis

• Konstitusi tertulis
• Sistem pemerintahan semi-presidensial
• Bentuk negara kesatuan
• Menekankan prinsip-prinsip Revolusi Prancis: kebebasan, kesetaraan, persaudaraan

4. Indonesia

• Konstitusi tertulis (UUD 1945)
• Sistem pemerintahan presidensial
• Bentuk negara kesatuan
• Berdasarkan Pancasila
• Telah mengalami 4 kali amandemen

Di era modern, konstitusi menghadapi berbagai tantangan baru yang perlu diantisipasi, antara lain:

1. Perkembangan Teknologi

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan isu-isu baru terkait privasi data, keamanan siber, dan kebebasan berekspresi di dunia digital. Konstitusi perlu beradaptasi untuk mengatur hal-hal tersebut tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya.

2. Globalisasi

Globalisasi membuat batas-batas negara semakin kabur. Konstitusi harus mampu mengatur hubungan internasional dan pengaruh global tanpa mengorbankan kedaulatan nasional.

3. Perubahan Iklim dan Lingkungan

Isu lingkungan dan perubahan iklim menjadi semakin krusial. Beberapa negara mulai memasukkan jaminan hak atas lingkungan yang sehat dalam konstitusi mereka.

4. Terorisme dan Keamanan

Ancaman terorisme menimbulkan dilema antara keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi harus mampu menyeimbangkan keduanya.

5. Ketimpangan Ekonomi

Kesenjangan ekonomi yang semakin lebar menimbulkan pertanyaan tentang peran konstitusi dalam menjamin keadilan sosial dan ekonomi.

Konstitusi memiliki peran yang sangat penting sebagai hukum dasar tertinggi suatu negara. Tujuan utama konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah, melindungi hak-hak warga negara, menjadi pedoman penyelenggaraan negara, menjamin kepastian hukum, serta menjadi simbol persatuan dan identitas nasional. Fungsi-fungsi vital konstitusi mencakup pembatasan kekuasaan, pengaturan hubungan antar lembaga negara, pemberi legitimasi, penyalur kedaulatan rakyat, dan pengatur perubahan.

Sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia menunjukkan dinamika politik yang terjadi sejak kemerdekaan. Melalui berbagai perubahan, UUD 1945 hasil amandemen kini menjadi landasan konstitusional yang lebih demokratis dan menjamin hak asasi manusia. Ke depan, konstitusi akan terus menghadapi tantangan baru seiring perkembangan zaman. Namun, prinsip-prinsip dasar konstitusi seperti kedaulatan rakyat, negara hukum, dan perlindungan HAM harus tetap dipertahankan sebagai fondasi kehidupan bernegara.

Memahami tujuan dan fungsi konstitusi sangat penting bagi setiap warga negara. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara serta mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap sesuai dengan amanat konstitusi. Pada akhirnya, tegaknya konstitusi akan mewujudkan cita-cita negara hukum yang demokratis, berkeadilan dan menyejahterakan rakyat.