Presiden Kolombia dan Pemberontak Saling Jabat Tangan

Liputan6.com, Bogota - Perdamaian di Kolombia semakin mendekati kenyataan. Hal ini terlihat ketika Presiden Juan Manuel Santos dan Komandan Pemberontak sayap kiri FARC  Rodrigo Londono bersalaman dalam sebuah acara resmi.

Tidak cuma jabat tangan, kedua pihak juga resmi mencapai kesepakatan bahwa proses perdamaian akan berjalan selama enam bulan ke depan.

Tercapainya kesepakatan ini, disambut baik oleh Santos. Orang Nomor Satu di Kolombia itu menekankan, perdamaian harus dicapai karena perang sudah berlangsung lebih dari setengah abad dan menjadi pertikaian terlama di Amerika Latin.

"Pemimpin FARC, sudah sepakat proeses negosiasi perdamaian tak boleh lebih dari enam bulan, dan setelah itu sudah harus ada persetujuan final," jelas Santos seperti dikutip dari Reuters, Kamis (24/9/2015).

"Memang mencapai (persetujuan final) tidak akan mudah pasti ada beberapa poin yang sulit disetujui. Tapi saya sudah menginstruksikan persetujuan harus dicapai sesegara mungkin," sambung dia.

Senada dengan Santos, Londono atau yang lebih dikenal dengan nom de guerre Timochenko mengatakan, perdamaian ini merupakan hal positif bagi Kolombia.

"Jadi sekarang adalah waktu untuk membangun upaya konstruktif agar tercapai gencatan senjata bilateral, persetujuan pelucutan senjata dan mentransformasi FARC menjadi gerakan politik legal," sebut Londono.

Selain itu, baik pemerintah dan pemberontak sepakat pula membentuk Komite Kebenaran serta perhatian khusus bagi korban perang dan pemaafan bagi pemberontak -- kecuali yang terlibat kejahatan perang.

Belakangan ini kekuatan FARC menurun drastis. Jika di tahun-tahun sebelumnya, pemberontak itu memiliki 17 ribu pasukan, sekarang mereka hanya berkekuatan 8 ribu tentara.

FARC telah memberontak sejak medio 1960-an. Mereka menuntut reformasi di berbagai tempat di Kolombia. Akibat aksi brutalnya, FARC dikategorikan sebagai kelompok teroris oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Peperangan antar FARC dan Militer Kolombia diketahui menelan korban 220 ribu jiwa. Sementara jutaan penduduk lain harus menjadi pengungsi karena perselisihan panjang ini. (Ger/Ein)