Edgars Rinkevics Sah Jadi Presiden Latvia, Kepala Negara Gay Pertama di Uni Eropa

Liputan6.com, Riga - Edgars Rinkevics kini sah menjadi presiden Latvia. Setelah pelantikannya, menteri luar negeri Latvia itu menjadi kepala negara gay pertama di negara Uni Eropa.

Mengutip BBC, Minggu (9/7/2023), Rinkevics yang menjabat sebagai menteri luar negeri sejak 2011, dilantik sebagai presiden Latvia pada Sabtu 7 Juli 2023 di Riga.

Pada hari Sabtu dalam pidato pelantikannya, Edgars Rinkevics berjanji untuk terus mendukung upaya perang Ukraina yang sedang berlangsung melawan Rusia. Dia mengatakan kebijakan luar negeri Latvia "tidak punya waktu untuk kesalahan", seraya menambahkan bahwa dia akan bertindak "cepat, tegas dan bijaksana".

Juga dalam pidatonya, Edgars Rinkevics mendorong pemuda Latvia untuk menghapus penghalang saat dia menyebut ketidaksetaraan sebagai masalah signifikan.

"Kesenjangan sosial dalam masyarakat kita terlalu besar," katanya.

"Selama masa kepresidenan saya, saya akan membela penciptaan Latvia yang modern dan kuat, untuk Latvia yang legal dan adil, untuk kesejahteraan rakyat, untuk masyarakat yang inklusif dan terhormat.

"Dan adalah mungkin bagi kita semua untuk mencapai ini dengan bekerja sama."

Meskipun umumnya posisi kepala negara seremonial, presiden Latvia dapat memveto undang-undang dan menyerukan referendum.

Uni Eropa pernah memiliki kepala pemerintahan gay secara terbuka sebelumnya, tetapi tidak pernah memiliki kepala negara gay.

Di banyak negara, kepala negara dan kepala pemerintahan adalah orang yang berbeda - misalnya presiden dan perdana menteri. Mantan Perdana Menteri Belgia Elio di Rupo adalah kepala pemerintahan gay pertama di Uni Eropa.

Rinkevics, yang kini berusia 49 tahun pertama kali terjun ke dunia politik pada tahun 2014 dan telah menjadi pendukung vokal hak-hak LGBT sejak saat itu.

Perkawinan sesama jenis adalah ilegal di Latvia, meskipun pengadilan konstitusi negara itu baru mengakui serikat sesama jenis tahun lalu.

Pada bulan Mei, Rinkevics dipilih oleh parlemen Latvia untuk menjadi presiden negara berikutnya pada pemungutan suara putaran ketiga.

Rinkevics menggantikan Egils Levits yang menjabat sebagai presiden selama empat tahun dan akan mewakili Latvia pada KTT NATO minggu depan di Vilnius, Lithuania.

Latvia adalah salah satu dari tiga negara Baltik, termasuk Lituania dan Estonia, yang bergabung dengan UE pada 2004 setelah melepaskan diri dari Uni Soviet yang runtuh pada awal 1990-an.

2017 lalu Irlandia pun pernah dipimpin seorang gay.

Untuk pertama kalinya, Irlandia punya perdana menteri gay. Ia adalah Leo Varadkar yang terpilih memimpin negara, setelah memenangi kepemimpinan Partai Fine Gael.

Pria berusia 38 tahun itu menjadi Taoiseach (perdana menteri) gay pertama, sekaligus yang termuda di Irlandia.

Varadkar mengalahkan saingannya, Menteri Perumahan Simon Coveney, dengan perolehan unggul 60 persen suara memimpin partai petahana Fine Gael -- partai terbesar dalam pemerintahan koalisi.

Varadkar akan menggantikan Enda Kenny sebagai pemimpin Partai Fine Gael yang menjabat sejak 2002, dalam beberapa pekan mendatang.

Sang PM baru ini adalah anak pasangan suami istri asal India dan Irlandia. Sang bunda adalah seorang perawat, sementara ayahnya dokter.

Liputan media atas kemenangannya terfokus pada latar belakang, usia, dan seksualitas Varadkar.

Mantan menteri Irlandia Utara, pemimpin Democratic Unionist Party (DUP), Arlene Foster, telah mengucapkan selamat kepada Varadkar melalui telepon. Demikian pula dengan PM Inggris, Theresa May, melalui sepucuk surat.

Setelah pengumuman pada Jumat, 2 Juni 2017 malam waktu setempat, pemimpin baru Partai Fine Gael itu mengatakan merasa terhormat menerima tantangan besar di masa depan dengan penuh kerendahan hati.

".... Ketika ayah saya melakukan perjalanan 5.000 mil untuk membangun rumah baru di Irlandia, saya ragu dia pernah bermimpi anaknya akan tumbuh menjadi seorang pemimpin," ucap Varadkar seperti dikutip dari BBC, Sabtu (3/6/2017).

Varadkar menuturkan, saingannya Simon Coveney telah membuat ia kagum akan prinsip dan semangatnya. Ia berharap bisa bekerja sama dengannya untuk membuat Partai Fine Gael dan Irlandia lebih maju.

Simon Coveney pun memberikan selamat kepadanya setelah hasil kemenangan itu diumumkan.

Varadkar yang mengumumkan diri sebagai gay saat proses referendum pernikahan sesama jenis pada 2015, sebelumnya bertugas menangani sistem kesejahteraan masyarakat. Ia pernah dikritik atas komentarnya tentang isu-isu progresif dan hak-hak pekerja.

Sistem pemilihan Irlandia ini menggunakan sistem electoral college, yang memberikan 65 persen suara untuk partai parlemen Fine Gael -- terdiri dari 73 TDS (anggota majelis Irlandia), Senator, dan anggota parlemen.

Sementara itu pada 2014 pemimpin wilayah di Slupsk juga diketahui seorang gay.

Nama Robert Biedron terus menjadi fenomena di Polandia. Setelah berhasil duduk di kursi parlemen, pria tersebut membuat gebrakan lebih besar lagi.

Ia terpilih menjadi wali kota di Kota Slupsk. Terpilihnya Biedron sangat mengejutkan karena Polandia dikenal sebagai negara konservatif.

"Saya melihat Polandia sudah sangat cepat belajar bagaimana cara bertoleransi," sebut Biedron seperti dikutip dari The Guardian, Selasa (2/12/2014).

"Karena itu, saat ini saya merasa sangat optimistis dan bahagia dengan masyarakat Polandia yang sangat membanggakan," tambahnya.

Tidak cuma sebagai wali kota dan anggota parlemen, Biedron merupakan politisi gay pertama yang muncul di muka publik. Biedron pun juga membuat terobosan lain dengan mendorong gerakan kaum Lesbian Gay Bisexual Transgender (LGBT) yang ingin maju di dunia politik dan pemerintahan untuk keluar dan memperkenalkan diri ke publik.

Hal yang dimulai pria 38 tahun itu dinilai cukup berhasil. Bahkan sebelum pemilihan parlemen 2011 lalu, ada 20 orang calon legislatif Polandia yang berasal dari komunitas LGBT menyatakan siap bertarung di pemilihan anggota parlemen.

Sebelum Biedron menjadi anggota parlemen, masalah LGBT adalah hal tabu di Polandia. Pada 2004, hak gaum LGBT masih sangat dikekang.

Kelompok LGBT dilarang untuk berkumpul dan menggelar unjuk rasa oleh pemerintah Polandia. Namun, dalam satu dekade paradigma Polandia seperti berubah total. Kuat dugaan, perubahan itu terkait bergabungnya Polandia ke Uni Eropa.