Jepang Ikut Bantu Pembangunan SMP di Kabupaten Bogor

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Jepang memberikan dana hibah sebesar 9,1 juta yen (Rp 1 miliar) untuk mendukung pembangunan sekolah di Kabupaten Bogor. Hibah ini merupakan salah satu bagian program akar rumput (grassroots) dari Jepang.

Sekolah yang mendapatkan hibah adalah sebuah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Bantuan termasuk perlengkapan sekolah, seperti kursi dan meja. 

Bantuan Jepang ini bertajuk Bantuan Hibah untuk Grassroots untuk Keamanan Manusia.

"Proyek tersebut selesai dilaksanakan setelah penandatanganan oleh pemerintah Jepang dengan SMP Abdi Bangsa pada bulan Maret 2021. SMP Abdi Bangsa di wilayah tersebut menghadapi masalah seperti kekurangan ruang kelas serta perlengkapan kelas seperti meja dan kursi karena jumlah siswa yang banyak dibandingkan dengan kapasitas sekolah, tulis pernyataan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Kamis (22/12/2022). 

Dengan dibangunnya gedung sekolah dan pengadaan peralatan baru dalam proyek ini, diharapkan lingkungan belajar siswa akan lebih baik.

Acara serah terima ini dihadiri oleh Kato Asami, Sekretaris Ketiga Kedutaan Besar Jepang di Indonesia sebagai wakil dari pihak Jepang. Pihak sekolah diwakili langsung oleh Rizky Agung Laksono, Kepala Sekolah SMP Abdi Bangsa.

Program-Program Lainnya

Sebelumnya pada tanggal 19 Desember, pihak Jepang jug amenggelar  acara penandatanganan kontrak bantuan hibah Grassroots untuk Keamanan Manusia kepada dua  proyek terpilih di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. 

Dua program itu yakni "The Project for Procurement of Medical Equipment and Bloodmobile at The Red Cross in Manggarai Regency, Nusa Tenggara Timur" dan "The Project for Construction of Junior High School Building in Central Praya of Central Lombok, Nusa Tenggara Barat"

Acara penandatanganan kontrak dilakukan antara Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji, dan perwakilan dari organisasi pelaksana proyek.

Sebelumnya dilaporkan, hubungan kerja sama antara Jepang dan ASEAN telah memasuki usia ke-50 tahun. 

Pihak Jepang pun menyatakan keinginannya agar kerja sama antar kedua pihak semakin luas dan persahabatan antar keduanya juga semakin erat.  

"Ya, intinya saat ini hubungan ASEAN dan Jepang itu luas. Tentu saja, perdamaian dan keamanan sangat penting. Tanpa perdamaian, Anda tidak dapat mencapai kemakmuran ekonomi, tetapi budaya dan pertukaran sama pentingnya," papar Duta Besar Jepang untuk ASEAN, Kiya Masahiko. 

Ia juga menyatakan harapannya agar lebih banyak lagi wisatawan maupun pengunjung dari negara ASEAN untuk berkunjung ke Jepang pasca-pandemi COVID-19.

"Saya sangat berharap banyak orang dari ASEAN, termasuk Indonesia, untuk datang ke Jepang dan menikmati budaya Jepang dan memperdalam kepercayaan, terutama generasi muda, sehingga kita memiliki aset lain yang berkembang baik hingga untuk tahun-tahun mendatang," tambahnya lagi. 

Dubes Kiya pun juga menambahkan bahwa peringatan hubungan tersebut akan diselenggarakan pada tahun mendatang. KTT-nya akan dihadiri oleh para pemimpin yang terlibat, para delegasi dan menjadi wadah bertukar pandangan sekaligus momen kerja sama. 

Terkait kerja sama ASEAN-Jepang, dan bersamaan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN tahun depan, akan diselenggarakan KTT peringatan 50 tahun ASEAN-Jepang di Tokyo dengan tema perayaan "Golden Friendship, Golden Opportunities".

Dalam penyelenggaraan ASEAN-Jepang Ministerial Meeting di Phnom Penh, Kamboja, Agustus 2022 lalu, Menlu RI Retno Marsudi menekankan bahwa Indonesia mengharapkan adanya kerja sama konkret yang saling menguntungkan dan inklusif di Indo-Pasifik dapat diutamakan dalam kemitraan ASEAN-Jepang di masa mendatang. 

Posisi Indonesia di Asia Tenggara dianggap penting, terutama dalam perannya di ASEAN. Hal ini disampaikan langsung oleh Duta Besar Jepang untuk ASEAN, Masahiko Kiya. Ia baru saja menyerahkan surat kepercayaan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, Lim Jock Hoi. 

Lebih lanjut, ia mngatakan bahwa Indonesia memiliki peran yang penting di dunia global, misalnya ASEAN dan G20. Terlebih, Indonesia telah memegang presidensi G20, dan akan mengetuai ASEAN di tahun 2023. 

Dubes Kiya mengungkapkan soal isu yang dibicarakan dalam pertemuannya dengan Lim Jock Hoi, yakni perdamaian dan keamanan kawasan terutama Indo Pasifik. 

Tak hanya itu, keduanya juga membahas soal peringatan 50 tahun kerja sama ASEAN dan Jepang yang akan jatuh pada tahun depan.

"ASEAN cukup penting bagi Jepang dan sebaliknya, Jepang juga merupakan mitra kawasan yang penting juga untuk ASEAN," ucap Dubes Kiya.

Menteri Luar Negeri Jepang kembali memberikan penghargaan untuk peneliti Indonesia di akhir periode 2022 ini.

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kamasugi Kenji menyerahkan “Penghargaan Menteri Luar Negeri Jepang Reiwa 4” kepada seorang peneliti hukum internasional Hikmahanto Juwana, pada Selasa (20/12) di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

“Penghargaan Menteri Luar Negeri Jepang (Foreign Minister Commendations) diberikan kepada individu atau organisasi yang berkontribusi besar atas promosi persahabatan dan kerja sama antara Jepang dengan negara-negara lain,” kata Dubes Kamasugi.

Kamasugi menyebutkan, Hikmahanto telah berkontribusi dalam memberikan pandangan dan pertimbangan untuk kedutaan besar Jepang terkait dengan kebijakan diplomasi di Indonesia dan di kawasan sekitarnya.

Menurut Hikmahanto, penghargaan ini juga terkait dengan riset akademisnya yang mengkaji tentang hukum internasional dan hubungan internasional di kawasan Laut China Selatan.

Terlebih, pada Februari 2020, guru besar hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) itu mengadakan workshop terkait isu kemaritiman yang juga membahas tentang gagasan ‘Indo Pasifik yang Bebas dan Terbuka’ – gagasan yang sedang dipromosikan oleh Jepang.

Dosen UI itu mengatakan cukup terkejut dan tidak menyangka bahwa hasil risetnya mendapatkan apresiasi dari dunia internasional, termasuk Jepang. “Saya sangat berterima kasih bahwa hasil-hasil riset ini ada yang menghargai,” ujar Hikmahanto.

Acara penganugerahan itu juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yakni Direktur Jenderal (Dirjen) Asia-Pasifik dan Afrika Abdul Kadir Jailani, Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Amrih Jinangkung, serta mantan Dubes Indonesia untuk Vietnam dan China Juwana.