Sejumlah Negara Eropa dan Inggris Kecam Uji Coba Rudal Korea Utara di DK PBB

Liputan6.com, Jenewa - Inggris, Jerman, Prancis, Estonia dan Belgia mengangkat isu peluncuran rudal terbaru Korea Utara secara tertutup di Dewan Keamanan PBB pada Kamis 5 Maret. Mereka mengecam uji coba itu sebagai tindakan provokatif yang melanggar resolusi PBB.

Korea Utara menembakkan dua rudal jarak pendek di lepas pantai timur ke laut pada hari Senin, melanjutkan pengujian setelah jeda tiga bulan, kata militer Korea Selatan. Peluncuran itu adalah yang pertama sejak Korea Utara menembakkan apa yang disebutnya "peluncur roket multipel super besar" pada 28 November. Demikian seperti dikutip dari Channel News Asia, Jumat (6/3/2020). 

Dalam sebuah pernyataan, anggota-anggota negara Eropa dan Inggris mendesak Korea Utara untuk terlibat dalam perundingan dengan niat baik dengan Amerika Serikat yang ditujukan pada denuklirisasi Pyongyang.

Selain itu, para negara tersebut juga berharap bahwa negara di bawah pemerintahan Kim Jong-Un mengambil langkah konkret menuju meninggalkan senjata nuklir dan program rudal balistik.

"Risiko provokasi yang berkelanjutan merusak prospek untuk negosiasi yang berhasil. Sangat penting bahwa Dewan Keamanan memastikan implementasi penuh dari resolusi dan bahwa sanksi tetap ada," kata mereka dalam sebuah pernyataan bersama.

"Kami menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mematuhi kewajiban dan secara tegas menegakkan sanksi-sanksi ini," kata mereka.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Rusia dan China telah mengajukan kekhawatiran bahwa sanksi itu merugikan warga sipil Korea Utara, dan telah menyatakan harapan bahwa pelonggaran beberapa pembatasan dapat membantu memecah kebuntuan dalam pembicaraan nuklir antara Washington dan Pyongyang.

Rusia dan China mengusulkan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB pada Desember yang akan mencabut sanksi terhadap industri yang menghasilkan ratusan juta dolar Korea Utara.

Sanksi-sanksi itu diberlakukan pada tahun 2016 dan 2017 untuk memotong dana program nuklir dan rudal Pyongyang.

Pyongyang telah berada di bawah sanksi PBB sejak 2006 atas program misil dan nuklirnya, yang telah diperkuat oleh Dewan Keamanan dengan suara bulat selama bertahun-tahun. Meskipun beberapa diplomat, yang berbicara dengan syarat anonim, telah memperingatkan bahwa persatuan dengan Korea Utara akan dipecah jika Rusia dan China melakukan pemungutan suara untuk rencana baru mereka.

"Teks rancangan resolusi itu tetap di atas meja dan kami terbuka untuk pandangan tentang itu," Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengatakan kepada wartawan, Senin.

"Kami percaya bahwa ini adalah langkah yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih menguntungkan bagi perbaikan lebih lanjut dari situasi di Semenanjung Korea."