PM Jepang Fumio Ishida Sering Dengar Suara Aneh di Rumah Dinas, Ada Hantu?

Liputan6.com, Tokyo - Cerita hantu dan siluman merupakan bagian yang kental di budaya Jepang. Meski Jepang sudah menjadi negara maju, perkara mistis tidak begitu saja diabaikan.

Warga di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, tentunya sudah akrab dengan cerita-cerita hantu di Jepang, baik itu dalam bentuk film, manga, atau legenda urban.

Ternyata, kisah mistis juga ada di lokasi penting di Jepang: rumah dinas perdana menteri.

Hal itu diungkap langsung oleh Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dalam wawancara bersama majalah TIME.

Kishida bahkan mengaku kerap mendengar "suara-suara" di rumah tersebut.

Sebagai informasi, rumah dinas perdana menteri itu ternyata sempat kosong selama sembilan tahun. Rumah itu kosong sejak Shinzo Abe menolak tinggal di sana sejak 2013.

"Saya telah diperingatkan oleh para pendahulu saya bahwa kamu akan bertemu hantu di rumah ini," ujar PM Fumio Kishida dalam wawancara eksklusif dengan TIME, Jumat (12/5/2023).

"Tentu, ini adalah gedung lama, jadi saya mendengar suar-suara dari waktu ke waktu. Tetapi untungnya, saya belum pernah bertemu hantu," ucap Kishida.

Rumah Dinas PM Jepang

Suasana mistis di rumah dinas PM Jepang bukanlah muncul tanpa alasan. 

Pada 1932, Perdana Menteri Tsuyoshi Inukai dibunuh di rumah dinas itu oleh seorang prajurit. Perdana menteri Keisuke Okada juga nyaris tewas dalam upaya kudeta di Insiden 26 Februari pada 1936. Meski ia selamat, ada lima orang yang kehilangan nyawa.

Kejadian negatif juga pernah terjadi pada 1992 ketika Presiden George H.W. Bush pingsan dan muntah saat dijamu di rumah dinas PM Jepang.

Aksi pengusiran roh jahat lantas dilaporkan pernah dilakukan oleh para pendeta shinto.

Pada 2007, Shinzo Abe memilih angkat kaki dari rumah dinasnya. Ketika ia berkuasa lagi tahun 2013, ia juga masih ogah tinggal di sana.

Pihak Shinzo Abe berkata bahwa rumah itu terlalu besar untuk Abe, sehingga ia memilih tinggal di rumah sendiri. Akan tetapi, media Jepang menyebut bahwa Abe memang khawatir dengan hantu.

"Saya tidak suka tinggal di sini karena ada hantu," ujar Shinzo Abe seperti dikutip The Guardian dari Asahi Shimbun.

Terkait majalah TIME, Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, muncul di cover atau sampul majalah TIME. Kekuatan militer Jepang disorot oleh majalah tersebut dengan headline atau tajuk utama "Japan's Choice".

Namun, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Jepang ternyata mempermasalahkan sub-judulnya. Pasalnya, menyebut Jepang tidak lagi pacifist atau pro-damai.

Tulisan yang dimaksud adalah:

"Perdana Menteri Fumio Kishida Ingin Meninggalkan Berdekade-dekade Pasifisme — Dan Menjadikan Negaranya Sebagai Kekuatan Militer Sejati."

Pasifisme adalah aliran yang menentang adanya perang.

Kemlu Jepang berkata hal itu tidak sesuai dengan kebijakan pertahanan Jepang dan isi wawancara PM Kishida dengan TIME.

Melihat respons Kemlu Jepang, TIME memutuskan untuk mengubah judul artikel yang rilis secara online. Pada judul yang baru, nuansa militer dihilangkan, dan hanya ditegaskan bahwa PM Kishida memberikan Jepang sebuah "peran yang lebih asertif di panggung global".

Judul yang telah diubah hanya versi online. Sementara pada majalah fisik tidak berubah.

Kemlu Jepang berkata sebetulnya tidak meminta TIME mengubah judul. Tetapi, Kemlu Jepang hanya ingin mengeluarkan pandangannya soal sampul itu.

"Kami tidak meminta pengerjaan ulang, tetapi membiarkan mereka tahu pandangan kami bahwa ada perbedaan besar antara headline dan konten artikelnya," ujar seorang pejabat pemerintah Jepang.

Pada artikel yang tayang secara online, PM Kishida memang tidak fokus ke masalah militer. Salah satu fokus yang ia sorot adalah denuklirisasi. Ia ingat saat masih kecil ketika mendengar nasib Hiroshima, sehingga ia ingin ada dunia tanpa senjata nuklir.

"Kehancuran yang tak bisa diungkap dengan kata-kata yang dialami Hiroshima dan rakyatnya tertera dengan jelas di memori saya," ujar PM Fumio Kishida.

Selain itu juga hal lain yang juga disorot adalah keputusannya untuk menggandakan pengeluaran pertahanan negara tersebut selama rentang waktu lima tahun untuk menangani peningkatan aktivitas China di kawasan Indo-Pasifik.