Fiji dan Papua Nugini, Dua Negara Paling Tidak Bebas di Pasifik

Liputan6.com, Suva - Hampir semua negara di Pasifik pada dasarnya bebas, dengan dua pengecualian, yakni Fiji dan Papua Nugini.

Hasil itu terangkum dalam peringkat Kebebasan Global terbaru, yang dikeluarkan oleh LSM Freedom House di Amerika Serikat.

Dilansir dari laman Australia Plus, Minggu (5/2/2018), Freedom House memberi skor pada masing-masing negara dengan skor tertinggi 100. Negara seperti Kiribati, Kepulauan Marshall dan Palau cenderung mendapatkan nilai yang sangat tinggi, mencapai 90-an.

Di kawasan Pasifik, dua negara mendapat skor kurang dari 70, yang merupakan titik persimpangan karena dianggap hanya bebas sebagian. Papua Nugini memiliki skor 63 dan Fiji hanya memiliki skor 59, negara dengan kinerja terburuk di Pasifik.

Sarah Repucci, Direktur Senior bidang publikasi padaFreedom House, mengatakan bahwa peringkat "bebas" untuk negara-negara Pasifik lainnya mungkin karena mereka berukuran lebih kecil.

"Negara-negara kecil berperforma lebih baik dalam survei kami," kata Repucci.

"Saya pikir ini sebagian karena mereka lebih homogen. Jadi mereka menghadapi sedikit tantangan internal yang akhirnya mengarah pada represi pemerintah di banyak negara lain.”

"Dalam beberapa kasus, hubungan yang sangat dekat dengan Amerika Serikat atau Australia terkadang juga dapat meredakan ketegangan internal di beberapa negara ini."

Jadi mengapa Fiji berperforma buruk dalam peringkat kebebasan global?

Repucci mengatakan ada beberapa faktor, termasuk penindasan terhadap aktivitas oposisi, campur tangan politik di pengadilan, dan kebrutalan militer dan polisi yang merongrong peraturan hukum.

"Tampaknya ada iklim di mana debat dilumpuhkan, masyarakat tidak bebas untuk berbicara mengenai semua isu dan pemerintah terus mengawasi lebih ketat dalam aktivitas politik," katanya.

Simak video menarik tentang indahnya pariwisata di Fiji berikut: 

Penilaian bahwa Fiji dinyatakan hanya "bebas sebagian" adalah sesuatu yang oleh Nalini Singh, ketua Koalisi LSM Hak Asasi Manusia Fiji, setujui.

Ia mengatakan, tantangan besar untuk kemajuan yang lebih besar menuju kebebasan adalah bahwa seluruh generasi telah tumbuh tanpa mengetahui apa pun kecuali kudeta dan ketidakstabilan. Namun, ada beberapa hal yang mungkin mulai berubah menjadi lebih baik.

"Baru-baru ini, kami melihat bahwa pemerintah telah menyetujui unjuk rasa dan demonstrasi. Kami telah memiliki serikat pekerja serta koalisi untuk hak asasi manusia yang turun ke jalan untuk menuntut hak asasi manusia untuk semua orang," kata Repucci.

Negara Pasifik lainnya yang diberi label “bebas sebagian" adalah Papua Nugini. Freedom House mengatakan bahwa masalah utamanya mencakup korupsi dan bagaimana Pemilu kontroversial tahun lalu digelar.

"Di Papua Nugini, kita melihat demokrasi yang tidak stabil secara kronis," kata Repucci. "Pemilu kurang berjalan, ada banyak penyimpangan, sering terjadi kekerasan."

Freedom House juga mengatakan ada tantangan terhadap independensi peradilan, dengan hak proses dan kebebasan bergerak terkait penahanan pengungsi di Pulau Manus.

Lawrence Steven, dari LSM anti-korupsi Transparency Papua New Guinea, sepakat bahwa penilaian negara ini sebagai negara yang hanya "bebas sebagian" adalah hal yang adil, dan pelaksanaan Pemilu tahun lalu pasti memainkan peran dalam hal itu.

"Itu buruk. Ini fakta bahwa masyarakat telah kehilangan hak mereka," kata Steven. "Ini adalah kenyataan bahwa selama bertahun-tahun kami telah berpura-pura tidak begitu buruk."

Steven mengatakan, peringkat "bebas sebagian" Papua Nugini harus menjadi peringatan bagi negara tersebut untuk mengambil tindakan.

"Hanya ketika kita mulai memperhatikan apa yang dilihat orang lain, dan juga apa yang kita lihat sendiri, kita cenderung mengubah keadaan," katanya.

"Dan harus berubah."