Penembakan Massal: Pelajaran dari AS dan Australia

Liputan6.com, California - Amerika Serikat kembali disorot dunia atas kontrol terhadap penggunaan senjata api, setelah kejadian penembakan dua jurnalis di Virginia. Terlebih diketahui, pelaku, Vester Lee Flanagan memang telah berencana untuk melakukan penembakan. Salah satu indikasi, ia membeli senjata dua hari setelah serangan di Charleston, South Carolina.

Flanagan juga terinspirasi dengan dua penembakan massal sebelumnya yang terjadi di AS, yaitu Columbine High School tahun 1999 serta penembakan di Virginia Tech 2007, yang menurut catatan, merupakan salah satu penembakan massal yang paling mematikan di AS.

Menurut pendapat sebagian orang, mereka mendukung Presiden Obama untuk meloloskan undang-undang pengetatan penggunanaan senjata api. Kandidat Presiden AS dari Demokrat, Hillary Clinton mendukung rencana Obama dalam hal ini.

Namun, banyak juga suara ketidaksetujuan atas rencana undang-undang ini. Salah satunya datang dari kandidat presiden dari Republik, Ben Carson yang mengatakan senjata tidak bersalah, hanya orangnya yang bermasalah.

Bagaimanapun, 18 negara bagian di AS serta beberapa kota besar seperti Chicago, New York dan San Fransisco telah mencoba mengurangi angka insiden akibat senjata api. Salah satunya adalah, menempatkan senjata api di tempat yang aman. Namun, di sisi lain, pelaku penembakan massal kebanyakan membeli senjata sebelum mereka melakukan kejahatan, seperti dilansir dari CNN.

Di satu sisi, penelitian mengatakan bahwa negara berperan untuk kontrol penggunaan senjata api. Di antara negara maju lainnya, Amerika Serikat tidak--atau belum-- punya peraturan itu.

Jerman misalnya, untuk membeli senjata api orang di bawah umur 25 tahun harus lolos tes psikologis. Sementara itu, Findlandia mengharuskan hanya anggota aktif klub tembak yang bisa membeli senjata api. Sebelum mereka membeli senjata, mereka diharuskan lolos ujian perilaku, memasukan hasil wawancara positif dari kepolisian dan memiliki tempat penyimpanan senjata yang pantas dan aman.

Italia dan Prancis meminta alasan yang tepat mengapa seseorang harus mempunyai senjata api. Para calon pemilik harus melewati serangkaian tes serta tidak mempunyai catata kriminal.

Sebaliknya, Inggris dan Jepang melarang keras orang biasa memiliki senjata api.

Australia adalah contoh negara yang sukses mengkontrol senjata api dan bahkan menghilangkan kasus penembakan massal sejak 1996.

Sejak 1979 hingga 1996 Australia mempunyai catatan 13 insiden penembakan massal. Puncaknya adalah saat kasus penembakan massal dengan senjata semi-otomatis di Tasmania tahun 1996 yang menewaskan 35 orang. Publik di Australia mengingatnya sebagai penembakan Porth Arthur.

Saat itu, 28 April 1996 Martin Bryant  masih berusia 28 tahun saat melakukan penembakan dan pembunuhan massal yang berakhir pada kematian 35 orang di kota yang tenang dan damai Port Arthur di Tasmania, Australia.

Bryant, yang diyakini memiliki cacat mental, memulai kebrutalannya dengan membunuh pasangan sepuh pemilik penginapan Porth Arthur Seascape. Di jam makan siang, di kedai Broad Arrow Cafe, yang terletak di lokasi Porth Arthur, Bryant memasuki restoran. Dia mengeluarkan senapan otomatis Colt AR-15 dari tasnya dan mulai menembak.

Setelah membunuh 22 orang, Bryant meninggalkan kedai itu menuju tempat parkir, di mana ia melanjutkan penembakan, membunuh dua pengemudi bus wisata, beberapa penumpang dan seorang ibu dan dua anaknya yang masih kecil.

Dalam perjalanan keluar dari tempat parkir, dia menembak empat orang di dalam BMW dan kemudian merebut dan mengendarai mobil itu menuju ke SPBU di dekatnya. Di sana ia kembali menembak, membunuh seorang wanita dan mengambil sandera pria, lalu mengemudi kembali ke Penginapan Seascape.

Setelah 18 jam dikepung polisi, Bryant membakar wisma, membunuh sandera dan berlari keluar hingga akhirnya ditangkap Polisi. The Broad Arrow Cafe dan sekitarnya yang berubah menjadi tempat untuk peringatan atas pembantaian berdarah tersebut.

Insiden inilah yang menjadi asal muasal negeri Kangguru ini memberlakukan Undang-undang pelarangan senjata api bagi masyarakat biasa.

Perdana Menteri John Howard berhasil meyakinkan parlemen untuk melarang senjata api di masyarakat sipil. Saat PM Howard mengumumkan pelarangan senjata, ia menggunakan rompi peluru di bulan Juni 1996, dua minggu setelah insiden paling berdarah di negeri itu.

"Masalahnya, Australia memang tidak punya industri pembuatan senjata yang bisa menentang keputusan itu berbeda dengan AS ," tulis John Donohue, profesor hukum dari Standford University, untuk The Conversation. 

Semenjak saat itu, pembunuhan massal dengan senjata api di Australia tidak terjadi lagi. Hingga insiden 15 Desember 2014, di sebuah Kafe Lindt di kawasan sibuk Martin Place, Sidney. Saat itu, seorang pria keturunan kelahiran Iran, Man Haron Monis menyandera 17 orang dan menembak mati 2 orang termasuk manajer kafe. Hingga kini, kepolisian negara bagian New South Wales (NSW)  masih menyelidiki dari mana Monis mendapatkan senjata api tersebut. 

Hari ini, Jumat(28/8/2015), Gubernur NSW mengumumkan bagi siapapun yang melakukan insiden serupa, termasuk kepemilikan senjata api ilegal tidak akan mendapat kesempatan banding, seperti dikutip dari ABCNews. 

Sama halnya dengan Norwegia yang sangat ketat dalam pengaturan senjata. Hingga, ekstremis sayap kanan Anders Behring Breivik menewaskan 77 orang dalam serangan di sebuah pulau kamp musim panas di bulan Juli 2011.

Menurut Small Arms Survey, Norwegia berada di peringkat kesepuluh di seluruh dunia dalam kepemilikan senjata. Namun, kebanyakan polisi Norwegia, seperti Inggris, tidak membawa senjata api.

Dalam pengakuannya, Breivik menulis tentang upaya dia untuk secara legal membeli senjata, menyatakan, "Aku iri pada saudara orang Eropa di Amerika. Di sini, kami memiliki undang-undang senjata api yang menyebalkan."

Breivik juga mengatakan ia membeli senjata dari AS.

"Dengan kata lain, calon pembunuh yang berada di negara dengan tingkat kepemilikan senjata yang tinggi, dapat melanggar wilayah hukum dengan membeli dari pasokan di mana senjata bisa dibeli secara bebas, yaitu Amerika Serikat," kata Donohue di akhir analisisnya. (Rie/Ein)