Menkeu Sri Lanka Ambil Langkah Cepat Stabilkan Ekonomi Negara Usai Bangkrut

Liputan6.com, Kolombo - Menteri Keuangan Sri Lanka Mahinda Siriwardana mengatakan pada Senin (18/4/2022) bahwa negara akan mengambil langkah-langkah untuk menstabilkan ekonomi termasuk memperkuat keuangan publik.

Hal itu disampaikan Mahinda Siriwardana saat pemerintah Sri Lanka mengirimkan delegasi ke Dana Moneter Internasional (IMF) untuk meminta bantuan, demikian dikutip dari laman (18/4/2022).

Angka menunjukkan bahwa sekitar 125 miliar rupee Sri Lanka (384 juta dolar AS) uang kertas dicetak pada April 2022 dan pengeluaran pemerintah juga meningkat meskipun kekurangan valuta asing meningkat.

Pemerintah harus hati-hati mengelola sumber daya dan mengurangi defisit anggaran karena telah menyebabkan banyak masalah di seluruh perekonomian, kata Siriwardana.

Pejabat itu menambahkan bahwa pemerintah tidak memiliki pendapatan yang cukup dan tidak lagi dalam posisi untuk mendapatkan pinjaman luar negeri.

"Seluruh defisit harus dibiayai di dalam negeri. Mengingat sumber daya domestik terbatas, bank sentral terpaksa mencari uang," katanya kepada wartawan.

Pemerintah Sri Lanka memutuskan pekan lalu untuk menangguhkan pembayaran semua utang untuk sementara waktu sampai ada program restrukturisasi utang yang tertib dan konsensual yang didukung oleh IMF.

Bantuan China

Diplomat Sri Lanka di Beijing mengatakan dia sangat yakin bahwa China bakal memberikan dukungan keuangan sebesar USD 2,5 miliar atau Rp 35,9 triliun.

Ekonomi Sri Lanka sedang krisis ekonomi yang didorong oleh inflasi, juga gagal bayar utang atau default sebesar USD 51 miliar. 

Dikutip dari Al Jazeera, Kamis (14/4/2022) Duta Besar Sri Lanka untuk China, Palitha Kohona mengatakan bahwa dia telah menerima jaminan pekan lalu dari pihak berwenang China bahwa pengaturan untuk pinjaman dan jalur kredit sedang diproses.

Sri Lanka sedang menargetkan pinjaman USD 1 miliar dari Beijing sehingga dapat membayar kembali pinjaman China yang jatuh tempo pada bulan Juli 2022, serta jalur kredit USD 1,5 miliar untuk membeli barang-barang dari negara itu untuk mendukung industri ekspor pakaian, menurut Palitha Kohona.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Dubes Sri Lanka untuk China Palitha Kohana juga mengatakan bahwa Sri Lanka telah meminta bantuan dari China untuk membeli barang-barang seperti bahan bakar.

Namun, dia mengungkapkan dirinya tidak yakin apakah China dapat memberikan dukungan itu, mengingat China adalah importir bersih barang-barang tersebut.

Secara terpisah, pejabat Sri Lanka dikabarkan akan bertemu dengan rekan-rekan dari Dana Moneter Internasional akhir pekan ini untuk menyelesaikan rincian paket keuangan potensial untuk membantu memenuhi pembayaran utang senilai USD 8,6 miliar yang jatuh tempo tahun ini.

Dubes Palitha Kohana juga mengharapkan dengan adanya bantuan dari China akan meningkatkan peluang Sri Lanka mencapai kesepakatan.

"Mengingat sifat hubungan kami – hubungan yang sangat dekat dan hangat ini – dan situasi mengerikan di Sri Lanka, saya akan mengatakan bahwa saya yakin China akan menanggapi secara positif permintaan kami," ujar dia.

Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) mencatat Sri Lanka gagal bayar utang atau default sebesar USD51 miliar. Angka tersebut setara Rp732 triliun dengan asumsi kurs Rp14.360 per USD.

Melihat kondisi tersebut, negara berkembang pun mulai mendapat sorotan.

Sementara itu, utang Indonesia dinyatakan masih relatif rendah dibandingkan dengan posisi utang negara ASEAN, G20 dan beberapa negara dunia.

"Rasio utang kita relatif rendah baik diukur dari negara ASEAN, G20 atau seluruh dunia," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jakarta, dikutip Kamis (144).

Walaupun demikian, pemerintah tetap mengelola utang secara hati-hati serta mengantisipasi berbagai kemungkinan. Langkah yang diambil antara lain dengan mengoptimalkan belanja negara sesuai kebutuhan, meningkatkan pendapatan negara yang kini mendapatkan berkah harga komoditas internasional dan kerja sama dengan Bank Indonesia.

"Kita menjaga secara hati-hati dan prudent karena kita lihat tekanan seluruh dunia meningkat," paparnya.

Bank Sentral Sri Lanka akan menunjuk pimpinan baru di tengah kondisi negara itu menghadapi krisis ekonomi terburuk dalam lebih dari 70 tahun.

Nandalal Weerasinghe akan mengambil posisi Gubernur Bank Sentral Sri Lanka.

Itu terjadi setelah Kepala Bank Sentral Sri Lanka sebelumnya, Ajith Nivard Cabraal mengundurkan diri, di tengah protes massa atas meningkatnya biaya hidup dan pemadaman listrik.

Bank Sentral negara ini juga telah menunda keputusan suku bunga karena pembuat kebijakan mencoba menstabilkan mata uang negara.

Bank Sentral Sri Lanka belum membuat pengumuman resmi tentang penunjukan Weerasinghe. Namun juru bicara bank sentral mengatakan kepada BBC, Selasa (5/4/2022), mereka sedang menunggu konfirmasi dari presiden negara itu.

Berbicara melalui telepon dari Australia, Weerasinghe mengatakan bahwa dia telah ditawari peran tersebut dan telah menerimanya.

"Saya akan mengambil posisi gubernur bank sentral begitu saya kembali ke Sri Lanka pada 7 [April]," katanya.

Namun, dia menolak berkomentar tentang rencananya untuk ekonomi yang dilanda krisis Sri Lanka atau kapan keputusan tentang suku bunga akan dibuat. "Saya harus kembali dan melihat bagaimana kelanjutannya," kata Weerasinghe.

"Tapi saya sudah mulai bekerja," tambahnya.

Weerasinghe adalah deputi gubernur bank dari September 2012 dan meninggalkan peran delapan tahun kemudian. Dia saat ini berbasis di Australia, di mana dia bekerja sebagai konsultan independen.