UNESCO Luncurkan 2 Inisiatif Baru untuk Menghijaukan Pendidikan

Liputan6.com, Jakarta - UNESCO memperkenalkan pedoman baru untuk "menghijaukan" sekolah dan kurikulum tepat pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Pedoman tersebut menekankan pentingnya memberdayakan pemuda untuk berperan aktif dalam mengatasi perubahan iklim.

Seperti dikutip dari pernyataan tertulis UNESCO, Selasa (11/6/2024), pedoman konkret yang dipromosikan UNESCO bagi negara anggota dan komunitas pendidikan di seluruh dunia adalah:

1. Pedoman Kurikulum Hijau dari UNESCO adalah pedoman, yang untuk pertama kalinya, menyediakan pemahaman umum tentang apa yang seharusnya ada di dalam pendidikan mengenai iklim, dan bagaimana negara dapat mengintegrasikan topik lingkungan dalam kurikulum pendidikan, dengan capaian pembelajaran yang terperinci menurut kelompok usia masing-masing (dari usia 5 tahun hingga 18 tahun ke atas). Panduan ini fokus pada pentingnya mempromosikan pembelajaran aktif dan merancang berbagai kegiatan praktikal.
2. Standar Kualitas Sekolah Hijau dari UNESCO adalah pedoman yang dikembangkan melalui kerja sama dengan badan PBB lainnya, masyarakat sipil, dan badan negara. Pedoman ini menetapkan persyaratan minimum tentang cara menciptakan "sekolah hijau" dengan mempromosikan pendekatan yang berorientasi pada tindakan. Standar ini merekomendasikan agar seluruh sekolah membentuk komite tata kelola lingkungan yang mencakup siswa, guru, dan orang tua untuk mengawasi pengelolaan yang berkelanjutan. Standar ini juga menyerukan untuk mendorong pelatihan guru, melakukan audit energi, air, makanan, dan limbah, sekaligus menyerukan hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat luas untuk membantu siswa mengatasi masalah lingkungan di tingkat lokal.

Adapun "menghijaukan" yang dimaksud adalah mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan yang berkelangsungan ke dalam semua aspek pendidikan, mulai dari materi mengajar hingga kegiatan sekolah.

"Menghijaukan sekolah dan kurikulum merupakan salah satu cara terbaik untuk mengatasi perubahan iklim dalam jangka panjang. Sudah saatnya pendidikan lingkungan diintegrasikan dalam semua mata pelajaran sekolah, di seluruh jenjang pendidikan dengan pendekatan yang berorientasi pada tindakan, sehingga dapat membantu pemuda memahami bahwa mereka memiliki kekuatan untuk membuat perubahan,” kata Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay.

Pendidikan formal selama ini dinilai terlalu fokus pada penyampaian pengetahuan tentang isu lingkungan, bukan pada tindakan. Pendidikan formal juga dipandang telah gagal menunjukkan peran yang dapat dilakukan siswa dalam mengatasi krisis iklim.

Sementara itu, pendidikan yang berkelanjutan harus fokus pada pengalaman langsung yang lebih memungkinkan untuk mengarah pada perubahan.

Analisis UNESCO terhadap 100 kerangka kurikulum nasional pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa hampir setengah atau 47 persen dari kurikulum tersebut tidak menyinggung perubahan iklim. Hanya 23 persen guru merasa mampu menangani isu iklim secara memadai di kelas dan 70 persen dari pemuda yang di survei tidak dapat menjelaskan isu perubahan iklim. Mereka juga menyatakan kekhawatiran tentang cara pengajaran mengenai iklim saat ini.

Melanjutkan analisis tersebut, Azoulay menjadikan pendidikan lingkungan sebagai prioritas bagi organisasi untuk memberikan dukungan terhadap negara-negara anggotanya.

UNESCO telah memimpin "Kemitraan Pendidikan Hijau", yang kini telah memiliki lebih dari 80 negara anggota dan memungkinkan kolaborasi lebih dari 1300 organisasi, termasuk badan-badan PBB, mayarakat sipil, organisasi pemuda, serta sektor swasta. Komunitas ini menyediakan berbagai alat penting bagi negara-negara untuk memperkuat peran pendidikan dalam mengatasi gangguan iklim.