Jaga Reputasi Maroko, Raja Mohammed VI Pecat PM Benkirane

Perdana Menteri Benkirane dianggap gagal membentuk pemerintahan baru. Dikhawatirkan, hal ini dapat memicu instabilitas.

oleh Khairisa Ferida diperbarui 16 Mar 2017, 14:04 WIB
Diterbitkan 16 Mar 2017, 14:04 WIB
Raja Maroko Mohammed VI
Raja Maroko Mohammed VI (AP)

Liputan6.com, Rabat - Dalam sebuah langkah yang tidak biasa, Raja Maroko Mohammed VI menggulingkan perdana menteri yang ditunjuk. Keputusan ini diambil sebagai upaya untuk menyelesaikan kebuntuan pembentukan pemerintahan baru yang telah berlangsung selama lima bulan.

Pernyataan mengejutkan yang datang dari istana pada Rabu malam mengumumkan bahwa Raja Mohammed VI memecat Abdelilah Benkirane dari posisinya sebagai perdana menteri. Benkirane adalah adalah pemimpin Partai Islam PJD yang memenangkan pemilu parlemen tahun lalu.

"Dalam beberapa kesempatan, raja memuji perdana menteri yang ditunjuk untuk mempercepat pembentukan pemerintahan baru," demikian isi pernyataan tersebut seperti dikutip The Washington Post, Kamis, (16/3/2017).

Sebagai gantinya, raja akan menunjuk kader PJD lain untuk menggantikan Benkirane.

PJD, memenangkan pemilu parlemen pada Oktober lalu. Namun partai tersebut tidak mendapat cukup kursi untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Pembentukan koalisi dengan sejumlah partai politik saingan pun tidak kunjung mencapai titik temu.

Kebuntuan ini telah mengancam rusaknya reputasi Maroko sebagai wilayah yang dikenal memiliki stabilitas politik di tengah pergolakan di Jazirah Arab.

Kekuasaan tertinggi Maroko sendiri terletak di tangan raja, namun selama ini pemegang takhta itu jarang turun langsung dalam pembentukan pemerintahan. Apa yang dilakukannya saat ini menurut pihak istana "untuk mengatasi stagnasi" dan "bentuk keprihatinannya atas konsolidasi pilihan yang demokratis".

Ini merupakan pukulan telak bagi Benkirane yang menjadi PM Maroko setelah partai moderat pimpinannya memenangkan pemilu pada tahun 2011, untuk pertama kali di tengah gelombang Arab Spring. Aksi protes menuntut reformasi konstitusi di negara itu berujung pada diberikannya kekuasaan lebih besar kepada pemerintah terpilih.

Pemerintahan yang dikuasai PJD di masa lalu merupakan koalisi partai berhaluan kiri dan kanan. Namun ketegangan muncul, dan Benkirane tidak lagi menikmati dukungan yang luas.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya