Kapal Mata-mata China Masuk Lepas Pantai Australia? Ini Respons Canberra

Liputan6.com, Canberra - Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton mengatakan sebuah kapal intelijen Tiongkok berhasil dilacak di lepas pantai Australia Barat dalam apa yang disebutnya "tindakan agresi" oleh Beijing.

Australia melacak kapal mata -mata selama seminggu terakhir saat berlayar melewati Stasiun Komunikasi Angkatan Laut Harold E Holt di Exmouth, yang digunakan oleh kapal selam Australia, AS dan Sekutu.

"Saya pikir ini adalah tindakan agresi. Saya pikir khususnya karena China datang jauh ke selatan," kata Dutton pada konferensi pers.

"Sudah dekat dengan instalasi militer dan intelijen di pantai barat Australia."

Australia akan masuk ke pemilihan nasional pada 21 Mei dan tuduhan ancaman keamanan nasional yang ditimbulkan oleh China telah menjadi tema kampanye utama.

Dutton mempertanyakan "waktu" dari kehadiran kapal mengingat kampanye pemilihan akan berlangsung.

Kapal-kapal Angkatan Laut Tiongkok telah dilacak di pantai utara dan timur Australia beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir.

Pada Februari 2022, Beijing dan Canberra menyalahkan satu sama lain atas insiden di mana pesawat patroli maritim Australia mendeteksi laser yang diarahkan dari kapal Angkatan Laut Liberation Angkatan Laut (Rencana) Rakyat.

Australia merilis foto-foto dua kapal China yang terlibat dalam insiden yang berlayar dekat pantai utara.

Kedutaan besar China di Australia tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Departemen Pertahanan Australia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kapal intelijen tambahan kelas Dongdiao bernama Haiwangxing melakukan perjalanan menyusuri pantai barat, menyeberang ke zona pengecualian ekonomi Australia pada 6 Mei, dan datang dalam jarak 50 mil laut dari stasiun komunikasi pada 11 Mei.

Dutton mengatakan, Australia telah membuat praktik membuat publik sadar akan keberadaan kapal-kapal Angkatan Laut Tiongkok.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menteri Pertahanan Australia mengatakan, Jumat (6/5), bahwa negaranya ingin melanjutkan persahabatan yang kokoh dengan Kepulauan Solomon meskipun negara tetangganya itu telah menandatangani pakta keamanan dengan China.

Berbicara di acara "Today'' di Jaringan Televisi Nine, Peter Dutton mengatakan bahwa Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare sudah sangat jelas menyatakan bahwa ia tidak akan mengizinkan pangkalan militer China dibangun di negara kepulauan itu dan Australia mempercayai pernyataannya tersebut.

"Kesepakatan yang telah ditandatangani antara Kepulauan Solomon dan China memungkinkan kehadiran pasukan keamanan di Kepulauan Solomon, itulah dasar keseluruhan dari perjanjian tersebut," kata Dutton. Menurutnya, Sogavare sama sekali tidak memiliki pandangan buruk mengenai Australia menjelang penandatanganan pakta itu dengan China bulan lalu.

"Ia tidak mengatakan bahwa ia tidak mempercayai Australia atau bahwa ia tidak senang dengan hubungan itu, justru sebaliknya, tetapi China beroperasi dengan aturan yang sangat berbeda dengan kami," kata Dutton. "Berkaca dari apa yang terjadi di Afrika dan di tempat lain, kehadiran pasukan keamanan di Kepulauan Solomon adalah aspek kunci dari kesepakatan yang telah mereka tandatangani.''

Sogavare mengatakan kepada parlemen sebelumnya pekan ini bahwa para penentang pakta keamanan itu telah menunjukkan kurangnya kepercayaan terhadap Solomon dan telah menghina negaranya.

"Ia tidak mengatakan bahwa ia tidak mempercayai Australia atau bahwa ia tidak senang dengan hubungan itu, justru sebaliknya, tetapi China beroperasi dengan aturan yang sangat berbeda dengan kami," kata Dutton.

"Berkaca dari apa yang terjadi di Afrika dan di tempat lain, kehadiran pasukan keamanan di Kepulauan Solomon adalah aspek kunci dari kesepakatan yang telah mereka tandatangani.''

Sogavare mengatakan kepada parlemen sebelumnya pekan ini bahwa para penentang pakta keamanan itu telah menunjukkan kurangnya kepercayaan terhadap Solomon dan telah menghina negaranya.

Perdana Menteri Australia dan Selandia Baru menyuarakan keprihatinan tentang potensi kehadiran militer China di Kepulauan Solomon. Sebuah dokumen yang bocor pekan lalu menunjukkan bahwa China dapat meningkatkan kehadiran militernya di negara kepulauan Pasifik Selatan, termasuk dengan kunjungan kapal.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan, dia telah berbicara dengan PM Selandia Baru Jacinda Ardern selama akhir pekan tentang perkembangan tersebut, seperti dikutip dari laman Channel News Asia.

Ia juga berencana untuk berbicara dengan rekan-rekannya di Papua Nugini dan Fiji pada hari ini. "Laporan yang kami lihat tidak mengejutkan dan merupakan pengingat akan tekanan dan ancaman terus-menerus yang hadir di kawasan terhadap keamanan nasional kami sendiri," kata Morrison.

"Ini adalah masalah yang menjadi perhatian kawasan tetapi tidak mengejutkan. Kami telah lama menyadari tekanan ini," tambahnya.

Ardern menggambarkan kemungkinan pasukan militer China yang ditempatkan di Kepulauan Solomon sebagai keadaan yang sangat memprihatinkan.

"Kami melihat tindakan seperti itu sebagai potensi militerisasi kawasan," katanya kepada Radio NZ.

"Kami melihat sangat sedikit alasan dalam hal keamanan Pasifik untuk kebutuhan dan kehadiran seperti itu," tambahnya.

Ardern mendesak para pemimpin Solomon "untuk tidak melihat melampaui keluarga Pasifik kita sendiri" ketika mempertimbangkan hubungan keamanan negara.

Kepulauan Solomon mengungkapkan bahwa pihaknya telah menandatangani perjanjian kerja sama kepolisian dengan China.

Tetapi yang lebih mengkhawatirkan tetangga Solomon adalah draf teks pengaturan keamanan yang lebih luas yang bocor secara online.

Di bawah ketentuan rancangan perjanjian, China dapat mengirim polisi, personel militer, dan angkatan bersenjata lainnya ke Kepulauan Solomon “untuk membantu menjaga ketertiban sosial” dan untuk berbagai alasan lainnya.

Itu juga bisa mengirim kapal ke pulau-pulau untuk persinggahan dan untuk mengisi kembali persediaan.

Rancangan perjanjian menetapkan bahwa China perlu menandatangani informasi apa pun yang dirilis tentang pengaturan keamanan bersama, termasuk pada briefing media.

Ditanya tentang perjanjian itu pekan lalu, Kementerian Luar Negeri China mengatakan Beijing dan Kepulauan Solomon “melakukan penegakan hukum dan kerja sama keamanan yang normal atas dasar perlakuan yang sama dan kerja sama yang saling menguntungkan.”

Tidak segera jelas kapan perjanjian keamanan itu akan diselesaikan, ditandatangani atau mulai berlaku.

Kepulauan Solomon, rumah bagi sekitar 700.000 orang, pada 2019 mengalihkan kesetiaan diplomatiknya dari Taiwan ke Beijing.