Bahas Masjid Al-Aqsa, Menlu RI Undang Perwakilan Negara OKI

Menlu RI mengundang perwakilan negara OKI untuk membahas solusi guna menghentikan ketegangan di kompleks Masjid Al-Aqsa.

oleh Rizki Akbar Hasan diperbarui 25 Jul 2017, 16:52 WIB
Diterbitkan 25 Jul 2017, 16:52 WIB
Menlu membuka pertemuan dengan perwakilan negara OKI untuk membahas soal Masjid Al Aqsa
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat membuka pertemuan dengan duta besar dan atase diplomatik negara anggota OKI di Indonesia untuk membahas isu terkait rangkaian peristiwa di Masjid Al Aqsa (Liputan6.com/Rizki Akbar Hasan)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi membuka pertemuan para Duta Besar dan perwakilan diplomatik negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam di Indonesia di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI, Selasa 25 Juli 2017.

Pertemuan itu ditujukan untuk membahas solusi guna menghentikan ketegangan terkait rangkaian peristiwa di kompleks Masjid Al-Aqsa dan konflik antara Israel-Palestina.

"Saya sangat berterima kasih Anda semua telah datang meski dalam notifikasi yang sangat singkat. Sudah seminggu sejak situasi yang mengkhawatirkan di Al-Aqsa. Selama itu, akses beribadah untuk saudara-saudara kita dibatasi oleh Israel. Tindak kekerasan terus berlanjut dan telah menimbulkan korban," jelas Menlu Retno Marsudi saat menyampaikan pidato pembuka di hadapan Duta Besar dan perwakilan diplomatik negara anggota OKI di Gedung Pancasila Kemlu RI, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

"Situasi di sana sangat fluid dan tegang. Kita tidak boleh membiarkan situasi ini terus berlanjut. Kita harus melakukan sesuatu untuk menghentikan ini sekarang juga. Begitu pula negara lain di dunia. Tolong sampaikan pesan ini ke pemerintah negara masing-masing," tambah Retno dalam pidato pembukanya.

Menurut laporan, Menlu Retno mengundang 31 perwakilan anggota OKI di Indonesia. Sembilan di antaranya merupakan Duta Besar dari Uzbekistan, Kazakhastan, Libya, Iran, Irak, Mozambique, Turki, Qatar, dan Uni Arab Emirat.

Namun, tak semua undangan hadir memenuhi pertemuan tersebut. Dilaporkan, terdapat empat negara yang tidak hadir, yakni Suriname, Azerbaijan, Bahrain, dan Bangladesh.

Sementara itu, negara lain diwakili oleh atase diplomatik negara anggota OKI di Indonesia. Negara tersebut antara lain Afghanistan, Aljazair, Malaysia, Arab Saudi, Tunisia, Kuwait, Lebanon, dan Pakistan.

Pertemuan berlangsung selama 15-20 menit dan dilakukan secara tertutup dari media.

Selang beberapa waktu kemudian, dalam sebuah konferensi pers, Retno Marsudi kemudian menyampaikan rangkuman hasil pertemuan tersebut. Menlu Retno kembali menekankan bahwa pertemuan tersebut ditujukan untuk menegaskan posisi dan pesan Indonesia kepada negara anggota OKI terkait isu Palestina.

"Penting bagi Indonesia untuk menyampaikan pesan, bahwa negara OIC perlu untuk memiliki posisi yang solid terkait dalam menyikapi perkembangan yang terjadi di kompleks Masjid Al-Aqsa," jelas Menlu Retno pada konferensi pers di Gedung Pancasila Kemlu, pasca-menjamu duta besar dan perwakilan diplomatik negara anggota OKI di Indonesia.

"Indonesia selama ini terus konsisten dan berkomitmen dalam menyikapi situasi Palestina. Sejumlah mekanisme, seperti Jakarta Declaration OKI dan melalui delegasi Indonesia untuk PBB, telah kita manfaatkan untuk menanggapi masalah itu," tambah Retno.

"Salah satu isu yang kita tekankan adalah terkait international protection dan kebebasan untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa," tambah sang Menlu.

Selain itu, pasca-pertemuan, Menlu Retno menyampaikan bahwa negara Liga Arab yang tergabung dalam OKI akan mengadakan pertemuan Special Session pada 26 Juli 2017. OKI pun akan mengadakan Open Ended Emergency Meeting of the Executive Comitee of OIC di Istanbul pada 1 Agustus 2017.

Kedua perhelatan multilateral itu ditujukan untuk membahas konflik Palestina-Israel dan situasi terkait rangkaian peristiwa di Masjid Al-Aqsa.

Retno juga mengklaim bahwa Kemlu RI tengah mendalami dari berbagai aspek maupun regulasi internasional untuk isu konflik Palestina-Israel.

"Kita akan komunikasi dengan berbagai pihak. Internal kita masih mengkaji isu ini dan menyelaraskan dengan regulasi PBB. Kita juga membaca dokumen dan riwayat terkait isu ini," jelas Retno.

Sang Menlu juga menjelaskan bahwa Indonesia akan mengupayakan dengan menggunakan mekanisme internasional lain, seperti Middle East Peace Conference yang diselenggarakan di Paris pada awal 2017 lalu.

"Kita akan berbicara lagi dengan Prancis bagaimana kelanjutan dari Peace Conference yang diselenggarakan di Paris, beberapa waktu lalu, khususnya demi kemajuan dan pencapaian kemerdekaan Palestina," ujar Retno.

Saksikan juga video berikut ini

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya