Menlu Koordinasi Pembebasan WNI 'Sandera' Abu Sayyaf Setiap Hari

Retno Marsudi mengatakan pihaknya berupaya sekuat tenaga demi membebaskan 10 WNI yang diduga kuat masih disandera kelompok Abu Sayyaf.

oleh Andreas Gerry Tuwo diperbarui 05 Apr 2016, 15:49 WIB
Diterbitkan 05 Apr 2016, 15:49 WIB
20160405-Menlu Retno Utamakan Keselamatan 10 WNI Tahanan Abu Sayyaf-Jakarta
Menlu Retno Marsudi memberikan pernyataan pers di Kantor Kemenlu, Jakarta, Selasa (5/4). Menlu Retno mengaku telah melakukan pertemuan dengan otoritas Filipina dalam upaya pembebasan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan pihaknya berupaya sekuat tenaga demi membebaskan 10 WNI yang diduga kuat masih disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Salah satu cara yang dilakukan adalah mengintensifkan komunikasi dengan pemerintah di sana.

Menlu memastikan komunikasi dengan Filipina siap dilakukannya setiap hari. Hal ini diambil demi memastikan perkembangan upaya pembebasan sandera tersebut.

"Setiap hari komunikasi juga dilakukan dengan pemerintah Filipina, setiap hari kami masih melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah Filipina," kata Menlu Retno di kantor Kemlu, Selasa (5/4/2016).

Setiap komunikasi dengan Pemerintah Filipina, Menlu menegaskan, prioritas utama pemerintah adalah soal keselamatan nyawa para anak buah kapal (ABK). Prioritas itu selalu disampaikan kepada pihak Filipina.

"Setiap komunikasi, prinsip utama telah dipahami yaitu keselamatan sandera merupakan acuan utama dari berbagai opsi yang ada. Ini telah disampaikan kepada pemerintah Filipina," sambung dia.

Bukan cuma koordinasi setiap saat dengan Filipina. Menlu yang baru pulang dari Manila beberapa hari lalu juga akan mengintensifkan koordinasi di dalam negeri.

"Tanggal 4 April 2016 telah dilakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menkopolhukam, kembali dibahas mengenai koordinasi lintas sektoral dalam upaya pelepasan sandera," paparnya.

"Proses koordinasi semacam ini akan terus dilakukan baik secara internal mau pun dengan pemerintah Filipina," tutup Retno.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya