Bertemu Bos Masdar, Menko Airlangga Bahas Energi Nuklir

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan CEO Masdar, Mohamed Jameel Al Ramahi pada Selasa (11/02), sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Menko Airlangga menghadiri acara tahunan World Government Summit (WGS) di Dubai, Persatuan Emirat Arab (PEA).

Pertemuan mendiskusikan kerja sama di sektor energi terbarukan yang telah dijalin Indonesia dan PEA, salah satunya melalui Proyek PLTS Terapung Cirata yang akan menjadi PLTS terapung terbesar di kawasan Asia Tenggara yang berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat. Proyek tersebut dilaksanakan oleh Masdar bekerja sama dengan PT. PLN (Persero) dan sudah mulai beroperasi pada November 2023. Sebagai PLTS Terapung terbesar di ASEAN berkapasitas 192 Megawatt Peak (MWp), PLTS Cirata mampu mensuplai listrik ke 50.000 rumah.

Pada kesempatan ini Menko Airlangga menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama baik yang sudah berjalan “PLTS Cirata memunculkan harapan baru dalam upaya Indonesia untuk mencapai energi berkelanjutan. Kerja sama ini menunjukkan komitmen Masdar untuk mendukung pengembangan energi terbarukan di Indonesia,” ungkap Airlangga.

Pertemuan ini juga membahas peningkatan kerja sama PLN dan Masdar dengan target menambah kapasitas PLTS Cirata pada tahap berikutnya. Dengan luasan Waduk sekitar 6.200 Ha, potensi pengembangan PLTS Terapung Cirata bisa mencapai lebih dari 1.000 MWp. Peningkatan kerja sama tersebut telah dimulai dengan ditandatanganinya Joint Development Study Agreement Cirata Phase II pada tahun lalu.

Dalam mendukung pencapaian ketahanan energi di Indonesia, Masdar juga telah menjalin kerja sama dengan PLN dan Pertamina dalam beberapa rencana proyek energi terbarukan yang menggunakan tenaga surya, angin, green hydrogen dan panas bumi. Salah satu proyek yang sedang dijajaki bersama PLN dan Pertamina terkait dengan dukungan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kami berharap agar pengembangan energi bersih di IKN berkapasitas 200 MW dapat segera terselesaikan,” ujar CEO Mohamed.

Menko Airlangga mendorong Masdar untuk mengeksplorasi kerja sama energi terbarukan lainnya termasuk energi nuklir guna mendukung pencapaian net-zero emission pada tahun 2060.

Turut hadir mendampingi Menko Airlangga pada pertemuan tersebut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Duta Besar Republik Indonesia untuk Persatuan Emirat Arab Husin Bagis, dan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Dubai Denny Lesmana. 

Indonesia berkomitmen kuat memerangi suap dan bergabung dengan anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk mencapai kebijakan yang lebih baik.

Pemerintah melakukan aksesi OECD sebagai transformasi strategis yang akan membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi dalam tata kelola Pemerintahan, ekonomi, dan hubungan internasional.

"Kita berharap bahwa dengan masuk dalam OECD, kita bisa kembangkan better policy for better life. Jadi, policy yang kita ambil adalah global, dan ini untuk kepentingan masyarakat,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD dalam Workshop and Technical Discussion Supporting Indonesia in Fightong Foreign Bribery: Towards Accession to the OECD Anti-Bribery Convention di Jakarta, Senin (10/2/2025) seperti dikutip dari keterangan resmi.

Kegiatan tersebut secara virtual juga dihadiri oleh Director OECD Nicole Pino.Saat ini proses aksesi memasuki tahap penyusunan 32 bab dokumen initial memorandum yang merupakan asesmen kesesuaian regulasi Indonesia terhadap 239 instrumen hukum OECD.

Proses tersebut dilakukan oleh masing-masing bidang sesuai dengan Komite OECD, termasuk di antaranya Bidang Anti-Korupsi yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

"Jadi, bagaimana me-realign regulasi terhadap dokumen-dokumen hukum yang ada di kita dan yang ada di OECD. Oleh karena itu, beberapa negara memakan waktu yang lebih lama. Namun, kita punya jurus yang kemarin sudah pernah kita lakukan yaitu Omnibus Law," kata Menko Airlangga.

Ia menambahkan,  ada dua cara, satu ratifikasi, dua melakukan Omnibus Law terhadap hal-hal yang dirasa penting.

"Kita berharap submisi initial memorandum akan selesai di triwulan pertama dan bisa dibawa dalam pertemuan Dewan Menteri OECD di bulan Juni 2025,” tutur Menko Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut Menko Airlangga juga mengapresiasi dukungan seluruh negara OECD terhadap keikutsertaan Indonesia dalam Financial Action Task Force (FATF) yang menjadi salah satu pilar yang berpengaruh dalam multilateral agreement. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia sendiri meneratapkan visi Indonesia Emas, menjadi salah satu negara yang memiliki ekonomi sepuluh besar.

“Sebetulnya secara PPP, Purchasing Power Parity hari ini, dari laporan yang disampaikan oleh IMF, Indonesia sebetulnya sudah masuk di dalam sepuluh besar, yaitu Indonesia nomor 8. Berdasarkan IMF report, berdasarkan PPP, Indonesia punya ekonomi itu USD4,8 triliun. Kalau memang berdasarkan G20 kita masih di ranking 16,"  kata Airlangga.

Airlangga berharap Indonesia dapat meningkatkan GDP di atas USD 12.000 pada 2030.

"Berdasarkan GDP, yang tahun kemarin alhamdulillah kita sudah mendekati USD 5.000 GDP per kapita dan tentu ini kita berharap kita bisa tingkatkan di 2030 di atas US$12.000. Dengan PPP kita di atas beberapa negara lain, dan itu biasanya tiga kali. Jadi, kita memang US$4,8 triliun. Jadi, sudah benar Indonesia berada dalam salah satu radar yang akan masuk dalam aksesi OECD," ujar Menko Airlangga.