Tujuan Maqashid Syariah, Pahami Tentang Esensi dan Implementasinya

Liputan6.com, Jakarta - Maqashid syariah merupakan salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Pemahaman yang mendalam tentang tujuan maqashid syariah sangat penting bagi umat Islam untuk dapat menjalankan ajaran agama dengan baik dan benar.

Artikel ini akan membahas secara komprehensif tentang tujuan maqashid syariah, mulai dari definisi, sejarah, komponen utama, hingga implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Maqashid syariah merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu "maqashid" dan "syariah". Maqashid berasal dari bahasa Arab yang berarti tujuan, sasaran, atau maksud. Sedangkan syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, yang dalam konteks Islam diartikan sebagai jalan menuju kehidupan yang baik.

Secara terminologi, maqashid syariah dapat didefinisikan sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya. Tujuan utama dari maqashid syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Para ulama telah memberikan berbagai definisi tentang maqashid syariah. Imam al-Ghazali, seorang ulama besar dalam bidang ushul fiqh, mendefinisikan maqashid syariah sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Sementara itu, Imam asy-Syatibi, yang dikenal sebagai "Bapak Maqashid Syariah", mendefinisikannya sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat dalam menetapkan hukum-hukumnya untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Dalam konteks modern, Dr. Jasser Auda, seorang pakar maqashid syariah kontemporer, mendefinisikan maqashid syariah sebagai makna-makna dan hikmah-hikmah yang dijadikan pertimbangan dan tujuan syariat dalam seluruh ketentuan hukum atau sebagian besarnya. Definisi ini menekankan pada aspek filosofis dan tujuan di balik hukum-hukum Islam.

Konsep maqashid syariah telah ada sejak masa awal Islam, meskipun belum dirumuskan secara sistematis. Pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, penerapan maqashid syariah sudah terlihat dalam berbagai keputusan dan ijtihad mereka, meskipun belum menggunakan istilah tersebut secara eksplisit.

Salah satu contoh penerapan maqashid syariah pada masa sahabat adalah keputusan Umar bin Khattab untuk tidak membagikan tanah hasil penaklukan kepada para prajurit, melainkan membiarkannya tetap dikelola oleh pemiliknya dengan kewajiban membayar pajak. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan jangka panjang bagi umat Islam.

Perkembangan konsep maqashid syariah secara lebih sistematis dimulai pada abad ke-3 Hijriah. Imam al-Tirmidzi al-Hakim (w. 320 H) dianggap sebagai ulama pertama yang membahas maqashid syariah dalam karyanya "al-Shalah wa Maqashiduha". Namun, pembahasan yang lebih mendalam dan sistematis baru muncul pada abad ke-5 Hijriah melalui karya-karya Imam al-Juwaini (w. 478 H) dan muridnya, Imam al-Ghazali (w. 505 H).

Imam al-Ghazali dalam kitabnya "al-Mustashfa" merumuskan lima tujuan pokok syariah yang kemudian dikenal sebagai al-kulliyyat al-khams atau al-dharuriyyat al-khams. Kelima tujuan pokok tersebut adalah perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Perkembangan selanjutnya terjadi pada abad ke-7 dan ke-8 Hijriah melalui karya-karya Imam al-Amidi (w. 631 H), Izzuddin bin Abdussalam (w. 660 H), dan Imam asy-Syatibi (w. 790 H). Imam asy-Syatibi dianggap sebagai ulama yang paling berjasa dalam mengembangkan teori maqashid syariah secara komprehensif dalam kitabnya "al-Muwafaqat".

Pada era modern, konsep maqashid syariah terus dikembangkan oleh para ulama dan cendekiawan Muslim. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Thahir Ibn Asyur, dan Yusuf al-Qaradhawi telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan dan aplikasi maqashid syariah dalam konteks kekinian.

Maqashid syariah terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berkaitan dan membentuk kerangka pemahaman yang komprehensif tentang tujuan-tujuan syariat Islam. Komponen-komponen ini mencakup lima perlindungan pokok yang dikenal sebagai al-kulliyyat al-khams atau al-dharuriyyat al-khams. Berikut adalah penjelasan detail tentang masing-masing komponen:

Perlindungan agama merupakan komponen pertama dan paling fundamental dalam maqashid syariah. Tujuan utamanya adalah menjaga keimanan dan praktik keagamaan umat Islam. Hal ini mencakup berbagai aspek, antara lain:

• Menjaga akidah dari berbagai bentuk penyimpangan dan kesesatan
• Melindungi kebebasan beragama dan menjalankan ibadah
• Menjaga kesucian tempat-tempat ibadah
• Memelihara ajaran-ajaran agama dari distorsi dan penyalahgunaan
• Mendorong dakwah dan penyebaran nilai-nilai Islam

Dalam konteks modern, perlindungan agama juga mencakup upaya-upaya untuk menjaga harmoni antar umat beragama, menghormati pluralisme, dan melawan ekstremisme atas nama agama. Implementasi perlindungan agama dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari berbagai kebijakan dan praktik, seperti jaminan kebebasan beragama dalam konstitusi, perlindungan terhadap tempat ibadah, dan program-program pendidikan agama yang moderat dan inklusif.

