Presiden Duterte Gratiskan Biaya Kuliah di Kampus Negeri

Liputan6.com, Manila - Presiden Filipina yang kontroversial, Rodrigo Duterte menandatangani sebuah undang-undang baru. Isinya untuk memberikan pendidikan bersubsidi penuh dari pemerintah di semua universitas negeri dan perguruan tinggi. 

Informasi itu disampaikan oleh seorang anggota kabinet negara tersebut pada Jumat 4 Agustus 2017 waktu setempat.

Keputusan tersebut tetap diambil oleh Duterte, meski melawan saran hukum dari penasihat ekonomi utama presiden.

"Karena banyak orang telah menunggu tindakan presiden untuk undang-undang yang sangat penting disahkan oleh Kongres Mei lalu, yang berjudul Universal Access to Quality Tertiary Education," kata Senior Deputy Executive Secretary, Menardo Guevarra seperti dikutip oleh surat kabar Inquirer yang dilansir dari Asian Correspondent, Jumat (4/8/2017).

"Saya dengan senang mengumumkan bahwa tadi malam, 3 Agustus 2017, Presiden menandatangani RUU tersebut."

Menurut penasihat ekonomi presiden Filipina, pemerintah tidak dapat membayar sekitar 100 miliar peso (US$ 2 miliar), biaya setahun untuk uang sekolah gratis tersebut.

"Pendidikan tersier gratis di universitas negeri adalah pilar yang sangat kuat atau landasan kebijakan pembangunan sosial presiden," ucap Gueverra.

Agenda ekonomi Duterte menekankan pengurangan kemiskinan dan proyek infrastruktur massal yang ambisius. Namun demikian, para ekonom memperingatkan bahwa biaya universitas gratis tak akan menguntungkan orang miskin karena hanya 12 persen siswa tingkat universitas berasal dari keluarga berpenghasilan rendah.

"Dia menimbang semuanya dan sampai pada kesimpulan bahwa manfaat jangka panjang yang akan diperoleh dari pendidikan tersier yang berkembang dengan baik untuk warganya, akan lebih besar daripada tantangan anggaran jangka pendek," lanjut Gueverra.

Meskipun mendapat banyak kritik atas perang 'berdarah' presiden terhadap obat-obatan terlarang dan deklarasi darurat militer di Mindanao yang membuat resah warganya, pihak oposisi memuji keputusan Duterte mengenai kuliah gratis di universitas negeri Filipina.

"Undang-undang tersebut adalah kemenangan bagi kaum muda dan pelajar yang terus-menerus memperjuangkan hak untuk mendapatkan pendidikan gratis selama bertahun-tahun," ujar anggota parlemen oposisi, Tom Villarin.

Istana kepresidenan mengatakan, penyesuaian terhadap anggaran mungkin harus dilakukan untuk mengakomodasi pendanaan kuliah gratis di Filipina.

Saksikan juga video berikut ini: