Prancis Melarang Siswa SD dan SMP Gunakan Ponsel di Sekolah

Liputan6.com, Paris - Menteri Pendidikan Prancis, Jean-Michael Blanquer melarang para siswa membawa ponsel ke sekolah mulai September 2018.

Blanquer mengatakan, langkah tersebut akan mendorong anak-anak untuk melakukan aktivitas di luar ruang selama waktu istirahat dan makan siang. Hal tersebut juga diharapkan dapat membantu memerangi cyber-bullying -- kekerasan atau intimidasi melalui dunia maya.

"Saat ini anak-anak tak bermain saat istirahat, mereka hanya menghadap ponselnya, dan dari sudut pandang pendidikan itu merupakan masalah," ujar Blanquer seperti dikutip dari Sky News, Selasa (12/12/2017).

"Merupakan hal yang penting bahwa anak-anak di bawah usia tujuh tahun tak terus menghadap layar itu," imbuh dia.

Saat ini Prancis telah melarang para siswa menggunakan ponsel saat di kelas. Namun batasan baru, juga akan melarang mereka menggunakannya saat istirahat, makan siang, dan jeda antar pelajaran.

Blanquer yang menggambarkan keputusan pemerintah itu atas alasan kesehatan masyarakat, mengakui bahwa larangan tersebut belum sepenuhnya berhasil. Namun, ia menyarankan agar sekolah menyediakan loker untuk anak-anak agar mereka bisa menyimpannya pada siang hari.

"Kami saat ini sedang mengupayakan penyelesaian masalah itu dan itu bisa saja dilakukan dengan berbagai cara," ujar Blanquer.

"Ponsel dapat digunakan untuk keperluan mengajar atau dalam keadaan darurat sehingga ponsel akan disimpan di loker," imbuh dia.

Rencana pemerintah itu hanya akan berlaku bagi para siswa yang duduk di bangku sekolah dasar dan menengah. Sementara itu siswa yang berusia 15 hingga 18 tahun diizinkan untuk menggunakan ponsel mereka.

Sementara itu Menteri Kebudayaan Prancis Francois Nyssen mengumumkan bahwa paduan suara akan ditambah ke kurikulum. Menurutnya anak-anak sekolah dasar akan mengikuti latihan tersebut selama dua jam per minggu.

Pelarangan penggunaan ponsel tak hanya dilakukan di sekolah. Pada Maret 2016, Otoritas Kazakhstan mengeluarkan keputusan baru yang melarang pejabat dan pengunjung kantor pelayanan publik menggunakan ponsel pintar di gedung-gedung pemerintah.

"Meningkatnya kasus pembociran data rahasia lewat aplikasi WhatsApp," demikian petikan kalimat dari surat larangan terbaru tersebut yang dilaporkan Reuters.

Dokumen tersebut juga menginstruksikan pegawai negeri menggunakan perangkat mobile dengan fungsi dasar saja, tanpa kamera atau akses internet.

"Semua pegawai negeri harus menyerahkan tablet dan smartphone mereka di pintu masuk. Perangkat yang memungkinkan pengambilan video, foto atau rekaman audio termasuk koneksi internet dilarang," ujar seorang sumber di kantor pemerintah Kazakhstan kepada RIA Novosti.

Ia menambahkan bahwa para pejabat di negeri itu harus mulai menggunakan ponsel dengan fungsi dasar.

Beberapa menteri Kazakhstan yang dikonfirmasi terkait keaslian dokumen, menyebut bahwa praktek itu normal dan mengutipnya sebagai 'praktik internasional'.

"Ini adalah praktik umum di banyak kantor pemerintahan. Saya pikir itu hal yang normal. Bukan berarti kita tidak menggunakan ponsel," ucap Menteri Kesehatan dan Pembangunan Sosial Kazakhstan, Tamara Duseynova.

Di Kazakhstan, dokumen yang bocor secara teratur muncul di media lokal. Daftar kebocoran tersebut baru-baru ini termasuk keputusan presiden, yang menugaskan para menteri untuk menganalisis kemungkinan memperkenalkan upah dasar tanpa pajak serta memo rencana privatisasi.