Direktur CIA: Korea Utara Semakin Membahayakan AS

Liputan6.com, Washington, DC - Direktur Badan Intelijen Amerika Serikat (CIA), Mike Pompeo mengatakan bahwa Korea Utara bergerak "semakin dekat" untuk menempatkan orang-orang AS dalam risiko. Hal itu diutarakan oleh Pompeo pada Selasa, 23 Januari 2018.

Pompeo juga yakin bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tidak akan beristirahat sampai dia dapat benar-benar memberikan ancaman tentang serangan nuklir terhadap AS.

"Korea Utara semakin dekat untuk membuat AS berada dalam bahaya," kata Pompeo di hadapan peserta konferensi yang digelar oleh American Enterprise Institute, sebuah lembaga think-tank berhaluan konservatif yang berbasis di Washington DC, seperti dikutip dari Associated Press pada Rabu, (24/1/2018).

"Saya ingin semua orang mengerti bahwa kita (CIA dan AS) bekerja dengan tekun untuk memastikan bahwa satu tahun lagi mereka (Korea Utara) akan memiliki kapasitas itu," lanjutnya.

Berbicara satu tahun usai menjabat sebagai Direktur CIA, Pompeo turut mengatakan bahwa Kim Jong-un tak hanya menggunakan senjata nuklir untuk berkuasa dan mengancam AS, tapi juga mengultimatum untuk menyatukan kembali Korea Utara dan Korea Selatan di bawah rezim totaliternya -- meski banyak pakar dan akademisi yang menyangsikan skenario tersebut.

Pompeo juga mengatakan bahwa program rudal nuklir Korea Utara telah berkembang dengan "kepastian yang sangat cepat".

Mike Pompeo juga memandang bahwa Kim Jong-un sangat berambisi untuk dapat memproduksi satu rudal nuklir yang benar-benar bekerja.

"Bukan hanya satu, bukan sekadar pameran, bukan juga sesuatu yang hanya bisa ditampilkan pada parade semata," tambah Pompeo mengomentari ambisi Kim Jong-un untuk membuat rudal nuklir.

Sang Direktur CIA juga mengatakan bahwa Kim Jong-un ingin memiliki sistem persenjataan nuklir yang mampu ditembakkan secara bersamaan, yang semakin meningkatkan risiko terhadap AS.

Di satu sisi, tak jelas apakah AS memiliki sistem pencegat rudal nuklir yang ditembakkan secara bersamaan.

Meski begitu, Pompeo tidak menganggap serangan Korea Utara ke Amerika Serikat sudah dekat, karena Washington DC senantiasa berusaha menetralisasi ancaman itu dengan berfokus pada opsi-opsi diplomatik.

Pria yang pernah duduk di kursi Parlemen AS itu juga mengatakan bahwa Gedung Putih tengah mempersiapkan serangkaian pilihan agar Presiden Donald Trump memiliki "berbagai kemungkinan" untuk mengatasi ancaman tersebut. Kendati demikian, Pompeo tidak menjelaskan apakah opsi militer menjadi salah satu pilihan yang akan dipertimbangkan.

"Ada banyak usaha di seluruh pemerintahan AS demi memastikan agar warga tak merasa risih (terhadap ancaman Korut)," kata Pompeo.

Di tengah tensi tinggi seputar rudal dan nuklir Korea Utara, Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Jim Mattis menyatakan agar menyerahkan isu tersebut sepenuhnya kepada PBB.

Hal itu disinggung oleh kedua menhan saat melakukan dialog bilateral di Gedung Kemhan RI di Jakarta, 23 Januari 2018.

"Untuk Korea Utara, kita (Ryamizard - Mattis) berbicara untuk mengajak PBB menekan Korea Utara agar patuh hukum internasional," kata Ryamizard dalam sebuah konferensi pers bersama Mattis selepas dialog bilateral di Gedung Kemhan RI.

"Kita juga minta agar semua pihak jangan memanas-manasi situasilah. Bersama-sama menahan diri, jangan membuat dia (Korea Utara) lebih panas lagi dan terprovokasi. Tidak boleh. Berlaku untuk semua negara di kawasan," tambah Ryamizard.

Menhan RI juga menyatakan bahwa dirinya sepakat dengan Menhan AS agar menyerahkan isu Korea Utara kepada PBB, agar organisasi itu mampu "menekan Korea Utara supaya tak lagi melakukan tindakan yang tidak baik dan segera patuh terhadap hukum internasional".

Pada gilirannya menyampaikan keterangan pers, Jim Mattis sendiri tak gamblang memaparkan isu Korea Utara. Namun, dalam pernyataannya, sang Menhan AS mengatakan siap bekerja sama dengan Indonesia untuk melakukan penegakan hukum internasional terhadap sejumlah isu dunia yang tengah memanas.

"Kita (AS) akan terus bekerja sama dengan kalian (Indonesia) untuk menjamin keamanan, kesejahteraan ... kepatuhan dan penghormatan terhadap hukum internasional.... Semua itu penting bagi semua negara," kata sang Menhan AS.

"AS - Indonesia ingin menjamin perdamaian dengan benar-benar melakukannya, tak sekadar kata-kata semata," tambah Jim Mattis.