Usai Kalah Pemilu, Jair Bolsonaro Akan kembali ke Brazil pada 30 Maret 2023

Liputan6.com, Brasilia - Mantan Presiden Brazil Jair Bolsonaro dijadwalkan akan kembali ke Brazil pada 30 Maret 2023.

Hal ini dikonfirmasi oleh partai politiknya melalui media sosial pada Jumat (24/3), setelah mengasingkan diri ke Amerika Serikat selama tiga bulan setelag kekalahannya dalam pemilu Oktober 2022.

Bolsonaro pulang Brazil amat ditunggu partai politiknya, Partai Liberal (PL) yang berhaluan konservatif, yang kini menjadi partai dengan kursi terbanyak di Kongres Brazil setelah pemilu, dikutip dari laman Antara, Minggu (26/7/2023).

"Presiden nasional (partai) kita, Valdemar Costa Neto, menyatakan bahwa Jair Bolsonaro akan kembali ke Brazil pada 30 Maret. Bolsonaro akan tiba di Brasilia pada pukul 7:30 pagi," sebagaimana pernyataan Partai Liberal di media sosialnya.

Bolsonaro berlepas ke Amerika Serikat pada 30 Desember, hanya dua hari sebelum pelantikan presiden terpilih, Luiz Inacio Lula da Silva, sehingga ia melewatkan tradisi penyerahan selempang kepresidenan kepada penerusnya.

Costa Neto berkata ia mengharapkan Bolsonaro menjadi pemimpin oposisi sayap kanan terhadap kepemimpinan Presiden Lula yang berhaluan kiri dan memimpin partainya memenangi pemilu daerah tahun depan.

Partai Liberal mengharapkan jumlah jabatan wali kota seantero Brazil yang dikuasainya meningkat tiga kali lipat dalam pemilu itu.

Bolsonaro dapat semakin kehilangan modal politiknya apabila ia bertahan dalam pengasingannya di Florida, dan ia sepatutnya kembali untuk memimpin 58 juta penduduk Brazil yang memilihnya dalam pemilu yang Lula menangi secara tipis, kata Costa Neto.

Oposisi yang efektif dapat menjadi dasar yang ajek bagi kemenangan politik sayap kanan dalam pemilu presiden selanjutnya di tahun 2026, kata pejabat Partai Liberal kepada Reuters.

Sementara itu, Bolsonaro tengah menghadapi masalah hukum di negaranya, salah satunya adalah dugaan percobaan membawa masuk hadiah dari Arab Saudi senilai US$ 3,2 juta AS (Rp49,1 miliar) tanpa deklarasi pabean yang ditujukan padanya, yang kini tengah diselidiki pemerintah federal.

Penyelidikan tersebut akan semakin menambah permasalahan hukum yang dihadapinya apabila ia kembali ke Brazil, selain di antaranya dugaan memicu protes dengan kekerasan setelah dirinya kalah dalam pemilu, serta mempertanyakan sistem pemilu elektronik Brazil pada pemilu tahun lalu.

Jair Bolsonaro, mantan presiden Brasil, mengajukan visa kunjungan enam bulan agar tetap bisa berada di Amerika Serikat (AS). Menurut pengacaranya Felipe Alexandre, permohonan Bolsonaro telah diterima otoritas AS pada Jumat lalu.

"Menurut saya, Florida akan menjadi rumah sementara yang jauh dari rumah," ungkap Alexandre seperti dikutip dari Financial Times, Selasa (31/1/2023). "Saat ini, dengan situasinya, saya rasa dia membutuhkan sedikit stabilitas."

Bolsonaro tengah menghadapi sejumlah penyelidikan di Brasil, baik itu atas dugaan kesalahan selama masa jabatannya pada periode 2019-2022 maupun atas upaya pemberontakan di Brasilia pada awal bulan ini yang dilakukan oleh para pendukungnya yang menolak kekalahannya dalam pemilu.

Sekutu dekat mantan Presiden AS Donald Trump ini terbang ke Florida pada 30 Desember, menolak menghadiri pelantikan penggantinya, Lula da Silva.

Selama di Florida, Bolsonaro dilaporkan tinggal di rumah mantan seniman bela diri campuran profesional Brasil Jose Aldo di Kissimmee. Rumah tersebut dilaporkan kerap dipenuhi ekspat Brasil yang berhaluan kanan.

Bolsonaro masuk ke AS dengan visa A-1 yang diperuntukkan bagi diplomat dan kepala negara. Visa tersebut kemudian kedaluwarsa pada hari di mana dia tidak lagi menjabat sebagai presiden, dengan masa tenggang 30 hari.

Sementara itu, ada sinyal bahwa kehadiran Bolsonaro di AS telah membuat tidak nyaman pemerintahan Joe Biden. Pada awal bulan ini, 41 anggota Kongres Demokrat meneken surat yang mendesak pemerintah mencabut visa Bolsonaro.

"Kita tidak boleh mengizinkan Bolsonaro atau mantan pejabat Brasil lainnya berlindung di AS untuk melarikan diri dari keadilan atas kejahatan apapun yang mungkin telah mereka lakukan ketika menjabat," demikian bunyi surat itu.