Utusan Iklim AS John Kerry Akan Hadiri G20 Bali pada 30 Agustus 2022

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry akan mengunjungi Indonesia. Saat ini, Kerry menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden AS di Bidang Iklim untuk Joe Biden.

Berdasarkan informasi dari Kedutaan Besar AS di Jakarta, Sabtu (27/8/2022), kunjungan ke Indonesia merupakan bagian dari rangkaian travel John Kerry ke beberapa negara negara. 

John Kerry akan melakukan perjalanan ke Athena, Yunani, 28-29 Agustus untuk bertemu dengan pejabat pemerintah tekait dalam upaya mengurangi emisi global, dekarbonisasi pelayaran berbasis laut, dan melanjutkan momentum konferensi kelautan dunia Our Ocean Conference.

Pada 30 Agustus-1 September, Mantan Menlu Kerry akan berkunjung ke Bali, Indonesia untuk menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri Lingkungan Hidup dan Iklim G20, dan akan bertemu dengan pejabat pemerintah untuk meningkatkan kerja sama terkait krisis iklim dan menggarisbawahi dampak positif Undang-Undang Pengurangan Inflasi (Inflation Reduction Act) terhadap iklim.

John Kerry kemudian akan melanjutkan perjalanan ke Kota Ho Chi Minh, Vietnam, 2-4 September, dan Hanoi, Vietnam, 4-6 September untuk bertemu dengan pejabat pemerintah, perwakilan masyarakat sipil, dan pemimpin bisnis untuk membangun konsensus tentang tindakan penting untuk mengatasi krisis iklim dan mempercepat transisi ke ekonomi energi bersih.

Perjalanan ini juga akan menjadi kesempatan untuk terlibat dalam diskusi tentang kerja sama iklim menjelang Conference of the Parties to the UNFCCC (COP27) ke-27 yang akan diselenggarakan di Sharm el-Sheikh, Mesir pada 6-18 November 2022.

Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin yang mengatakan, 90 persen wilayah Jakarta, khususnya di bagian utara, akan tenggelam. Hal itu disebabkan oleh tingginya pengambilan air tanah di DKI Jakarta.

Terkait hal tersebut Politikus NasDem yang juga legislator asal Jakarta, Ahmad Sahroni meminta seluruh pihak untuk bahu membahu mengatasi berbagai tantangan krisis iklim, termasuk kenaikan permukaan air laut tersebut. 

"Saya rasa kita sudah tidak bisa menutup mata lagi, bahwa bahaya dan tantangan dari pemanasan global dan kerusakan lingkungan itu tengah kita alami. Sebelumnya Jakarta pernah menjadi kota dengan polusi tertinggi di dunia. Kini Jakarta diprediksi tenggelam,"  kata dia dalam keterangannya, Selasa (9/8).

"Karenanya saya meminta kepada seluruh pemangku kepentingan maupun masyarakat di ibu kota ini agar mengedepankan prinsip-prinsip yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Karena itu tadi, kalau kita tidak peduli, 2050 Jakarta tenggelam," sambungnya.

Sahroni mengungkapkan, berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Anies Baswedan sudah sangat baik dalam upaya mengurangi efek dari krisis iklim.

"Sejauh ini saya lihat Pak Gubernur sudah sangat concern sama isu lingkungan. Di Jakarta Utara kan akan ada tanggul pantai. Beliau juga tegas dalam hal uji emisi kendaraan dan kita lihat sudah banyak angkutan umum yang kini bertenaga listrik, artinya mengurangi polusi," ungkap dia.

Meski demikian, dia berharap bisa proaktif dan berperan serta dalam menjaga lingkungan. Di lain sisi, Sahroni akan mendukung kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam menghadapi ancaman tersebut.

"Atas hal ini, sebagai legislator DKI saya akan mendukung sepenuhnya kebijakan Pemprov dalam menghadapi ancaman krisis iklim," kata dia.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta masyarakat untuk tidak menggunakan air berlebihan. Dia juga berharap agar masyarakat dan industri mendapatkan air bersih hanya dari PAM Jaya.

Hal ini disampaikannya menanggapi pernyataan Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin yang mengatakan, 90 persen wilayah Jakarta, khususnya di bagian utara, akan tenggelam. Hal itu disebabkan oleh tingginya pengambilan air tanah di DKI Jakarta.

"Yang paling penting juga bagi seluruh warga khususnya di masyarakat kita agar tidak menggunakan air secara berlebihan," kata Riza kepada wartawan, Selasa (9/8).

Dia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tengah berupaya menyediakan air bersih melalui PAM Jaya agar tidak ada penyedotan melalui pompa-pompa di rumah-rumah warga, yang dapat membuat penurunan permukaan tanah.

"Tentu DKI Jakarta melalui PAM Jaya ingin melakukan upaya percepatan bersama pemerintah pusat dan PUPR terhadap penyediaan air bersih supaya tidak ada lagi penyedotan air tanah melalui pompa-pompa di rumah-rumah, kita upayakan air bersih itu didapatkan melalui PAM Jaya," tutur Riza.

Politikus Gerindra ini juga meminta hal yang sama kepada industri, yaitu agar memperoleh air bersih dari saluran PAM yang ada.

"Bagi industri, perkantoran, hotel, apartemen juga kita minta tidak menggunakan pompa untuk mendapatkan air bersih tapi (mendapatkan) air bersih melalui saluran PAM yang ada. Ini juga dilakukan monitor dan evaluasi karena (pompa) juga salah satu sebab penggunaan air tanah berlebihan," ungkap dia.

Selain itu, pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur juga disebut Riza sebagai upaya mengurangi beban penurunan air tanah.

"Pergesaran jumlah warga yang ada di Jakarta ke Ibu Kota Negara (membuat) terjadinya pengurangan. Perkantoran pusat kan berpindah. Perkantoran pusat kan membutuhkan air yang tidak sedikit selama ini," kata dia.

"Warga yang selama ini tinggal di DKI Jakarta, yang PNS, yang berkantor di Jakarta selama ini, tinggal di Jakarta, tentu punya pengaruh yang cukup baik," sambungnya.