Komponen kedua dari maqashid syariah adalah perlindungan jiwa, yang bertujuan untuk menjaga keselamatan dan martabat manusia. Aspek-aspek yang tercakup dalam perlindungan jiwa meliputi:

• Larangan membunuh dan melukai orang lain tanpa alasan yang dibenarkan
• Penjagaan terhadap kesehatan dan keselamatan individu
• Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
• Menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat
• Menjaga martabat dan kehormatan manusia

Dalam konteks modern, perlindungan jiwa dapat diimplementasikan melalui berbagai kebijakan dan program, seperti sistem kesehatan yang memadai, jaminan sosial, penegakan hukum yang adil, dan upaya-upaya untuk mengurangi tingkat kriminalitas. Selain itu, perlindungan jiwa juga mencakup aspek-aspek seperti keselamatan kerja, perlindungan konsumen, dan pencegahan kecelakaan lalu lintas.

Komponen ketiga dari maqashid syariah adalah perlindungan akal, yang bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan kemampuan intelektual manusia. Aspek-aspek yang tercakup dalam perlindungan akal meliputi:

• Larangan mengkonsumsi zat-zat yang merusak akal, seperti alkohol dan narkoba
• Mendorong pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan
• Menjamin kebebasan berpikir dan berekspresi
• Melindungi hak kekayaan intelektual
• Mendorong inovasi dan kreativitas

Dalam implementasi modern, perlindungan akal dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program, seperti sistem pendidikan yang berkualitas dan inklusif, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, program literasi media, dan upaya-upaya untuk memerangi penyebaran informasi palsu (hoax). Selain itu, perlindungan akal juga mencakup aspek-aspek seperti kesehatan mental, pengembangan keterampilan berpikir kritis, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

Komponen keempat dari maqashid syariah adalah perlindungan keturunan, yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan dan kesejahteraan generasi mendatang. Aspek-aspek yang tercakup dalam perlindungan keturunan meliputi:

• Pengaturan pernikahan dan kehidupan keluarga
• Perlindungan terhadap anak-anak dan remaja
• Menjaga kesehatan reproduksi
• Pendidikan dan pembinaan karakter generasi muda
• Menjaga keseimbangan demografi

Dalam konteks modern, perlindungan keturunan dapat diimplementasikan melalui berbagai kebijakan dan program, seperti pendidikan seks yang bertanggung jawab, program kesehatan ibu dan anak, perlindungan anak dari eksploitasi dan kekerasan, serta upaya-upaya untuk memperkuat institusi keluarga.

Selain itu, perlindungan keturunan juga mencakup aspek-aspek seperti perencanaan keluarga yang bertanggung jawab, pencegahan pernikahan dini, dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Komponen kelima dari maqashid syariah adalah perlindungan harta, yang bertujuan untuk menjamin keadilan ekonomi dan kesejahteraan material umat. Aspek-aspek yang tercakup dalam perlindungan harta meliputi:

• Larangan mencuri, merampok, dan mengambil harta orang lain secara tidak sah
• Pengaturan transaksi ekonomi yang adil dan transparan
• Mendorong produktivitas dan pengembangan ekonomi
• Perlindungan terhadap hak milik pribadi
• Distribusi kekayaan yang adil melalui zakat, sedekah, dan wakaf

Dalam implementasi modern, perlindungan harta dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program, seperti sistem perbankan dan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, perlindungan konsumen, pengembangan UMKM, dan upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Selain itu, perlindungan harta juga mencakup aspek-aspek seperti pemberantasan korupsi, pencegahan pencucian uang, dan pengembangan ekonomi berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan.

Para ulama telah mengklasifikasikan maqashid syariah ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan urgensi dan kepentingannya. Pemahaman tentang tingkatan-tingkatan ini penting untuk menentukan prioritas dalam penerapan hukum Islam. Berikut adalah penjelasan detail tentang tiga tingkatan utama maqashid syariah:

1. Dharuriyyat (Kebutuhan Primer)

Tingkatan dharuriyyat merupakan kebutuhan yang paling mendasar dan harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam eksistensi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Lima komponen utama maqashid syariah (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) termasuk dalam kategori dharuriyyat.

