Bahas Sanksi Rudal Korut, Rusia dan China Negoisasi Bersama PBB

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Keamanan PBB akan mengadakan pertemuan tidak resmi pada Senin, 30 Desember 2019 untuk perundingan putaran kedua mengenai proposal Rusia dan China mencabut sanksi terhadap Korea Utara, sebuah langkah yang kurang mendapat dukungan dari beberapa diplomat.  

China dan Rusia mengadakan negosiasi sehari sebelum tenggat waktu pemimpin Korea Utara Kim Jong Un untuk Amerika Serikat menunjukkan fleksibilitasnya dalam perundingan yang tersenda. Hal itu bertujuan membuat pihak Korea Utara menghentikan program senjata nuklirnya. Demikian dikutip dari Channel News Asia, Senin (30/12/2019). 

Korea Utara telah memperingatkan Amerika Serikat untuk menerima "hadiah Natal" yang tidak diinginkan.

Seorang pejabat tinggi Gedung Putih mengatakan, Amerika Serikat akan sangat kecewa jika Korea Utara menguji coba rudal jarak jauh atau nuklir.

Ia menambahkan, AS akan mengambil tindakan yang tepat sebagai kekuatan militer dan ekonomi terkemuka.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pyongyang telah berada di bawah sanksi PBB sejak 2006 karena program rudal dan nuklirnya, yang telah diperkuat oleh Dewan Keamanan dengan suara bulat selama bertahun-tahun. Meskipun beberapa diplomat, yang berbicara dengan syarat anonim, telah memperingatkan bahwa persatuan akan dipecah jika Rusia dan China melakukan pemungutan suara untuk rencana baru mereka.

Rusia dan China mengusulkan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB pada awal bulan ini. Keduanya berniat mencabut sanksi terhadap industri yang menghasilkan ratusan juta dolar bagi Korea Utara. Sanksi-sanksi itu diberlakukan pada tahun 2016 dan 2017 untuk memotong dana untuk program nuklir dan rudal Pyongyang.

Dalam upaya untuk melestarikan persatuan dewan tentang Korea Utara, para diplomat mengatakan Amerika Serikat mengajukan draf pernyataan pers tentang masalah itu, tetapi langkah itu digagalkan oleh Rusia dan China. Pasangan negara itu malah dijadwalkan pada hari Senin untuk melakukan pembicaraan putaran kedua pada rancangan resolusi mereka, kata para diplomat.

Seorang diplomat Dewan Keamanan, yang tidak bersedia namanya disebutkan, menuduh Rusia dan China pada hari Minggu berkoordinasi dengan Korea Utara mengenai rancangan resolusi, termasuk membiarkan Pyongyang membuat tambahan teks sendiri, sebelum mereka terlibat dengan Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara.

"China dan Rusia mendorong resolusi pengusiran sanksi yang mengetahui dengan baik sejak awal bahwa mereka tidak memiliki suara untuk resolusi untuk disahkan," kata diplomat dewan.

"Dewan Keamanan PBB tidak dapat mendukung resolusi yang mensubsidi pengembangan senjata pemusnah massal yang sedang berlangsung di DPRK dengan bantuan sanksi, yang akan dilakukan oleh resolusi Tiongkok dan Rusia," kata diplomat itu, merujuk pada nama resmi Korea Utara - Republik Rakyat Demokratik dari Korea.

Rusia dan China mengatakan mereka berharap mencabut beberapa sanksi dapat membantu memecahkan kebuntuan dan mendorong pembicaraan antara Washington dan Pyongyang.

Namun Amerika Serikat, Prancis dan Inggris mengatakan sekarang bukan saatnya untuk mempertimbangkan pencabutan sanksi.

Resolusi Dewan Keamanan membutuhkan sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto yang diberikan oleh Amerika Serikat, China, Rusia, Prancis dan Inggris.

Proposal China dan Rusia untuk mencabut larangan Korea Utara mengekspor patung, makanan laut dan tekstil, dan mengurangi pembatasan proyek infrastruktur dan warga Korea Utara yang bekerja di luar negeri, menurut rancangan yang dilihat oleh Reuters.