Pemerintah Kolombia dan FARC Capai Perjanjian Damai Baru

Liputan6.com, Havana - Pemerintah Kolombia dan kelompok pemberontak FARC telah mengumumkan kesepakatan perdamaian baru, enam minggu setelah perjanjian damai awal ditolak dalam sebuah referendum.

Dua pihak yang telah melakukan negosiasi di Kuba selama empat tahun itu mengatakan, rencana yang telah direvisi tersebut menggabungkan proposal dari oposisi dan kelompok-kelompok lain.

Pasalnya, perjanjian damai awal dianggap terlalu menguntungkan pemberontak FARC.

Diperkirakan tidak akan dilakukan referendum dalam menentukan akhir kesepakatan baru tersebut, melainkan diserahkan kepada Kongres.

"Kami telah mencapai kesepakatan akhir yang baru untuk mengakhiri konflik bersenjata, yang menggabungkan perubahan, klarifikasi, dan beberapa kontribusi baru dari berbagai kelompok sosial," ujar kedua pihak dalam sebuah pernyataan.

Pernyataan tersebut dibacakan oleh para diplomat dari Kuba dan Norwegia, negara yang menjadi mediator, di Havana, Kuba.

Dikutip dari BBC, Minggu (13/11/2016), pernyataan itu tak memberikan rincian perjanjian yang direvisi, tapi negosiator dari pihak Kolombia, Humberto de la Calle, mengatakan bahwa kesepakatan baru tersebut menyelesaikan banyak kritik dari perjanjian damai sebelumnya.

Salah satu persyaratan baru adalah meminta FARC untuk menyusun daftar lengkap asetnya, yang akan digunakan untuk memberi kompensasi terhadap para korban. Rincian lebih lanjut diperkirakan akan dirilis selama akhir pekan.

Namun, pemimpin dari kampanye "No"--menolak diberlakukannya perjanjian damai awal dalam referendum-- Alvaro Uribe, mengatakan bahwa proposal yang baru tidak tak jauh berbeda dengan sebelumnya.

Dalam referendum yang dilakukan pada Oktober lalu, sebanyak 50,24 persen rakyat Kolombia menolak untuk berdamai dengan kelompok FARC.

Salah satu hal yang menyebabkan penolakan adalah, adanya rencana pemerintah untuk menggaji pemberontak FARC yang didemobilisasi setiap bulan, sementara mereka mendapat penawaran bantuan keuangan dalam memulai bisnis.

Meskipun melalui referendum rakyat Kolombia "menolak" berdamai dengan FARC, namun Presiden Juan Manuel Santos meraih nobel perdamaian atas keterlibatannya dalam negosiasi panjang dengan kelompok pemberontak tersebut.

Pemerintah Kolombia dan Pemberontak FARC telah berkonflik selama 52 tahun, di mana telah merenggut nyawa ratusan ribu orang.