Contoh penerapan dharuriyyat dalam kehidupan sehari-hari:

• Kewajiban menjalankan ibadah pokok seperti shalat dan puasa
• Larangan membunuh dan melukai orang lain
• Kewajiban mencari ilmu
• Larangan berzina dan pernikahan yang sah
• Larangan mencuri dan merampas harta orang lain

2. Hajiyyat (Kebutuhan Sekunder)

Tingkatan hajiyyat merupakan kebutuhan yang diperlukan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan. Meskipun tidak sampai mengancam eksistensi manusia, namun jika kebutuhan ini tidak terpenuhi akan menyebabkan kesulitan dan kesempitan dalam hidup.

Contoh penerapan hajiyyat dalam kehidupan sehari-hari:

• Rukhsah (keringanan) dalam ibadah, seperti bolehnya berbuka puasa bagi musafir
• Diperbolehkannya berbagai bentuk transaksi ekonomi seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan kerjasama usaha
• Adanya sistem pendidikan formal untuk memudahkan proses belajar-mengajar
• Dianjurkannya pernikahan untuk menjaga keturunan dan memenuhi kebutuhan biologis
• Diperbolehkannya berbagai profesi dan pekerjaan yang halal untuk mencari nafkah

3. Tahsiniyyat (Kebutuhan Tersier)

Tingkatan tahsiniyyat merupakan kebutuhan yang bersifat pelengkap dan bertujuan untuk menyempurnakan kehidupan manusia. Kebutuhan ini berkaitan dengan etika, estetika, dan nilai-nilai moral yang menjadikan kehidupan lebih indah dan nyaman.

Contoh penerapan tahsiniyyat dalam kehidupan sehari-hari:

• Adab-adab dalam beribadah, seperti berpakaian rapi saat shalat
• Etika dalam berinteraksi sosial, seperti mengucapkan salam dan bersikap ramah
• Estetika dalam berpakaian dan menghias diri
• Adab-adab dalam makan dan minum
• Menjaga kebersihan lingkungan dan keindahan tempat tinggal

Pemahaman tentang tingkatan maqashid syariah ini penting dalam penerapan hukum Islam, terutama ketika terjadi pertentangan antara berbagai kepentingan. Dalam situasi tersebut, prioritas diberikan pada pemenuhan kebutuhan dharuriyyat, kemudian hajiyyat, dan terakhir tahsiniyyat.

Implementasi maqashid syariah dalam kehidupan sehari-hari merupakan aspek penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariat Islam. Berikut adalah beberapa contoh konkret penerapan maqashid syariah dalam berbagai bidang kehidupan:

1. Bidang Ibadah

• Fleksibilitas dalam pelaksanaan ibadah, seperti diperbolehkannya tayammum saat tidak ada air untuk berwudhu
• Pemberian keringanan (rukhsah) dalam ibadah bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan
• Penerapan prinsip moderasi dalam beribadah, menghindari sikap berlebih-lebihan atau meremehkan

2. Bidang Ekonomi

• Pengembangan sistem keuangan syariah yang bebas dari riba dan gharar
• Penerapan zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan
• Pengembangan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
• Regulasi yang melindungi hak-hak pekerja dan mencegah eksploitasi

3. Bidang Pendidikan

• Pengembangan kurikulum pendidikan yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu umum
• Penerapan metode pembelajaran yang mendorong kreativitas dan berpikir kritis
• Penyediaan akses pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat
• Pengembangan riset dan inovasi untuk kemajuan ilmu pengetahuan

4. Bidang Kesehatan

• Pengembangan sistem kesehatan yang terjangkau dan berkualitas
• Penerapan prinsip-prinsip kesehatan preventif dalam gaya hidup
• Pengembangan obat-obatan dan teknologi medis yang sesuai dengan syariah
• Perlindungan terhadap kesehatan mental dan spiritual

5. Bidang Sosial dan Politik

• Penerapan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan
• Penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif
• Perlindungan terhadap hak-hak minoritas dan kelompok rentan
• Pengembangan sistem pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab

6. Bidang Lingkungan

• Penerapan prinsip pelestarian lingkungan dalam pembangunan
• Pengembangan energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan
• Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
• Edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem

Implementasi maqashid syariah dalam berbagai bidang kehidupan ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang komprehensif dan relevan untuk segala zaman. Dengan memahami dan menerapkan maqashid syariah, umat Islam dapat mewujudkan kehidupan yang seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat, serta memberikan kontribusi positif bagi kemajuan peradaban manusia.

