2 RUU Menyetop Penutupan Pemerintahan AS Ditolak, Ratusan Ribu PNS Nelangsa

Liputan6.com, Jakarta Senat Amerika Serikat (AS) menolak dua rancangan undang-undang (RUU) untuk mengakhiri penutupan pemerintah, menyebabkan krisis federal itu sebagai yang terpanjang dalam sejarah Negeri Paman Sam.

RUU yang dusulkan oleh kubu Republik hanya meraih suara unggul 50-47, dan rancangan saingan dari Demokrat hanya mampu mendapat 52-44, demikian sebagaimana dikutip dari BBC pada Jumat (25/1/2019).

Aturan Senat AS mengharuskan sebuah RUU lolos dengan minimal 60 suara mendukung, dengan selisih ketimpangan antara Republik dan Demokrat tidak begitu lebar.

Sementara itu, 800.000 pekerja federal yang tidak mendapat gaji selaam sebulan terakhir, terpaksa mengulang pengalaman pahit serupa pada Jumat pekan ini.

Penutupan pemerintahan Amerika Serikat tercatat telah mencapai hari ke-34 menjelang akhir pekan kali ini.

Enam pembelot dari kubu Republik --termasuk mantan kandidat Gedung Putih dan Senator negara bagian Utah Mitt Romney-- memberikan suara untuk RUU Demokrat, yang menghendaki pembukaan temporer hingga 8 Februari.

Di lain pihak, hanya satu orang politikus Demokrat yang mendukung langkah Partai Republik, untuk mendesak pemberian dana US$ 5,7 miliar (setara Rp 80,6 triliun) untuk mendukung usulan Donald Trump dalam memperluas tembok perbatasan di selatan.

Kubu Republik juga menyebut RUU itu turut memuat rencana penghentian sementara deportasi imigran anak yang masuk ke wilayah Amerika Serikat tanpa dokumen.

Di lain pihak, Donald Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih bahwa ia hanya akan menandatangani RUU jika itu termasuk "uang muka" tembok perbatasan.

Namun, ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS dari kubu Demokrat, Ketua Nancy Pelosi, mengatakan permintaan Trump tidak masuk akal.

Simak video pilihan berikut: 

Menjelang pemungutan suara, jajak pendapat oleh kantor berita Associated Press melaporkan bahwa penutupan sementara pemerint \ah AS, berdampak negatif terhadap popularitas Donald Trump.

Hanya 34 persen responden mendukung Trump secara keseluruhan, turun dari 42 persen pada bulan sebelumnya. Tetapi, dukungan di antara pemilih dari Partai Republik justru terlihat positif pada angak 80 persen.

Juga pada hari Kamis, mantan kepala staf Gedung Putih John Kelly dan empat mantan menteri keamanan dalam negeri lainnya menulis surat kepada anggota parlemen dan presiden, menyerukan agar badan tersebut didanai lagi.

Mereka mengatakan "tidak masuk akal" bahwa pegawai Kementerian Keamanan Dalam Negeri (DHS) bekerja tanpa bayaran untuk masalah keamanan nasional.

Surat itu mengatakan para pegawai negeri itu "tidak harus bergantung pada kemurahan hati orang lain untuk membantu memberi makan keluarg mereka, dan membayar tagihan mereka".

Beberapa lembaga pemerintah AS mengeluarkan daftar keluhan terkait penutupan pemerintahan, seperti berikut:

• FBI: Sebuah laporan dari agen nasional sebut sumber daya biro investigasi tersebut berada pada titik performa terendah, sehingga menunda penyelidikan sensitif dan operasi yang dikompromikan
• Keselamatan penerbangan: Pekan ini, lalu lintas udara, pilot dan ketua serikat pramugari merilis pernyataan yang mengatakan mereka "bahkan tidak bisa menghitung tingkat risiko bagi keamanan operasional aviasi".
• Penundaan imigrasi: Lebih dari 42.000 pemeriksaan imigrasi telah ditangguhkan, menambah tumpukan pengadilan lebih dari 800.000 kasus.