Inggris Kucurkan Rp 35,8 Triliun untuk Rencana Brexit Tanpa Kesepakatan

Inggris tetap maju baju untuk Brexit meski berisiko tanpa kesepakatan, dengan mengucurkan dana sebesar Rp 35,8 triliun.

oleh Happy Ferdian Syah Utomo diperbarui 01 Agu 2019, 15:01 WIB
Diterbitkan 01 Agu 2019, 15:01 WIB
Suasana perbatasan Inggris di Kota Kent (AFP/Daniel Leal-Olivas)
Suasana perbatasan Inggris di Kota Kent (AFP/Daniel Leal-Olivas)

Liputan6.com, London - Pemerintah Inggris telah mengumumkan dana tambahan senilai 2,1 miliar pound sterling (sekitar Rp 35,8 triliun) untuk mempersiapkan Brexit tanpa kesepakatan.

Hal itu, sebagaimana dikutip dari BBC pada Kamis (1/8/2019), dana tambahan itu beberapa kali lipat dari jumlah uang yang telah disisihkan pemerintah Inggris sejak awal tahun.

Total anggaran tersebut nantinya digunakan untuk menghadirkan lebih banyak perwira pasukan perbatasan dan peningkatan kegiatan angkut infrastruktur di pelabuhan.

Uang itu juga akan digunakan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Kent, yang merupakan jalur penyeberangan utama antara Inggris dan Eropa, dam mengatasi anterian yang disebabkan oleh keterlambatan di perbatasan.

Langkah-langkah lain yang dibiayai oleh dana tersebut, termasuk anggaran untuk menimbun obat-obatan guna memastikan pasokan terus berlanjut.

Pemerintah Inggris juga menjanjikan adanya program nasional untuk membantu pelaku bisnis lokal dalam menghadapi hari-hari saat dan setelah Brexit.

"Dengan 92 hari sampai Inggris meninggalkan Uni Eropa, penting bagi kami untuk mengintensifkan perencanaan menyeluruh, guna memastikan kami siap," kata Kanselir Sajid Javid, yang mengumumkan langkah tersebut.

"Kami ingin mendapatkan penawaran bagus yang menghapuskan dukungan anti-demokrasi. Tetapi jika kami tidak bisa mendapatkan penawaran bagus, kami harus pergi tanpa itu," lanjutnya menegaskan.

Javid juga mengatakan bahwa tambahan dana fantastis itu akan memastikan Inggris siap meninggalkan Uni Eropa pada 31 Oktober, baik dengan atau tanpa kesepakatan.

 

 

Saksikan video pilihan di bawah ini: 

Kritik dari Pihak Oposisi

Ilustrasi Bendera Inggris
Ilustrasi (iStock)

Sementara itu, kanselir bayangan John McDonnell menggambarkan rencana penambahan dana itu sebagai "pemborosan uang dari pembayar pajak yang mengerikan".

"Semuanya demi bujuk rayu Boris Johnson untuk mencapai kesepakatan yang benar-benar dapat dihindari," kritik McDonnell.

Dia menambahkan: "Pemerintahan saat ini bisa saja mengesampingkan tanpa kesepakatan dan menghabiskan dana besar itu untuk sekolah, rumah sakit, dan kualitas hidup masyarakat kita."

McDonnell juga menegaskan bahwa dia dan para oposisi lainnya akan melakukan usaha apapun untuk bisa memblokir Brexit tanpa kesepakatan.

Sementara itu, tambahan dana paling baru itu terdiri dari 1,1 miliar pound sterling (sekitar Rp 18,7 triliun) yang akan diaslurkan ke seluruh kemneterian dan lembaga negara sesegera mungkin.

Adapun sisa 1 miliar pound sterling (sekitar Rp 17 triliun) disiapkan sebagai cadangan untuk masa-masa pasca-Brexit.

Tambahan ini merupakan pelengkap dari total 4,2 miliar pound sterling (sekitar Rp 71,7 triliun) yang telah dialokasika untuk persiapan Brexit sejak 2016 oleh kanselir sebelumnya, Phillip Hammond.

 

Berbagai Rencana Pasca-Brexit

Bendera Inggris dan Uni Eropa berkibar berdampingan dengan latar Menara Big Ben di London (AP)
Bendera Inggris dan Uni Eropa berkibar berdampingan dengan latar Menara Big Ben di London (AP)

Dijelaskan dalam pengumuman terkait, tambahan dana itu termasuk anggaran senilai 344 juta pound sterling (sekitar Rp 5,4 triliun), yang akan dihabiskan untuk operasi perbatasan dan bea cukar terkini.

Langkah tersebut termasuk merekrut tambahan 500 perwira pasukan perbatasan, selain 500 yang sudah diumumkan.

Sementara itu, juga akan ada lebih banyak uang untuk melatih agen bea cukai dan memproses aplikasi paspor Inggris.

Javid juga menyebut 434 juta pound sterling (setara Rp 7,4 triliun) lainnya, yang akan dihabiskan untuk memastikan kesinambungan obat-obatan vital dan produk medis, termasuk transportasi barang, pergudangan, dan logistik.

Adapun untuk mendukung kelangsungan bisnis swasta Inggris, Javid menyebut anggaran senilai 108 juta pound sterling (setara Rp 1,8 triliun) dalam bentuk program nasional kesiapan bisnis, serta "membantu eksportir untuk mempersiapkan dan memanfaatkan peluang baru".

Juga akan ada kampanye informasi publik dan peningkatan dukungan konsuler untuk warga Inggris yang tinggal di luar negeri, dengan biaya sekitar 138 juta pound sterling, atau setara dengan Rp 2,3 triliun.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya