HEADLINE: 6 Negara Ikuti AS Boikot Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022, Murni soal Uighur?

Liputan6.com, Jakarta - 56 hari lagi, perhelatan Olimpiade Musim Dingin 2022 digelar di Beijing. Di tengah persiapan ajang olahraga 4 tahunan itu, gejolak politik China dengan negara barat kian meletup.

Dimulai oleh Amerika Serikat yang mengumumkan bahwa diplomatnya akan memboikot Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022. Tak ada delegasi diplomatik resmi yang akan dikirim ke Beijing, hanya atlet yang akan bertanding saja.

Juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, beralasan pihaknya memboikoit karena selama ini menyoroti masalah pelanggaran HAM yang dilakukan China, termasuk yang terjadi di Xinjiang, dan AS tidak akan mengabaikan apa yang terjadi. "Kami tidak bisa melakukan hal tersebut," ujar Psaki seperti dilansir BBC pada Selasa 7 Desember 2021.

Keputusan boikot diplomatik ini telah mendapatkan dukungan dari Partai Republik dan Demokrat.

"Walau kita harus mendukung dan merayakan atlet-atlet kita, Amerika dan dunia tidak bisa memberikan imprimatur ke pertandingan-pertandingan ini atau melanjutkan seakan-akan tidak ada yang salah mengadakan Olimpiade di sebuah negara yang melakukan genosida dan pelanggaran HAM massal," ungkap Ketua DPR AS Nancy Pelosi.

Sementara, Senator Tom Cotton dari Partai Republik justru meminta boikot yang lebih besar. Senator Cotton menyorot "penghilangan" atlet di China.

"Kita tidak boleh mengekspos Tim AS kepada bahaya-bahaya dari rezim busuk yang menghilangkan atlet-atletnya sendiri," kata Cotton.

Keputusan Amerika ini, tercatat diikuti 6 negara lainnya. Adalah Kanada, Inggris, Australia, Skotlandia, Selandia Baru, Lithuania.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menegaskan tidak ada menterinya yang akan hadir ke Beijing karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia di China, meski telah dibantah keras oleh Tiongkok. Pengumuman Boris Johnson dibuat setelah mantan pemimpin Konservatif Iain Duncan Smith menyerukan "boikot diplomatik" dari Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022. 

Johnson mengatakan kepada anggota parlemen bahwa dia biasanya tidak mendukung "boikot olahraga."  

Di Ottawa, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan bahwa boikot negaranya tidak akan mengejutkan China. "Kami telah sangat jelas selama bertahun-tahun terakhir tentang keprihatinan mendalam kami seputar pelanggaran hak asasi manusia."

Thomas Bach, presiden Komite Olimpiade Internasional (IOC) mengatakan, terlepas dari meningkatnya jumlah boikot politik, IOC senang bahwa para atlet masih dapat ambil bagian. "Kehadiran pejabat pemerintah merupakan keputusan politik masing-masing pemerintahan sehingga prinsip netralitas IOC berlaku," ujarnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan meningkat antara China dan beberapa negara Barat, karena sejumlah masalah diplomatik. AS menuduh China melakukan genosida dalam penindasannya terhadap minoritas Uighur yang mayoritas Muslim di wilayah barat Xinjiang - sebuah tuduhan yang berulang kali ditolak China. 

Hubungan antara Kanada dan China juga semakin bergejolak setelah penangkapan pada 2018 di Kanada terhadap seorang eksekutif puncak dengan raksasa teknologi China Huawei atas permintaan pejabat AS, dan penahanan berikutnya terhadap dua warga Kanada di China. Ketiganya dirilis awal tahun ini.

Alasan AS melakukan boikot diplomatik dalam Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 karena masalah genosida terhadap kelompok Uighur. Namun, tak semua pihak langsung percaya dengan motif AS. Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada, Nur Rachmat Yuliantoro melihat ada unsur kemunafikan dalam langkah AS. 

"Tidak ada yang tahu pasti alasan AS. Mengenai perlakuan terhadap masyarakat Uighur, AS termasuk negara yang paling keras menentang Cina. Tapi, AS sendiri juga punya persoalan dengan hak asasi manusia; sebagian warga AS mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pemerintah maupun kelompok mayoritas. Jadi, ada hipokrisi dalam sikap AS ini," ujarnya kepada Liputan6.com, Jumat (10/12/2021).

Nur Rachmat tidak yakin bahwa aksi boikot diplomatik ini akan memberikan pengaruh kepada kelompok Uighur di Xinjiang. Boikot baru dinilai efektif jika atlet dilarang tampil, tetapi Jen Psaki berkata atlet tetap bisa bertanding. 

"Boikot diplomatik tidak ada apa-apanya. Tapi, lain cerita jika yang dilangsungkan adalah boikot sepenuhnya: bukan hanya menolak mengirmkan pejabat/diplomat, tetapi juga melarang atlet untuk tampil. Perjuangan masyarakat Uighur tidak akan banyak terbantu dengan boikot diplomatik," tegasnya. 

Sementara, ada juga yang menilai aksi Joe Biden hanyalah akal-akalan politik saja. Perlu diingat pada 2022 ada Midterm Election, sementara rating Biden sedang merosot.  Apabila Partai Demokrat kalah, dan Partai Republik mengontrol DPR, maka agenda Biden bisa dalam bahaya.

Aksi boikot diplomatis bisa menjadi cara menarik hati pendukung Partai Republik. Survei Pew Research pada April 2021 menunjukkan bahwa 67 persen warga AS memiliki sentimen dingin terhadap China. 

"Jadi hanya sedikit yang menganggap China sebagai partner, terutama yang memandang China sebagai pesaing atau musuh adalah Partai Republik. Pemilih Partai Republik," ujar pemerhati politik Amerika Serikat, Didin Nasirudin. 

Berdasarkan polling di AS, pandangan masyarakat terhadap Presiden Biden sedang merosot. Ini dipengaruhi kondisi di Afghanistan di Agustus 2021, serta inflasi ekonomi. Simpati partai Republik dibutuhkan agar Biden mendapat dukungan dari luar partai. 

"Ini salah satu cara untuk meraih simpati agar bisa mengerek sedikit approvalnya. Siapa tahu bisa naik," jelas Didin. 

Lantas apakah ini akan berdampak kepada perdagangan? Didin tidak begitu yakin bahwa isu Olimpiade Beijing 2022 akan berpengaruh signifikan kepada perdagangan kedua negara.

China juga dinilai masih "trauma" atas perang dagang yang terjadi, sementara AS sedang ada masalah supply chain, sehingga harga barang naik. Negosiasi pun dinilai terus berlanjut. Apa yang terjadi di panggung diplomasi tidak berpengaruh ke perdagangan.

"Jadi ini permainan diplomatik. Sama seperti sekarang apakah dengan negosiasi perang dagang dengan China otomatis berarti bahwa Amerika siap mengorbankan Taiwan? Enggak juga. Itu jalan bareng aja. Cuma nanti intensitas yang akan beda-beda. Negosiasi perang dagang tetap lanjut," jelas Didin. 

Meski demikian, China telah berjanji melakukan retalisasi. Nur Rachmat berkata relasi kedua negara terancam memburuk. "Pada saat ini tidak jelas bentuk retaliasi yang akan diambil oleh China. Para pejabat China tidak memerinci retaliasi semacam apa, namun jika itu terjadi hubungan kedua negara akan semakin memburuk."

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

China mengecam rencana boikot diplomatik AS terhadap Olimpiade Musim Dingin 2022 di Beijing dan mengancam akan membalas. Juru bicara kementerian luar negeri Zhao Lijian mengatakan, China akan mengambil "tindakan balasan yang tegas" tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.

AS mengatakan tidak akan mengirim diplomat ke Beijing karena kekhawatiran tentang catatan hak asasi manusia China. Ia menambahkan bahwa atlet AS bisa pergi dan akan mendapat dukungan penuh dari pemerintah.

Pada briefing media, Zhao menuduh AS melanggar "netralitas politik dalam olahraga" dan mengatakan boikot yang diusulkan itu "berdasarkan kebohongan dan rumor".

AS menuduh China melakukan genosida dalam penindasannya terhadap minoritas Uyghur yang mayoritas Muslim di wilayah barat Xinjiang - sebuah tuduhan yang dibantah keras oleh China.

China juga telah memperingatkan negara-negara yang telah mengumumkan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Musim Dingin Beijing bahwa mereka "akan memnerima konsekuensi untuk tindakan keliru mereka".

"Amerika Serikat, Inggris dan Australia telah menggunakan platform Olimpiade untuk manipulasi politik," kata Wang Wenbin, juru bicara kementerian luar negeri China.

Media pemerintah China mengklaim bahwa Beijing "tidak pernah berencana untuk mengundang politisi AS dan Barat yang menghebohkan topik 'boikot'".

Wang Wenbin juga menambahkan bahwa China juga tidak khawatir ketidakhadiran pejabat akan memicu reaksi berantai, sementara banyak kepala negara, pemimpin pemerintah dan anggota keluarga kerajaan telah mendaftar untuk hadir.

Wang mengatakan China tidak memperpanjang undangan ke AS, Kanada atau Inggris dan bahwa "tidak masalah jika pejabat mereka datang atau tidak, mereka akan melihat keberhasilan Olimpiade Musim Dingin Beijing."

"Olahraga tidak ada hubungannya dengan politik," kata Wang. 

"Merekalah yang telah menulis, mengarahkan, dan menampilkan sandiwara ini."

China tidak hanya yakin tidak akan ada reaksi berantai, tetapi juga merasakan dukungan global yang luar biasa untuk Olimpiade, katanya.

"Sampai sekarang, banyak kepala negara, pemimpin pemerintahan dan anggota keluarga kerajaan telah mendaftar untuk menghadiri Olimpiade Musim Dingin Beijing, dan kami menyambut mereka," kata Wang. 

"China berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang lebih besar untuk tujuan Olimpiade internasional dan akan menawarkan Olimpiade yang efisien, aman, dan menarik kepada dunia."

China telah berjanji untuk menanggapi AS dengan "tindakan balasan yang tegas" atas boikot tersebut, tetapi tidak memberikan perincian tentang bagaimana ia berencana untuk membalas.

Seorang juru bicara Kedutaan Besar China di Kanada mengatakan klaim Perdana Menteri Justin Trudeau tentang pelanggaran hak asasi manusia yang menyebabkan boikot di China adalah salah.

"Pihak Tiongkok menyatakan ketidakpuasannya yang kuat dan penentangan tegas terhadap hal ini, dan telah mengajukan pernyataan tegas kepada pihak Kanada.

"Kanada harus berhenti mempolitisasi olahraga, berhenti mengganggu dan merusak Olimpiade Musim Dingin Beijing segera, jangan sampai itu mengarah pada penghinaan yang dilakukan sendiri."

Presiden Emmanuel Macron sudah menyatakan bahwa Prancis tidak memiliki rencana untuk bergabung dengan boikot diplomatik Olimpiade Musim Dingin 2022 di Beijing.

Macron mengatakan langkah semacam itu tidak akan signifikan dan hanya simbolis.

Dilansir BBC, Kamis (10/12/2021), AS, Inggris, Kanada dan Australia mengatakan mereka tidak akan mengirim perwakilan pemerintah ke pertandingan pada bulan Februari karena kekhawatiran atas catatan hak asasi manusia China.

Ini termasuk tuduhan pelecehan terhadap Uyghur dan minoritas lainnya.

Hubungan juga tegang karena tindakan keras terhadap kebebasan politik di Hong Kong dan kekhawatiran tentang pemain tenis China Peng Shuai, yang tidak terlihat selama berminggu-minggu setelah dia menuduh seorang pejabat tinggi pemerintah melakukan kekerasan seksual.

China mengatakan negara-negara yang memboikot permainan "akan menerima konsekuensi untuk tindakan keliru mereka."

Pada konferensi pers yang diperpanjang pada hari Kamis, Macron mengatakan Olimpiade tidak boleh dipolitisasi, dan dia lebih suka tindakan yang memiliki "efek yang bermanfaat".

"Untuk lebih jelasnya: Anda memiliki boikot total, dan tidak mengirim atlet, atau Anda mencoba mengubah keadaan dengan tindakan yang bermanfaat," katanya.

Presiden menambahkan bahwa Prancis akan bekerja dengan Komite Olimpiade Internasional pada piagam untuk melindungi atlet, dalam referensi terselubung ke Peng Shuai.

“Saya tidak berpikir kita harus mempolitisasi topik ini, terutama jika itu untuk mengambil langkah-langkah yang tidak signifikan dan simbolis,” katanya.

 Berikut ini daftar negara yang memboikot Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 untuk mengambil sikap terbuka terhadap kebijakan kontroversial China, yang dikutip dari News Week, Jumat (10/12/2021):

1. Amerika Serikat

Boikot diplomatik AS terhadap Olimpiade Beijing secara resmi dikonfirmasi oleh sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki pada 6 Desember.

2. Lithuania

Negara Baltik secara teknis adalah yang pertama secara terbuka mengkonfirmasi niatnya untuk memboikot Olimpiade Beijing 2022 pada tingkat resmi. Pada 3 Desember, Presiden Lithuania Gitanas Nauseda mengatakan baik dia maupun menterinya tidak akan menghadiri Olimpiade.

Lithuania adalah anggota Uni Eropa pertama dan satu-satunya yang mengumumkan boikot diplomatik sejauh ini.

3. Selandia Baru

Boikot semi-diplomatik Selandia Baru diumumkan oleh Menteri Olahraga Grant Robertson pada 7 Desember, ketika dia mengatakan kepada wartawan bahwa tidak ada anggota kabinet Perdana Menteri Jacinda Ardern yang akan menghadiri Olimpiade Musim Dingin di China.

4. Skotlandia

Menteri Olahraga Skotlandia Maree Todd mengkonfirmasi rencana boikot diplomatik negara itu dalam tanggapan tertulis kepada anggota parlemen Skotlandia Ross Greer pada 7 Desember.

5. Australia

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengumumkan boikot diplomatik terhadap Beijing 2022 pada 8 Desember, dengan mengatakan keputusan itu "tidak mengejutkan" mengingat hubungan yang memburuk dengan China mulai musim semi 2020, ketika ia menyerukan penyelidikan independen terhadap asal usul virus corona.

6. Inggris

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson melakukan dua upaya untuk mengkonfirmasi boikot diplomatik Inggris pada 8 Desember, tetapi dia melakukannya sambil menekankan penentangannya terhadap tindakan tersebut pada kedua kesempatan.

7. Kanada

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengumumkan boikot diplomatik Kanada terhadap Olimpiade mendatang pada 8 Desember, membenarkan bahwa tidak ada pejabat pemerintah federal yang akan menghadiri pertandingan tersebut.