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, penerapan maqashid syariah menghadapi berbagai tantangan dan peluang baru. Para ulama dan cendekiawan Muslim kontemporer terus berupaya untuk menginterpretasikan dan mengaplikasikan konsep maqashid syariah dalam konteks modern. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait maqashid syariah dalam konteks kekinian:

1. Reinterpretasi Maqashid Syariah

Beberapa pemikir Muslim kontemporer, seperti Jasser Auda dan Tariq Ramadan, mengusulkan reinterpretasi maqashid syariah yang lebih luas dan inklusif. Mereka menekankan pentingnya memahami maqashid syariah tidak hanya sebagai perlindungan (hifdz), tetapi juga sebagai pengembangan (tanmiyah) dan pemajuan (tarqiyah) berbagai aspek kehidupan manusia.

2. Maqashid Syariah dan Hak Asasi Manusia

Banyak ulama kontemporer melihat adanya keselarasan antara maqashid syariah dan konsep hak asasi manusia universal. Mereka berpendapat bahwa perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia seperti kebebasan beragama, hak hidup, hak atas pendidikan, dan hak atas kepemilikan.

3. Maqashid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan

Pengembangan sistem ekonomi dan keuangan syariah modern banyak didasarkan pada prinsip-prinsip maqashid syariah. Inovasi produk dan layanan keuangan syariah, seperti sukuk (obligasi syariah) dan asuransi takaful, dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat modern sambil tetap menjaga prinsip-prinsip syariah.

4. Maqashid Syariah dan Isu-isu Kontemporer

Konsep maqashid syariah juga digunakan untuk merespons berbagai isu kontemporer seperti bioetika, rekayasa genetika, kecerdasan buatan, dan perubahan iklim. Para ulama dan ahli syariah berupaya untuk memberikan panduan etis dan hukum terkait isu-isu tersebut berdasarkan prinsip-prinsip maqashid syariah.

5. Maqashid Syariah dalam Tata Kelola dan Kebijakan Publik

Beberapa negara Muslim modern telah berupaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip maqashid syariah ke dalam sistem tata kelola dan kebijakan publik mereka. Misalnya, Malaysia telah mengembangkan Indeks Syariah yang mengukur kinerja pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip maqashid syariah.

6. Maqashid Syariah dan Pendidikan

Konsep maqashid syariah juga diterapkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam modern. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memahami hukum-hukum fiqih, tetapi juga mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam menghadapi tantangan zaman.

7. Maqashid Syariah dan Teknologi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang baru sekaligus tantangan dalam penerapan maqashid syariah. Misalnya, penggunaan media sosial dan platform digital harus diatur sedemikian rupa untuk melindungi privasi, mencegah penyebaran informasi palsu, dan menjaga etika komunikasi sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah.

Penerapan maqashid syariah dalam konteks modern membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar syariah, serta kemampuan untuk menganalisis realitas kontemporer. Hal ini menuntut adanya ijtihad kolektif yang melibatkan para ulama, cendekiawan, dan praktisi dari berbagai bidang untuk merumuskan solusi-solusi yang sesuai dengan tuntutan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental Islam.

Penerapan maqashid syariah dalam konteks modern menghadapi berbagai tantangan sekaligus membuka peluang baru. Berikut adalah beberapa tantangan dan peluang utama dalam penerapan maqashid syariah:

Tantangan:

1. Kompleksitas Isu Modern: Perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang cepat memunculkan isu-isu baru yang kompleks, seperti kloning, kecerdasan buatan, dan cryptocurrency. Mengaplikasikan prinsip-prinsip maqashid syariah pada isu-isu ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang teknologi dan implikasinya.
2. Perbedaan Interpretasi: Adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim dalam menginterpretasikan dan menerapkan maqashid syariah dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat.
3. Globalisasi dan Pluralisme: Dalam dunia yang semakin terhubung dan beragam , penerapan maqashid syariah harus mempertimbangkan konteks sosial-budaya yang beragam dan interaksi dengan sistem nilai yang berbeda.
4. Keterbatasan Pemahaman: Masih banyak umat Islam yang belum memahami konsep maqashid syariah secara mendalam, sehingga cenderung terpaku pada aspek formal hukum Islam tanpa memahami tujuan dan spiritnya.
5. Resistensi terhadap Perubahan: Beberapa kelompok mungkin menolak interpretasi baru maqashid syariah karena dianggap sebagai bid'ah atau penyimpangan dari tradisi.

