Dinilai Salah Urus COVID-19, PM Thailand Prayut Chan-o-cha Hadapi Mosi Tak Percaya

Mosi tidak percaya ini terjadi di tengah dorongan baru dari aktivis pro-demokrasi yang ingin menggulingkan perdana menteri dan reformasi monarki Thailand.

oleh Teddy Tri Setio Berty diperbarui 16 Feb 2021, 11:36 WIB
Diterbitkan 16 Feb 2021, 11:36 WIB
Prayut Chan-o-Cha, perdana menteri Thailand yang kembali terpilih secara sipil sejak kudeta 2014 (AFp Photo)
Prayut Chan-o-Cha, perdana menteri Thailand yang kembali terpilih secara sipil sejak kudeta 2014 (AFp Photo)

Liputan6.com, Bangkok - Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha menghadapi mosi tidak percaya karena anggota parlemen oposisi menduga adanya salah urus Pandemi Virus Corona COVID-19.

Dikutip dari laman thestar.com, Selasa (16/2/2021) mosi tidak percaya ini terjadi di tengah dorongan baru dari aktivis pro-demokrasi yang ingin menggulingkan perdana menteri dan reformasi monarki Thailand.

Prayut dan sembilan anggota kabinetnya akan ditanya oleh oposisi selama debat empat hari yang akan diakhiri dengan pemungutan suara kemungkinan pada Sabtu 20 Februari.

Sementara, pihak pemerintah diperkirakan akan bertahan dari hasil poling tuntutan tersebut. "Pemerintah memiliki cukup anggota parlemen untuk berada dalam posisi aman, tetapi yang lebih penting adalah apa yang harus dikatakan di parlemen," kata Punchada Sirivunnabood, seorang pakar politik Thailand dan profesor di Universitas Mahidol.

"Partai politik dari kedua belah pihak akan menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan pekerjaan yang telah mereka lakukan terhadap basis dukungan mereka, dan beberapa anggota oposisi akan menggunakannya untuk menyerang pemerintah serupa dengan apa yang terjadi di jalanan."

Kelompok-kelompok pro-demokrasi telah kembali ke jalan setelah jeda singkat dan berjanji untuk mengintensifkan kampanye mereka dan menyerukan pengunduran diri Prayut. Unjuk rasa di jalanan dalam jumlah yang jauh lebih besar direncanakan minggu ini setelah beberapa aktivis bentrok dengan polisi selama demonstrasi yang diorganisir atas protes penahanan empat pemimpin kunci mereka pekan lalu.

Prayut, seorang pemimpin kudeta yang menjadi perdana menteri, mengatakan dia "siap untuk mendengarkan dan mengklarifikasi setiap masalah yang diangkat."

"Mari serahkan prosesnya ke parlemen. Pemerintah akan mempertahankan posisinya dalam debat," kata Prayut.

"Protes tidak baik untuk negara saat ini ketika kita menghadapi Covid-19 dan banyak masalah lainnya. Kita seharusnya tidak menciptakan lebih banyak konflik," ujar PM Thailand tersebut.

 

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Simak video pilihan di bawah ini:

Dampak Ekonomi Thailand

Perketat Pembatasan, Pasar Bunga Yodpiman di Bangkok Disemprot Disinfektan
Pekerja Otoritas Metropolitan Bangkok menyapu lantai saat membersihkan dan mendisinfeksi Pasar Bunga Yodpiman di Bangkok (6/1/2021). Thailand melaporkan 745 kasus virus corona baru hari ini, Senin (4/1/2020). (AFP/Mladen Antonov)

Sementara beberapa anggota parlemen oposisi ingin membahas reformasi monarki, pemerintah kemungkinan besar akan menghalangi upaya semacam itu yang berpotensi meningkatkan gerakan protes, menurut Titipol Phakdeewanich, dekan Fakultas Ilmu Politik di Universitas Ubon Ratchathani di Thailand.

"Debat itu akan menunjukkan tekad pemerintah untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang ada," ujarnya.

Pheu Thai, partai oposisi terbesar di negara itu mengatakan akan fokus pada "salah urus pemerintah" dan tanggapan mereka terhadap Covid-19, yang telah menyebabkan "kerusakan pada negara."

Pandemi berdampak pada ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara itu, yang mengalami kontraksi 6,1 persen tahun lalu, kinerja terburuk sejak krisis keuangan Asia.

Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional juga menurunkan perkiraan pertumbuhan pada 2021 menjadi 2,5-3,5 persen, dari 3,5-4,5 persen diperkirakan pada November 2020.

Beberapa menteri yang menghadapi persidangan minggu ini termasuk Wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwan, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Kesehatan Anutin Charnvirakul, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan Jurin Laksanawisit, Menteri Tenaga Kerja Suchart Chomklin dan Menteri Transportasi Saksayam Chidchob.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya