Rohingya, Timor Leste, hingga Palestina Jadi Fokus Indonesia dalam Pertemuan Menlu ASEAN di Laos

Liputan6.com, Luang Prabang - Retreat para menlu ASEAN (AMM Retreat) telah selesai diselenggarakan selama dua hari, tepatnya pada 28-29 Januari 2024, di Luang Prabang, Laos. Retreat dilakukan dalam dua sesi.

"Sesi pertama membahas prioritas Laos sebagai ketua ASEAN dan follow-up dari KTT sebelumnya, termasuk di antaranya implementasi 5PC (Five-Point Consensus). Sesi kedua membahas situasi Kawasan dan internasional," tutur Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi seperti dikutip melalui pernyataan tertulisnya, Senin (29/1/2024).

Ada tiga isu utama yang diangkat Menlu Retno dalam sesi pertama. Kesatu, hal-hal penting untuk ditindaklanjuti oleh keketuaan Laos antara lain mengarus-utamakan isu maritim, melalui the ASEAN Maritime Forum (AMF)/Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF) dan inisiatif maritim lain. Selain itu, tidak luput pentingnya melanjutkan ASEAN Human Rights Dialogue, 2nd ASEAN Interreligious and Intercultural Dialogue Conference, 2nd ASEAN Blue Economy Forum, dan Finalisasi TOR ASEAN Coordinating Task Force on Blue Economy.

Kedua, mengenai situasi di Myanmar. Ada cukup banyak yang disampaikan Menlu Retno terkait isu Myanmar ini.

"Indonesia sambut baik komitmen ulang para Menlu ASEAN untuk menjadikan 5PC sebagai referensi utama upaya ASEAN membantu Myanmar keluar dari krisis. Indonesia juga menyampaikan semua catatan penanganan isu Myanmar selama keketuaan Indonesia tahun lalu, telah disampaikan ke Laos sebagai ketua tahun ini," ungkap Menlu Retno.

"Indonesia juga mengharapkan tidak terjadinya permissive actions yang dapat menghambat atau memundurkan implementasi 5PC. Engagement dengan stakeholders harus dilakukan secara cermat agar tidak secara politis dikapitalisasi oleh stakeholder tertentu."

Indonesia, kata Menlu Retno, menyampaikan pula kesiapannya untuk berkontribusi melalui mekanisme troika. Diskusi di dalam mekanisme troika ini diharapkan tidak hanya terbatas pada konsultasi, namun juga mencakup koordinasi bantuan kemanusiaan dan fasilitasi dialog yang inklusif.

"Mengenai engagement dengan external partner ASEAN, Indonesia mengharapkan selalu dikoordinasikan dengan ketua ASEAN. Saya juga menyoroti isu Rohingya. Saya tekankan bahwa isu Rohingya harus terus dibahas di ASEAN dan sebagai bagian dari upaya penyelesaian masalah Myanmar. ASEAN harus bekerja keras untuk mempersiapkan kondisi kondusif sehingga kaum Rohingya dapat kembali ke Myanmar secara sukarela, aman, dan bermartabat," jelas Menlu Retno.

Adapun isu ketiga adalah mengenai peta jalan Timor Leste menjadi anggota penuh ASEAN.

"Saya menekankan kesiapan Indonesia untuk terus membantu Timor Leste dalam memenuhi peta jalan menuju keanggotaan penuh di ASEAN. Untuk tahun ini, prioritas bantuan kapasitas yang diberikan oleh Indonesia antara lain di bidang food control, education including ASEAN Study, dan customs reform and modernization," beber menlu perempuan pertama Indonesia itu.

Di sesi kedua mengenai isu kawasan/internasional, Menlu Retno mengangkat dua isu. Pertama, mengenai regional arsitektur di kawasan Indo-Pasifik dan kedua situasi di Jalur Gaza.

"Mengenai regional arsitektur di kawasan Indo-Pacific, saya menekankan beberapa hal antara lain pentingnya ASEAN tetap di driver's seat dalam menavigasi dinamika Kawasan Indo-Pacific. Dalam kaitan inilah pengarusutamaan implementasi AOIP dengan semua mitra ASEAN melalui ASEAN-led mechanism menjadi sangat penting artinya," tegas Menlu Retno.

"Indonesia menyambut baik rencana penyelenggaraan pertemuan pertama High Contracting Parties dari TAC (Treaty of Amity and Cooperation) tahun ini. Diyakini pertemuan ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penghormatan terhadap rules of the games yang sudah disepakati."

Mengenai Jalur Gaza, Menlu Retno mengatakan dia menyampaikan pandangan Indonesia secara sangat terbuka.

"Beberapa hal yang saya tekankan, ASEAN memiliki kesatuan sikap pada saat menyangkut isu principles, hukum internasional, hukum humaniter internasional, termasuk dalam menyikapi situasi di Gaza. Saya sampaikan bahwa principles matter for ASEAN," tutur Menlu Retno.

"Indonesia juga sangat prihatin melihat memburuknya situasi di Gaza. Indonesia juga melihat beberapa negara dunia menganut standar ganda untuk menyikapi situasi Gaza. Indonesia menekankan setiap manusia memiliki hak untuk dihormati yang sama, termasuk bangsa Palestina dan Indonesia menyampaikan kita mencermati dari dekat keputusan ICJ atas kasus yang dibawa oleh Afrika Selatan. Keputusan ICJ mencerminkan sikap bahwa tidak ada satu pun negara yang berada di atas hukum."

Indonesia, ungkap Menlu Retno, menyayangkan ditangguhkannya dukungan keuangan kepada Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) oleh beberapa negara donor, di saat para pengungsi Palestina sangat memerlukan bantuan.

"Investigasi yang terbuka, transparan serta kredibel terhadap tuduhan keterlibatan beberapa pegawai UNRWA perlu dilakukan, namun penundaan dukungan keuangan terhadap UNRWA merupakan collective punishment (hukuman kolektif) terhadap pengungsi Palestina," ujarnya.

Menlu Retno Marsudi menuturkan bahwa ada beberapa hal yang disepakati dari AMM retreat, antara lain:

1. Keberlanjutan berbagai deliverables keketuaan Indonesia tahun lalu, termasuk dukungan atas kelanjutan ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) dan kelanjutan pelaksanaan ASEAN Human Rights Dialogue.
2. Meneruskan mainstreaming agenda maritim di ASEAN, untuk mendorong stabilitas dan kerja sama maritim kawasan, termasuk blue economy, dan penyelenggaraan AMF/EAMF.
3. Meneruskan pengarusutamaan implementasi AOIP di berbagai ASEAN-led mechanisms. Dalam hal ini, Concept Note on AOIP-based Comprehensive Regional Architecture dari Indonesia telah disetujui untuk dibahas lebih lanjut.
4. Dukungan terhadap rencana pertemuan trilateral China, Japan, dan Korea Selatan.
5. Keprihatinan dan seruan penghentian kekerasan dan immediate ceasefire di Jalur Gaza, mengutuk keras aksi kekerasan terhadap rakyat sipil, dukungan terhadap solusi dua negara dan mendesak Israel mematuhi keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) terkait Jalur Gaza.

"Retreat dilakukan dalam dua Sesi. Sesi pertama membahas prioritas Laos sebagai ketua ASEAN dan follow-up dari KTT sebelumnya, termasuk di antaranya implementasi 5PC. Sesi kedua membahas situasi Kawasan dan internasional," tutur Menlu Retno.

Keputusan ASEAN untuk tidak mengundang political level Myanmar dalam pertemuan ASEAN tetap diberlakukan.

"Kali ini, Myanmar memutuskan untuk mengirim wakil pada tingkat non-political level, yaitu permanent secretary dari Kementerian Luar Negeri Myanmar. Sekali lagi, Myanmar hadir pada non-political level," ungkap Menlu Retno.