Peluang:

1. Fleksibilitas dan Adaptabilitas: Konsep maqashid syariah memberikan kerangka yang fleksibel untuk merespons perubahan zaman dan kondisi sosial yang berbeda-beda.
2. Pendekatan Holistik: Maqashid syariah menawarkan pendekatan yang holistik dalam memahami dan menerapkan hukum Islam, memungkinkan integrasi antara nilai-nilai spiritual dan kebutuhan praktis masyarakat modern.
3. Inovasi dalam Ekonomi dan Keuangan: Penerapan maqashid syariah membuka peluang untuk pengembangan produk dan layanan keuangan yang inovatif dan etis, seperti sukuk hijau untuk pembiayaan proyek ramah lingkungan.
4. Pengembangan Kebijakan Publik: Prinsip-prinsip maqashid syariah dapat menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan publik yang memperhatikan kemaslahatan masyarakat secara luas.
5. Dialog Antar-Peradaban: Konsep maqashid syariah dapat menjadi jembatan untuk dialog konstruktif antara Islam dan peradaban lain, terutama dalam isu-isu global seperti hak asasi manusia dan pelestarian lingkungan.

Untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Sosialisasi: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep maqashid syariah melalui pendidikan formal dan informal.
2. Ijtihad Kolektif: Mendorong kolaborasi antara ulama, cendekiawan, dan praktisi dari berbagai bidang untuk merumuskan solusi-solusi yang komprehensif.
3. Pengembangan Metodologi: Mengembangkan metodologi yang sistematis untuk mengaplikasikan maqashid syariah dalam berbagai konteks modern.
4. Penelitian dan Kajian: Melakukan penelitian mendalam tentang penerapan maqashid syariah dalam berbagai bidang kehidupan kontemporer.
5. Dialog dan Keterbukaan: Memfasilitasi dialog terbuka antara berbagai pemikiran dan interpretasi maqashid syariah untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif.

Dengan memahami tantangan dan peluang ini, serta melakukan upaya-upaya yang diperlukan, penerapan maqashid syariah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan kemaslahatan umat dan memberikan kontribusi positif bagi peradaban manusia secara keseluruhan.

Maqashid syariah memiliki beberapa keunikan dan persamaan jika dibandingkan dengan sistem hukum lain. Pemahaman tentang perbandingan ini dapat memperkaya wawasan dan memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami posisi maqashid syariah dalam konteks global. Berikut adalah perbandingan maqashid syariah dengan beberapa sistem hukum lain:

1. Maqashid Syariah vs Hukum Positif

Hukum positif adalah sistem hukum yang berlaku di suatu negara pada waktu tertentu. Beberapa perbedaan dan persamaan antara maqashid syariah dan hukum positif:

• Sumber: Maqashid syariah bersumber dari wahyu (Al-Quran dan Hadits), sedangkan hukum positif bersumber dari kesepakatan masyarakat atau otoritas yang berwenang.
• Tujuan: Keduanya bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, namun maqashid syariah memiliki dimensi spiritual yang lebih kuat.
• Fleksibilitas: Maqashid syariah memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam menghadapi perubahan zaman, sementara hukum positif cenderung lebih kaku dan memerlukan proses formal untuk diubah.
• Cakupan: Maqashid syariah mencakup aspek duniawi dan ukhrawi, sedangkan hukum positif umumnya hanya berfokus pada aspek duniawi.

2. Maqashid Syariah vs Hukum Adat

Hukum adat adalah sistem hukum yang berkembang dalam masyarakat berdasarkan kebiasaan dan tradisi. Perbandingan antara maqashid syariah dan hukum adat:

• Asal-usul: Maqashid syariah berasal dari wahyu ilahi, sedangkan hukum adat berasal dari kebiasaan masyarakat yang berkembang secara turun-temurun.
• Universalitas: Maqashid syariah memiliki prinsip-prinsip universal yang dapat diterapkan di berbagai konteks, sementara hukum adat cenderung bersifat lokal dan spesifik untuk komunitas tertentu.
• Adaptabilitas: Keduanya memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, namun maqashid syariah memiliki kerangka yang lebih sistematis untuk melakukan adaptasi tersebut.
• Legitimasi: Legitimasi maqashid syariah berasal dari otoritas agama, sedangkan legitimasi hukum adat berasal dari penerimaan masyarakat.

3. Maqashid Syariah vs Hukum Internasional

Hukum internasional adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antar negara dan entitas internasional lainnya. Perbandingan antara maqashid syariah dan hukum internasional:

• Ruang Lingkup: Maqashid syariah mencakup aspek individual dan sosial kehidupan manusia, sementara hukum internasional berfokus pada hubungan antar negara dan isu-isu global.
• Penegakan: Penegakan maqashid syariah lebih banyak bergantung pada kesadaran individu dan masyarakat, sedangkan hukum internasional memerlukan mekanisme penegakan yang lebih formal seperti pengadilan internasional.
• Nilai-nilai Universal: Keduanya mengandung nilai-nilai universal seperti keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, namun dengan pendekatan dan penekanan yang berbeda.
• Fleksibilitas: Maqashid syariah memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam menghadapi perubahan zaman, sementara hukum internasional cenderung memerlukan proses yang lebih panjang untuk berubah.

