Penelitian: Warga Jerman Lebih Takut Imigran Dibanding Perubahan Iklim

, Berlin - Sebuah penelitian yang diterbitkan pada Rabu (8/5/2024) menyebutkan bahwa warga Eropa menganggap kalau masalah imigrasi harus menjadi prioritas utama pemerintah tiap negara di Benua Biru saat ini.

Dalam penelitian itu, Jerman disebut menduduki peringkat teratas dari riset tersebut, dikutip dari DW Indonesia, Jumat (10/5).

Di saat yang sama, keinginan untuk memprioritaskan melawan perubahan iklim di negara-negara Eropa malah berkurang.

Survei ini dilakukan oleh sebuah lembaga pemikir Alliance of Democracies Foundation yang berbasis di Denmark.

Sejak 2022, ada banyak penduduk Eropa yang mengatakan bahwa pemerintah mereka harus memprioritaskan "pengurangan imigrasi". Lantaran saat ini jumlahnya meningkat dari 20 persen, menjadi 25 persen.

Sementara itu, kekhawatiran soal perubahan iklim dilaporkan menurun.

"Pada 2024, untuk pertama kalinya, mengurangi imigrasi menjadi prioritas yang lebih besar bagi sebagian besar orang Eropa, ketimbang memerangi perubahan iklim," ujar laporan tersebut.

"Tidak ada tempat yang lebih mencolok dalam persoalan ini selain di Jerman, yang kini memimpin dunia dengan jumlah imigran terbanyak, dan mereka ingin pemerintahnya fokus pada pengurangan imigrasi. Bahkan, sekarang hampir dua kali lipat lebih tinggi daripada memerangi perubahan iklim," lanjut laporan itu.

Hampir seperempat orang Jerman menyebut bahwa imigrasi sebagai prioritas utama mereka pada tahun 2022.

Kemudian jumlah ini meningkat menjadi 44 persen di tahun 2024. Sekitar sepertiga dari mereka, yang merasa paling khawatir dengan masalah perubahan iklim pada 2022, menurun ke angka 25 persen di 2024.

Survei ini dilakukan di 53 negara, meliputi negara demokrasi dan autokrasi, yang dianggap mewakili lebih dari 75 persen populasi dunia. Jajak pendapat ini meneliti sikap soal demokrasi, prioritas pemerintah dan hubungan internasional.

Para penulis laporan tersebut menyebut bahwa ancaman terbesar yang dirasakan secara global adalah perang dan konflik kekerasan, diikuti oleh kemiskinan dan kelaparan, hingga perubahan iklim.

Sekitar separuh orang di permukaan bumi, baik di negara demokratis dan non-demokratis, merasa bahwa pemerintah mereka hanya bertindak untuk kepentingan segelintir orang. Dan sekali lagi, Jerman juga mengalami pergeseran yang mencolok dalam hal ini.

"Dalam empat tahun terakhir, persepsi ini tetap tertinggi di Amerika Latin, terendah di Asia, dan terus meningkat di Eropa sejak tahun 2020, khususnya di Jerman," ungkap laporan itu.

Rasa tidak puas terhadap kondisi demokrasi terlihat "sangat lazim di Amerika Serikat, Eropa, dan di negara-negara lain yang memiliki tradisi demokrasi yang panjang."

Sementara itu, negara autokrasi seperti Vietnam dan China masuk dalam daftar negara yang dianggap paling demokratis oleh penduduknya.

Ketua Alliance of Democracies Foundation, Anders Fogh Rasmussen mengatakan bahwa temuan itu merupakan "peringatan bagi semua pemerintahan demokratis."

"Mempertahankan demokrasi berarti memajukan kebebasan di seluruh dunia, tetapi juga berarti mendengarkan kekhawatiran para pemilih di dalam negeri," kata Perdana Menteri Denmark Rasmussen.

"Tren menunjukkan bahwa kita berisiko kehilangan "Global South" karena autokrasi. Kita tengah menyaksikan terbentuknya poros autokrasi dari China ke Rusia hingga Iran."