Kita Adalah Generasi Terakhir yang Bisa Menyetop Perubahan Iklim?

Liputan6.com, Warsawa - KTT perubahan iklim PBB dimulai pada hari Senin ini dengan peringatan, bahwa generasi saat ini adalah yang terakhir yang dapat mencegah bencana pemanasan global, serta yang pertama menderita dampaknya.

Hampir 200 negara akan bertemu di Polandia selama dua pekan ke depan, dengan tujuan untuk menuntaskan kesepakatan penting untuk mengubah visi pemotongan karbon yang ditetapkan di Paris pada 2015 menjadi kenyataan.

Dikutip dari The Guardian pada Senin (3/12/2018), bergerak cepat meningkatkan aksi penyelamatan Bumi akan menjadi tujuan utama pertemuan tersebut, dengan janji saat ini adalah mengendalikan kenaikan suhu tidak lebih dari 3 derajat Celsius.

Negosiasi akan berlangsung dengan latar belakang berita buruk, yakni empat tahun terakhir telah menjadi rekor terpanas dan peningkatan kembali emisi global, ketika seharusnya turun hingga 50 persen pada 2030.

Tindakan penanganan perubahan iklim harus ditingkatkan lima kali lipat, guna menyesuaikan imbauan ilmuwan yang membatasi kenaikan suhu hingga 1,5 derajat Celsius.

Selain itu, latar belakang politik turut mengundang tantangan, dengan penolakan klaim perubahan iklim oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, serta serangan terhadap desakan kebijakan hijau PBB di Brasil, yang dikritik keras oleh presiden terpilih setempat, Jair Bolsonaro.

Penyelenggaraan KTT oleh pemerintah Polandia yang "ramah batu bara" semakin mengkhawatirkan beberapa pengamat. Namun, niat baru Uni Eropa menuju iklim netral dan penurunan biaya energi terbarukan menjadi hal yang positif di sela-selanya.

"Kami jelas generasi terakhir yang dapat mengubah arah perubahan iklim, tetapi kami juga generasi pertama yang menerima konsekuensinya," kata Kristalina Georgieva, CEO Bank Dunia.

Peran tuan rumah Polandia akan menjadi penting dan wakil menteri energi setempat, Michał Kurtyka, mengatakan akan fokus memanfaatkan hutan untuk menyerap karbondioksida dari atmosfer.

Selain itu, Warsawa juga berkomitmen untuk terus memperluas penggunaan kendaraan listrik dan memastikan pekerja di industri bahan bakar fosil direlokasi ke lapangan pekerjaan baru, setelah penerapan kebijakan kontra perubahan iklim diperketat. 

Polandia menghasilkan 80 persen listriknya dari batu bara, dan KTT PBB akan berlangsung di sebuah kota pertambangan batu bara, Katowice. Pemerintah setempat juga telah mengizinkan dua perusahaan batu bara untuk mensponsori KTT tersebut.

"Mendapati perusahaan batu bara besar sebagai sponsor KTT iklim adalah pertanda yang buruk," kata Robert Cyglicki, direktur Greenpeace di Eropa Tengah dan Timur.

"Ini akan seperti Philip Morris mensponsori pertemuan puncak kesehatan, di mana larangan rokok seharusnya disepakati. Kami akan tahu ini adalah pertemuan puncak yang sukses jika perusahaan-perusahaan batu bara menyesal mensponsorinya," lanjutnya mengkritik.

Simak video pilihan berikut:

Sementara itu, negara-negara kaya telah menjanjikan dana US$ 100 miliar (Rp 1.423 triliun) setahun pada 2020, untuk membantu negara-negara miskin beradaptasi dengan perubahan iklim dan mengembangkan energi bersih.

Jumlah dana yang disalurkan via Bank Dunia itu akan dibagi merata antara proyek-proyek untuk memangkas emisi dan mendukung pembiayaan untuk mencegah orang-orang terkena dampak lebih besar dari bencana banjir, badai dan kekeringan yang disebabkan pemanasan global.

Dalam beberapa tahun terakhir, hanya 5 persen dari pendanaan global tersebut yang digunakan penuh untuk perlindungan iklim. Namun, dampak positif dari hal tersebut kembali terancam oleh meningkatnya bencana yang diakibatkan pemanasan global, seperti gelombang panas dan kebakaran hutan di Eropa dan California, serta banjir besar di India, Jepang dan Afrika timur.

"Kami sudah melihat dampak perubahan iklim yang menghancurkan," kata Kristalina Georgieva, CEO Bank Dunia.

"Kami sangat percaya bahwa tindakan harus dilakukan baik pada mitigasi maupun adaptasi," lanjutnya optimistis.

Gebru Jember Endalew, Ketua Kelompok 47 Negara Terkuat mengatakan, "Kami mewakili hampir satu miliar orang, yang paling tidak bertanggung jawab atas perubahan iklim, dan membuat kerugian terhadap sesama. Semakin lama negara-negara miskin harus menunggu (untuk pendanaan), semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk penanganan perubahan iklim."

Para perunding di Polandia dituntut membuat buku aturan, yang mengatur jelas bagaimana tindakan yang dijanjikan berdasarkan perjanjian Paris, dilacak dan dilaporkan untuk memastikan semua negara memainkan peran mereka.

"Aturan yang adil dan efektif untuk pencatatan alokasi dana harus ditetapkan, dengan tanggung jawab khusus tidak hanya untuk emiten besar seperti AS dan Eropa, tetapi juga China dan India," kata Prof Johan Rockström, ilmuwan di Penelitian Dampak Iklim Institut Potsdam di Jerman.