4. Maqashid Syariah vs Etika Sekular

Etika sekular adalah sistem nilai moral yang tidak didasarkan pada agama. Perbandingan antara maqashid syariah dan etika sekular:

• Sumber Nilai: Maqashid syariah bersumber dari wahyu ilahi, sedangkan etika sekular bersumber dari pemikiran dan kesepakatan manusia.
• Dimensi Spiritual: Maqashid syariah memiliki dimensi spiritual yang kuat, sementara etika sekular umumnya berfokus pada aspek-aspek duniawi.
• Tujuan Akhir: Maqashid syariah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat, sedangkan etika sekular umumnya berfokus pada kesejahteraan manusia di dunia.
• Universalitas: Keduanya mengklaim memiliki nilai-nilai universal, namun dengan landasan dan argumentasi yang berbeda.

5. Maqashid Syariah vs Filsafat Hukum Barat

Filsafat hukum Barat mencakup berbagai aliran pemikiran tentang hakikat, tujuan, dan penerapan hukum. Perbandingan antara maqashid syariah dan filsafat hukum Barat:

• Epistemologi: Maqashid syariah menggabungkan wahyu dan akal dalam memahami tujuan hukum, sementara filsafat hukum Barat umumnya lebih mengandalkan rasionalitas manusia.
• Konsep Keadilan: Keduanya menekankan pentingnya keadilan, namun maqashid syariah memiliki konsep keadilan yang lebih komprehensif yang mencakup aspek duniawi dan ukhrawi.
• Hubungan Hukum dan Moral: Dalam maqashid syariah, hukum dan moral sangat erat terkait, sementara dalam beberapa aliran filsafat hukum Barat, ada pemisahan yang lebih tegas antara hukum dan moral.
• Tujuan Hukum: Maqashid syariah menekankan pada perlindungan dan pengembangan lima aspek utama kehidupan manusia, sementara filsafat hukum Barat memiliki berbagai pandangan tentang tujuan hukum, seperti keadilan, ketertiban, atau utilitas.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa maqashid syariah memiliki keunikan tersendiri, namun juga memiliki beberapa titik temu dengan sistem hukum dan etika lainnya. Pemahaman tentang perbandingan ini dapat membantu dalam mengembangkan dialog antar-peradaban dan mencari solusi bersama untuk tantangan global. Selain itu, perbandingan ini juga dapat memperkaya pemahaman tentang maqashid syariah itu sendiri dan bagaimana penerapannya dapat berkontribusi pada pengembangan sistem hukum dan etika yang lebih komprehensif dan universal.

Meskipun konsep maqashid syariah telah memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman dan penerapan hukum Islam, namun tidak terlepas dari kritik dan upaya pengembangan. Beberapa kritik dan pengembangan terhadap konsep maqashid syariah antara lain:

1. Kritik terhadap Pembatasan Lima Aspek Utama

Beberapa pemikir kontemporer mengkritisi pembatasan maqashid syariah pada lima aspek utama (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) sebagai terlalu sempit untuk menghadapi kompleksitas kehidupan modern. Mereka berpendapat bahwa perlu ada perluasan atau penambahan aspek-aspek lain, seperti:

• Perlindungan lingkungan (hifdz al-bi'ah)
• Perlindungan hak-hak asasi manusia (hifdz huquq al-insan)
• Perlindungan kebebasan (hifdz al-hurriyah)
• Perlindungan keadilan sosial (hifdz al-adalah al-ijtima'iyah)

Pengembangan ini bertujuan untuk menjadikan maqashid syariah lebih responsif terhadap isu-isu kontemporer seperti krisis lingkungan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial.

2. Kritik terhadap Hierarki Maqashid

Beberapa ulama mengkritisi hierarki tradisional maqashid syariah yang menempatkan perlindungan agama di tingkat tertinggi. Mereka berpendapat bahwa dalam konteks tertentu, perlindungan jiwa atau akal mungkin harus didahulukan. Kritik ini mendorong pemikiran ulang tentang fleksibilitas dalam menerapkan hierarki maqashid sesuai dengan konteks dan situasi.

3. Pengembangan Metodologi Penerapan Maqashid

Beberapa cendekiawan Muslim kontemporer, seperti Jasser Auda, telah mengusulkan pendekatan sistem dalam memahami dan menerapkan maqashid syariah. Pendekatan ini melihat maqashid sebagai sistem yang saling terkait dan dinamis, bukan sebagai hierarki yang kaku. Pengembangan metodologi ini bertujuan untuk membuat penerapan maqashid syariah lebih adaptif terhadap perubahan zaman.

