AS: Kelompok yang Bertikai di Sudan Sepakat Gencatan Senjata Tujuh Hari

Liputan6.com, Khartoum - Gencatan senjata di Sudan telah disepakati saat pertempuran antara dua faksi yang bertikai memasuki minggu keenam.

Upaya gencatan senjata sebelumnya antara tentara Sudan dan Pasukan Paramiliter (RSF) cenderung gagal dalam beberapa menit setelah dimulai.

Tetapi kesepakatan baru itu akan ditegakkan oleh "mekanisme pemantauan gencatan senjata", menurut pernyataan AS dan Saudi.

Gencatan senjata selama tujuh hari dilakukan dengan alasan kemanusiaan dan para pejabat Sudan telah setuju untuk memulihkan layanan yang terbilang penting, dikutip dari laman BBC, Senin (22/5/2023).

Pertempuran antara kedua belah pihak telah menjerumuskan Sudan ke dalam kekacauan sejak dimulai bulan lalu, dengan lebih dari satu juta orang diperkirakan telah mengungsi.

Stok makanan, uang, dan kebutuhan pokok menurun dengan cepat dan kelompok bantuan berulang kali mengeluh tidak dapat memberikan bantuan yang memadai di ibu kota Sudan, Khartoum, tempat banyak kekerasan terjadi.

Baik tentara reguler maupun RSF didesak untuk mengizinkan distribusi bantuan kemanusiaan, memulihkan layanan penting, dan menarik pasukan dari rumah sakit.

Amerika Serikat dan Arab Saudi, yang mensponsori pembicaraan damai di Jeddah, mengatakan gencatan senjata akan mulai berlaku pada Senin malam.

Dalam sebuah pernyataan, Departemen Luar Negeri AS mengakui upaya sebelumnya yang gagal dalam menengahi perdamaian di Sudan.

"Tidak seperti gencatan senjata sebelumnya, kesepakatan yang dicapai di Jeddah ditandatangani oleh para pihak dan akan didukung oleh mekanisme pemantauan gencatan senjata yang didukung AS-Saudi dan internasional," katanya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Melalui Twitter, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menambahkan: "Sudah lewat waktu untuk membungkam senjata dan mengizinkan akses kemanusiaan tanpa hambatan.

"Saya memohon kedua belah pihak untuk menjunjung tinggi kesepakatan ini, sebab mata dunia sedang mengawasi."

Perang pecah di Khartoum pada tanggal 15 April 2023 setelah berhari-hari ketegangan ketika anggota RSF ditempatkan kembali di seluruh negeri dalam suatu tindakan yang dianggap tentara nasional sebagai ancaman.

Ada juga perebutan kekuasaan antara panglima militer reguler Sudan Abdel Fattah al-Burhan dan mantan wakilnya Mohamed Hamdan Daglo, yang memimpin RSF.

Ratusan orang tewas dalam pertempuran itu dan PBB telah memperingatkan situasi bisa memburuk di negara terbesar ketiga di Afrika itu.

Sudah dua minggu sejak perwakilan dari faksi yang bertikai pertama kali berkumpul di ibukota Saudi untuk pembicaraan damai.

Pada 11 Mei 2023, kedua belah pihak menandatangani komitmen yang dimaksudkan untuk meletakkan dasar bagi bantuan kemanusiaan di Sudan.

Namun awal pekan ini, kepala bantuan PBB Martin Griffiths mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap perjanjian itu, yang menurutnya tidak mencapai kesepakatan gencatan senjata.

Laporan kekerasan di seluruh negeri tetap marak terjadi, ada serangan dilaporkan pada oleh saksi mata di Omdurman selatan dan Bahri utara, dua kota yang terletak di seberang Sungai Nil dari Khartoum.

Seorang warga Omdurman mengingat rumahnya goyang akibat "tembakan artileri berat".

"Mengerikan, semua orang berbaring di bawah tempat tidur mereka," kata Sanaa Hassan, 33 tahun yang tinggal di lingkungan al-Salha, kepada Reuters melalui telepon.

"Apa yang telah terjadi seperti mimpi buruk."