Ukraina Butuh Sistem Pertahanan Udara untuk Menghadapi Pengeboman Rusia

Liputan6.com, Kyiv - Kebutuhan Ukraina akan sistem pertahanan udara dari negara-negara Barat sangat mendesak, demikian temuan sebuah laporan baru, yang juga memperingatkan bahwa Rusia bisa mengulangi lagi taktik-taktik yang digunakannya di Suriah untuk membom kota-kota di Ukraina dari udara.

Analisis oleh Royal United Services Institutes di Inggris mengatakan pada hari-hari awal invasi pada bulan Febriari dan Maret, wilayah udara Ukraina sebagian besar tidak terlindungi.

“Selama masa ini, pesawat tempur Ukraina menyebabkan kerugian pada pesawat-pesawat Rusia tetapi korgan dio pihak Ukraina juga serius akibat mereka tertinggal dari segi teknologi dan juga jumlah pesawat.” Demikian kata laporan itu.

Setelah beberapa hari Ukraina mampu mengerahkan dan mengaktifkan beberapa pertahanan udaranya, dikutip dari VOA Indonesia, Rabu (9/11/2022).

Sejak itu tentara Ukraina berhasil menembak jatuh puluhan pesawat tempur, helikopter, misil dan pesawat lain milik Rusia, demikian kata salah satu penulis laporan itu Justin Bronk.

“AU Rusia tetap memiliki sejumlah besar kekuatan berpotensi. Masalahnya mereka tidak bisa menggunakannya secara efektif saat ini karena Ukraina berhasil menghambat akses mereka ke wilayah udara Ukraina, karena negara itu memiliki sistem misil darat ke udara. Tetapi stok misil Ukraina tidak akan bisa bertahan lama,” kata Bronk kepada VOA.

Sementara itu Rusia menggunakan pesawat nirawak buatan Iran dan misil jarak jauh yang mendera kota-kota dan infrastruktur Ukraina.

Laporan itu mengatakan ini merupakan perubahan signifikan dalam taktik-taktik yang digunakan Rusia. “Pengulangan operasi terakhir ini merupakan pemboman yang lebih terkonsentrasi dan berkesinambungan terhadap jaringan listrik Ukraina.”

Justin Bronk memperingatkan pihak Barat jangan lengah dan menyadari pentingnya meningkatkan kapasitas pertahanan udara Ukraina.

Ukraina menggiatkan hubungannya dengan negara-negara Asia Tenggara, dan menandatangani pakta hubungan dengan Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN pada minggu ini di Pnom Penh, Kamboja.

Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba akan secara pribadi menandatangani apa yang disebut instrumen untuk masuk ke Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (TAC) dan menghadiri beberapa acara yang diselenggarakan ASEAN.

TAC adalah sebuah traktat perdamaian yang dibentuk pada 1976 oleh anggota pendiri ASEAN yang mengabadikan prinsip-prinsip mendasar seperti saling menghormati kedaulatan, integritas teritorial, dan identitas nasional untuk negara-negara penandatangan traktat.

Ini merupakan sebuah langkah diplomatik terbatas oleh ke 10 negara anggota ASEAN untuk menyetujui masuknya Ukraina, sebuah negara non-Asia Tenggara, ke pakta tersebut. Blok tidak perlu menyediakan materi atau bantuan finansial kepada negara yang dilanda perang itu.

Sejak Agustus 2022, terdapat 49 negara yang menandatangani pakta itu, termasuk Rusia, China, AS, dan Uni Eropa.

Pasukan Ukraina disebut sedang fokus di Kherson. Media pemerintah Rusia, TASS, melaporkan bahwa ada banyak tank dan kendaraan lapis baja yang mendekati area tersebut.

Hal itu diungkap oleh pejabat tinggi kawasan Kherson, Kirill Stremousov, Minggu (6/11/2022). Ia menyebut semakin banyak kendaraan lapis baja yang datang.

"Banyak unit-unit perlengkapan yang dikonsentrasikan, semakin banyak lagi kendaraan lapis baja, tank, yang dibawa," ujar Kirill Stremousov.

Stremousov berkata bahwa rakyat masih bisa melakukan evakuasi.

Stremousov adalah pengkhianat dari Ukraina yang kini menjabat sebagai kepada deputi Kherson untuk Rusia. Ia diburu oleh polisi karena mengkhianati negara.

Kherson merupakan salah satu daerah yang menjadi sasaran invasi Rusia. Daerah itu lantas sempat disebut Administrasi Militer-Sipil Kherson.

Kemudian, Kherson secara resmi dianeksasi oleh Rusia melalui referendum yang tak diakui internasional. Daerah itu lantas dianggil Kherson Oblast. Oblast merupakan sebutan bagi daerah Rusia.

Komisi Penyelidikan Internasional Independen tentang Ukraina, yang dibentuk oleh PBB, melaporkan pada bulan September bahwa kejahatan perang telah dilakukan oleh pasukan Rusia termasuk eksekusi singkat terhadap warga sipil dan tindakan "kekerasan berbasis gender seksual" oleh "beberapa" tentara.

Ukraina sendiri mengatakan telah mengidentifikasi puluhan ribu kemungkinan kejahatan perang oleh pasukan Rusia. Namun Rusia membantah sengaja menyerang warga sipil dan menuduh pasukan Ukraina menargetkan warga sipil di wilayah yang dikuasai separatis negara itu dengan artileri, yang dibantah Ukraina.

Komisi PBB mengatakan telah menemukan "dua contoh perlakuan buruk terhadap tentara Federasi Rusia oleh tentara Ukraina" tetapi jumlah tuduhan kejahatan perang terhadap Rusia "jelas jauh lebih besar".