4. Kritik terhadap Interpretasi yang Terlalu Luas

Di sisi lain, ada juga kritik bahwa interpretasi maqashid syariah yang terlalu luas dan fleksibel dapat mengakibatkan relativisme hukum dan menjauhkan dari teks-teks syariat yang eksplisit. Kritik ini menekankan pentingnya keseimbangan antara fleksibilitas dan ketaatan pada prinsip-prinsip dasar syariat.

5. Pengembangan Maqashid dalam Konteks Global

Beberapa pemikir Muslim mengusulkan pengembangan konsep maqashid syariah yang lebih universal dan dapat diterima dalam konteks global. Mereka berpendapat bahwa maqashid syariah dapat menjadi basis untuk dialog antar-peradaban dan kontribusi Islam terhadap isu-isu global seperti perdamaian dunia, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan global.

6. Kritik terhadap Penerapan yang Tidak Konsisten

Ada kritik bahwa penerapan maqashid syariah sering kali tidak konsisten, terutama ketika berhadapan dengan isu-isu sensitif seperti kesetaraan gender atau kebebasan beragama. Kritik ini mendorong upaya untuk mengembangkan kerangka yang lebih sistematis dan konsisten dalam menerapkan maqashid syariah di berbagai konteks.

7. Pengembangan Maqashid dalam Konteks Ekonomi dan Keuangan

Dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah, ada upaya untuk mengembangkan indeks dan parameter yang lebih terukur berdasarkan maqashid syariah. Misalnya, pengembangan Maqashid Syariah Index untuk mengukur kinerja lembaga keuangan syariah atau pengembangan produk keuangan yang lebih selaras dengan tujuan-tujuan maqashid.

8. Kritik terhadap Kurangnya Perspektif Gender

Beberapa pemikir feminis Muslim mengkritisi bahwa konsep tradisional maqashid syariah kurang memperhatikan perspektif gender. Mereka mengusulkan reinterpretasi maqashid yang lebih sensitif gender dan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman perempuan dalam merumuskan tujuan-tujuan syariat.

9. Pengembangan Maqashid dalam Bioetika

Dengan perkembangan teknologi medis dan biologi, ada upaya untuk mengembangkan aplikasi maqashid syariah dalam bioetika. Ini mencakup isu-isu seperti rekayasa genetika, transplantasi organ, dan eutanasia. Pengembangan ini bertujuan untuk memberikan panduan etis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam menghadapi dilema-dilema bioetika modern.

10. Kritik terhadap Pendekatan Top-Down

Ada kritik bahwa pendekatan tradisional dalam memahami dan menerapkan maqashid syariah cenderung bersifat top-down, di mana para ulama dan cendekiawan yang menentukan interpretasi dan aplikasinya. Beberapa pemikir mengusulkan pendekatan yang lebih partisipatif dan bottom-up dalam memahami dan menerapkan maqashid syariah, dengan melibatkan perspektif dan pengalaman masyarakat luas.

Kritik dan pengembangan terhadap konsep maqashid syariah ini menunjukkan bahwa konsep ini terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan zaman. Diskusi dan perdebatan akademis tentang maqashid syariah terus berlangsung, mencerminkan vitalitas dan relevansi konsep ini dalam pemikiran Islam kontemporer. Pengembangan konsep maqashid syariah diharapkan dapat menjadikannya sebagai instrumen yang lebih efektif dalam mewujudkan kemaslahatan umat dan memberikan kontribusi positif bagi peradaban global.

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering diajukan terkait maqashid syariah beserta jawabannya:

1. Apa perbedaan antara maqashid syariah dan ushul fiqh?

Maqashid syariah dan ushul fiqh adalah dua konsep yang saling terkait namun berbeda. Ushul fiqh adalah metodologi untuk menderivasi hukum Islam dari sumber-sumber utamanya (Al-Quran dan Hadits), sementara maqashid syariah adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam. Maqashid syariah sering digunakan sebagai pertimbangan dalam proses ijtihad yang merupakan bagian dari ushul fiqh.

2. Apakah maqashid syariah bisa berubah seiring waktu?

Prinsip-prinsip dasar maqashid syariah, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dianggap tetap dan universal. Namun, interpretasi dan aplikasi dari prinsip-prinsip ini dapat berkembang sesuai dengan konteks zaman dan tempat. Beberapa ulama kontemporer bahkan mengusulkan penambahan aspek-aspek baru dalam maqashid syariah untuk merespons isu-isu modern.

