PBB Prihatin, Desak Demo Irak yang Tewaskan 99 Orang Segera Berhenti

Liputan6.com, Baghdad - PBB telah menyerukan agar "hilangnya nyawa yang tidak masuk akal" dalam demonstrasi anti-pemerintah di Irak dapat segera berakhir, ketika jumlah korban tewas dilaporkan hampir mencapai 100 orang.

Demonstran mengatakan mereka mengambil sikap menentang pengangguran, layanan publik yang buruk dan korupsi di negara itu.

Jeanine Hennis-Plasschaert, kepala Misi Bantuan PBB untuk Irak mengatakan: "Lima hari kematian dan korban luka: ini harus dihentikan," demikian seperti dikutip dari BBC, Minggu (6/10/2019).

Dia juga mengatakan, mereka yang bertanggungjawab atas hilangnya nyawa dalam demonstrasi Irak harus dibawa ke pengadilan.

Pemerintah Amerika Serikat juga telah menyatakan keprihatinan atas kekerasan itu, dan mendesak pemerintah Irak untuk menahan diri.

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp 5 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com di tautan ini.

Simak video pilihan berikut:

Pada Sabtu 5 Oktober 2019, pasukan keamanan membubarkan unjuk rasa massa di timur Baghdad.

Lima orang dikatakan tewas dalam bentrokan terbaru di ibu kota. Pasukan keamanan kembali dilaporkan menggunakan peluru tajam dan gas air mata saat mengendalikan massa.

Komisi hak asasi manusia parlemen Irak mengatakan sedikitnya 99 orang tewas dan hampir 4.000 lainnya terluka sejak protes dimulai di ibukota pada Selasa pekan ini, yang kemudian menyebar ke selatan Irak.

Ini dipandang sebagai tantangan besar pertama bagi pemerintahan Perdana Menteri Adel Abdel Mahdi, hampir setahun sejak ia berkuasa.

Pihak berwenang telah berusaha mengendalikan protes melalui jam malam dan pemblokiran internet.

Sempat diberlakukan pada awal pekan ini, kebijakan jam malam di Baghdad telah dicabut pada hari Sabtu. Namun, kelompok-kelompok kecil pengunjuk rasa kembali memperbarui aksi protes mereka.

Alun-alun Tahrir di kota telah menjadi titik fokus protes, tetapi diblokir pada hari Sabtu, menurut kantor berita setempat.

Sesi darurat parlemen, yang dikatakan akan membahas solusi dari tuntutan demonstran, gagal berlangsung dari yang dijadwalkan pada Sabtu sore.

Beberapa stasiun televisi diserang, termasuk kantor saluran berita Al-Arabiya Arab Saudi.

Di Nasiriyah, demonstran membakar markas enam partai politik yang berbeda.

Menurut kantor berita AFP, ribuan orang juga berunjuk rasa di kantor gubernur di kota Diwaniyah selatan.

Para demonstran tampaknya tidak memiliki kepemimpinan yang jelas saat ini, dan kemarahan mereka semakin meradikalisasi tuntutan mereka --BBC melaporkan.

Pada hari Jumat, Perdana Menteri Adel Abdel Mahdi berjanji untuk menanggapi keprihatinan para pengunjuk rasa tetapi memperingatkan tidak ada "solusi ajaib" untuk masalah Irak.

Dia mengatakan telah memberikan dukungan penuh kepada pasukan keamanan, bersikeras mereka mematuhi "standar internasional" dalam berurusan dengan pengunjuk rasa.

Ulama Syiah paling senior di Irak, Ayatollah Ali al-Sistani, mendesak pemerintah untuk menanggapi tuntutan reformasi, yang menila bahwa selama ini Baghdad "tidak menjawab tuntutan rakyat untuk memerangi korupsi atau desakan apa pun dari masyarakat di lapangan."

Korupsi, pengangguran, dan layanan publik yang buruk menjadi jantung ketidakpuasan yang dihadapi oleh anak muda Irak saat ini. Kerusuhan dimulai secara spontan tanpa kepemimpinan formal di sebagian besar wilayah Syiah di selatan, dan dengan cepat menyebar.

Irak memiliki cadangan minyak terbesar keempat di dunia, tetapi 22,5% dari 40 juta penduduknya hidup dengan kurang dari US$ 1,90 (Rp 26.854) per hari pada 2014, menurut Bank Dunia. Satu dari enam rumah tangga telah mengalami beberapa bentuk kerawanan pangan.

Tingkat pengangguran adalah 7,9% tahun lalu. Dan hampir 17% dari populasi yang aktif secara ekonomi menganggur.

Negara ini juga berjuang untuk pulih setelah perang brutal terhadap kelompok ISIS, yang menguasai sebagian besar utara dan barat pada tahun 2014.

Kondisi kehidupan tetap mengerikan di banyak daerah yang terkena dampak konflik, dengan layanan publik yang tidak memadai.