Senat AS Berencana Nekat Kirim Bantuan Militer ke Taiwan, Respons China?

Liputan6.com, Taipei - Sebuah komite Senat mengambil langkah pertama pada Rabu (14 September) terkait Amerika Serikat yang secara langsung memberikan miliaran dolar bantuan militer ke Taiwan dan membuat hubungan lebih resmi. Peningkatan dukungan yang terjadi setelah meningkatnya ketegangan dengan Beijing.

Dilansir Channel News Asia, Kamis (15/9/2022), Amerika Serikat selama beberapa dekade telah menjual senjata ke Taiwan tetapi undang-undang baru akan melangkah lebih jauh dengan memberikan bantuan keamanan AS sebesar US$4,5 miliar selama empat tahun, sebuah langkah yang disebut-sebut bakal membuat marah Beijing.

AS juga menjabarkan sanksi terhadap China jika menggunakan kekuatan untuk mencoba merebut negara pulau itu.

Dengan dukungan dari kedua belah pihak, Komite Hubungan Luar Negeri Senat menyetujui Undang-Undang Kebijakan Taiwan, yang disebut sebagai peningkatan paling menyeluruh dari hubungan itu sejak Amerika Serikat mengalihkan pengakuan dari Taipei ke Beijing pada 1979.

Anggota parlemen bergerak maju pada tindakan di tengah meningkatnya kekhawatiran untuk Taiwan setelah Rusia menginvasi Ukraina dan setelah kunjungan ke Taipei oleh Ketua DPR Nancy Pelosi, yang mendorong China untuk mengadakan latihan militer besar yang dilihat sebagai percobaan untuk invasi.

Senator Bob Menendez, anggota Partai Demokrat Biden yang memimpin komite, mengatakan bahwa Amerika Serikat "tidak mencari perang atau meningkatkan ketegangan dengan Beijing" tetapi perlu "bermata jernih".

"Kami secara hati-hati dan strategis menurunkan ancaman eksistensial yang dihadapi Taiwan dengan menaikkan biaya untuk merebut pulau itu secara paksa sehingga menjadi risiko yang terlalu tinggi dan tidak dapat dicapai," kata Menendez.

Senator Jim Risch, Republikan teratas di komite, mengatakan bahwa "penting kita mengambil tindakan sekarang untuk meningkatkan pertahanan diri Taiwan sebelum terlambat".

RUU itu masih harus disetujui Senat dan DPR penuh. Gedung Putih belum mengatakan apakah Presiden Joe Biden akan menandatangani RUU tersebut, meskipun dukungan kuat yang dimilikinya dapat berarti Kongres dapat mengesampingkan potensi veto apa pun.

Berdasarkan undang-undang tersebut, Amerika Serikat tetap tidak akan mengakui Taiwan.

China menganggap pulau itu - tempat para nasionalis yang kalah dari daratan melarikan diri pada tahun 1949 - sebagai provinsi yang menunggu reunifikasi dan sangat menentang legitimasi internasional untuk Taipei, yang telah berubah menjadi demokrasi yang dinamis dan kekuatan ekonomi utama.

Tetapi undang-undang baru itu akan menghilangkan banyak kesalahan dan kata sandi yang telah ada agar tidak membuat marah China dengan menyiratkan pengakuan.

Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk menerapkan sepaket sanksi terhadap China, untuk mencegah China menyerang Taiwan. Selain China, Uni Eropa juga berada di bawah tekanan diplomatik dari Taipei untuk melakukan hal yang sama.

Menurut beberapa sumber, pertimbangan Washington dan lobi terpisah Taipei terhadap Uni Eropa masih berada dalam tahap awal. Hal tersebut dilakukan sebagai kekhawatiran atas invasi Tiongkok yang tumbuh ketika ketegangan militer di Selat Taiwan meningkat.

Selengkapnya di sini...