3. Bagaimana maqashid syariah diterapkan dalam fatwa kontemporer?

Dalam mengeluarkan fatwa kontemporer, para ulama sering menggunakan pertimbangan maqashid syariah untuk memastikan bahwa fatwa tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan syariat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Misalnya, dalam fatwa tentang vaksinasi, pertimbangan perlindungan jiwa (hifdz al-nafs) menjadi salah satu dasar untuk membolehkan atau bahkan menganjurkan vaksinasi.

4. Apakah ada hubungan antara maqashid syariah dan maslahah mursalah?

Ya, ada hubungan erat antara maqashid syariah dan maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah konsep dalam ushul fiqh yang membolehkan pengambilan keputusan hukum berdasarkan kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan syariat. Maqashid syariah sering digunakan sebagai kerangka untuk menentukan apakah suatu maslahah sejalan dengan tujuan-tujuan syariat atau tidak.

5. Bagaimana maqashid syariah dapat membantu dalam menyelesaikan konflik antar nilai?

Maqashid syariah dapat menjadi kerangka untuk menyelesaikan konflik antar nilai dengan mempertimbangkan hierarki dan prioritas dari berbagai aspek kemaslahatan. Misalnya, dalam situasi di mana ada konflik antara perlindungan harta dan perlindungan jiwa, umumnya perlindungan jiwa akan diprioritaskan sesuai dengan hierarki maqashid.

6. Apakah maqashid syariah hanya relevan untuk umat Islam?

Meskipun maqashid syariah berasal dari tradisi Islam, banyak prinsip-prinsipnya yang bersifat universal dan dapat diterima oleh berbagai kalangan. Konsep perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan harta misalnya, sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal. Oleh karena itu, maqashid syariah dapat menjadi basis untuk dialog antar-peradaban dan kontribusi Islam terhadap isu-isu global.

7. Bagaimana maqashid syariah diterapkan dalam ekonomi dan keuangan syariah?

Dalam ekonomi dan keuangan syariah, maqashid syariah digunakan sebagai kerangka untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan yang tidak hanya bebas dari riba dan gharar, tetapi juga berkontribusi pada kemaslahatan sosial-ekonomi. Misalnya, pengembangan produk wakaf tunai atau sukuk untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan berkelanjutan.

8. Apakah ada kritik terhadap konsep maqashid syariah?

Ya, ada beberapa kritik terhadap konsep maqashid syariah. Beberapa kritik menyoroti pembatasan maqashid pada lima aspek utama sebagai terlalu sempit, sementara yang lain mengkritisi interpretasi yang terlalu luas yang dapat menjauhkan dari teks-teks syariat yang eksplisit. Ada juga kritik terhadap hierarki maqashid yang dianggap terlalu kaku untuk menghadapi kompleksitas isu-isu modern.

9. Bagaimana maqashid syariah dapat diterapkan dalam konteks negara modern yang plural?

Dalam konteks negara modern yang plural, maqashid syariah dapat diterapkan dengan menekankan pada nilai-nilai universal yang sejalan dengan prinsip-prinsip kewarganegaraan modern, seperti keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan. Penerapan maqashid syariah dalam konteks ini lebih menekankan pada substansi dan tujuan daripada bentuk formal hukum Islam.

10. Apakah ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang maqashid syariah?

Ya, ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang maqashid syariah, terutama dalam hal interpretasi dan aplikasinya. Beberapa ulama lebih konservatif dalam menafsirkan maqashid, sementara yang lain lebih progresif. Perbedaan pendapat ini mencerminkan dinamika pemikiran dalam tradisi intelektual Islam dan membuka ruang untuk ijtihad dan pengembangan konsep maqashid syariah.

Maqashid syariah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Konsep ini tidak hanya relevan dalam konteks ibadah dan muamalah tradisional, tetapi juga memiliki signifikansi yang besar dalam menghadapi tantangan-tantangan kontemporer.

Pemahaman yang mendalam tentang maqashid syariah dapat membantu umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya dengan lebih bijaksana dan kontekstual. Konsep ini memberikan kerangka yang fleksibel namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat, memungkinkan Islam untuk tetap relevan dan responsif terhadap perubahan zaman.

Dalam konteks global yang semakin kompleks, maqashid syariah dapat menjadi basis untuk dialog antar-peradaban dan kontribusi Islam terhadap isu-isu global seperti hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.

Namun, penerapan maqashid syariah juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perbedaan interpretasi hingga kompleksitas isu-isu modern. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengkaji, mengembangkan, dan mengaplikasikan konsep maqashid syariah secara lebih sistematis dan kontekstual.