China Semprot Jepang dan Inggris Pasca KTT G7 2023 Hiroshima

Liputan6.com, Beijing - Media pemerintah China, Global Times, pada Senin (22/5/2023) menyebut KTT G7 sebagai "pertemuan anti-China". Beijing sendiri telah memanggil duta besar Jepang dan memperingatkan Inggris terkait komunike atau pernyataan bersama KTT G7 Hiroshima.

Komunike KTT G7 2023 menargetkan China lewat berbagai isu, yaitu Taiwan, senjata nuklir, koersi ekonomi, hingga pelanggaran hak asasi manusia, menggarisbawahi ketegangan yang meluas antara Beijing dengan kelompok negara-negara kaya, terutama Amerika Serikat (AS).

"AS sedang berusaha keras untuk menjalin jaring anti-China di dunia Barat," tulis Global Time dalam tajuk rencana-nya seperti dikutip dari The Guardian, Senin.

"Ini bukan hanya soal campur tangan brutal dalam urusan domestik China dan merusak reputasi China, tetapi juga dorongan tak terselubung untuk konfrontasi antar kubu."

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri China tegas menentang komunike KTT G7 dan pada Minggu (21/5) malam memanggil duta besar Jepang untuk China, menyoroti perannya sebagai tuan rumah KTT.

Secara terpisah, Kedutaan Besar China di London pada Minggu juga mendesak Inggris untuk berhenti memfitnah China setelah Perdana Menteri Rishi Sunak mengatakan bahwa Beijing merupakan tantangan terbesar dunia dalam mencapai keamanan dan kemakmuran.

Komunike KTT G7 2023 menyebut nama China sebanyak 20 kali, terbanyak dalam beberapa tahun terakhir dan naik 14 kali dari tahun 2022.

Selain marah atas komentar G7 terkait isu Taiwan, yang diklaimnya sebagai wilayahnya dan merupakan isu domestik, China menuduh AS cs menjalankan standar ganda terkait pembangunan nuklir dan koersi ekonomi.

Menariknya, sekalipun menargetkan China, Presiden AS Joe Biden mengungkapkan harapan agar hubungan kedua negara mencair segera. Sesuatu yang oleh analis dipandang tidak akan terwujud dalam waktu dekat mengingat respons marah China atas komunike KTT G7.

"Reaksi Beijing (terutama cepatnya respons mereka) menggarisbawahi bahwa ketegangan di kawasan ini sudah cukup tinggi dan kemungkinan akan meningkat lebih lanjut," ungkap peneliti dari Paul Tsai China Center di Universitas Yale Moritz Rudolf.

Wakil Menteri Luar Negeri China Sun Weidong menilai Jepang berkolaborasi dengan negara-negara lain di KTT G7 "untuk memfitnah dan menyerang China, mencampuri urusan dalam negeri China, melanggar prinsip dasar hukum internasional dan semangat empat dokumen politik antara China dan Jepang" -mengacu pada Pernyataan Bersama China-Jepang tahun 1972.

Adapun Duta Besar Jepang untuk China Hideo Tarumi dalam pernyataannya menegaskan, wajar jika G7 mengacu pada isu-isu yang menjadi perhatian bersama seperti yang telah dilakukan di masa lalu dan akan terus melakukannya di masa depan selama China tidak mengubah perilakunya.

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno dalam pengarahan pada Senin pagi menyatakan bahwa kebijakan Jepang terhadap China konsisten, yaitu akan menuntut hal-hal yang diperlukan dan mendesak perilaku yang bertanggung jawab, sambil mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah dan bekerja sama dalam isu-isu bersama.