Kemlu RI dan PBB Eratkan Kerja Sama demi Ciptakan Pekerja Migran Berkualitas

Liputan6.com, Jakarta - Masalah terkait pekerja migran masih menjadi salah satu isu kompleks yang ditangani oleh pemerintah Indonesia dalam konteks pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI).

Karenanya, Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI), United National Development Program (UNDP), International Organization for Migration (IOM) dan UN Women yang didukung oleh Migration Multi-Partner Trust Fund (MMPTF), bekerja sama dalam meluncurkan program kolaborasi "Migration Governance for Sustainable Development".

Proyek tersebut fokus membahas peningkatan kapasitas pejabat pemerintah di tingkat pusat dan daerah untuk menyusun kebijakan dan program yang responsif gender, berbasis hak, dan mengakui potensi migran sebagai aktor pembangunan sejalan dengan Kesepakatan Global tentang Migrasi atau Global Compact for Migration (GCM).

"GCM mencerminkan komitmen bersama negara-negara untuk meningkatkan manajemen migrasi. Dedikasi Indonesia untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip ini, mendukung dan mendorong migrasi yang aman, tertib dan teratur," kata Kepala Perwakilan PBB untuk Indonesia Githa Sabharwal dalam acara Simposium Nasional Tata Kelola Migrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Githa menyebut bahwa PBB mendukung inisiatif untuk mengatasi tantangan utama yang dialami pekerja migran seperti model pembiayaan hingga menjamin mata pencaharian.

Masing-masing badan PBB memainkan perannya masing-masing dalam mengatasi berbagai isu terkait pekerja migran.

Misalnya, UN Women yang memprioritaskan pelindungan perempuan lantaran lebih dari separuh migran adalah perempuan. Sementara UNDP fokus memainkan perannya dalam mendukung kembalinya pekerja migran sebagai pemangku kepentingan ekonomi dengan mempromosikan koperasi desa dan mendukung pemasaran produk lokal secara digital.

"Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan hasil yang menjanjikan di tiga provinsi dengan jumlah pekerja terbanyak," tutur Githa.

"Hal ini tidak hanya membantu pekerja migran yang kembali untuk berintegrasi kembali ke dalam komunitas mereka tetapi juga meningkatkan perekonomian dengan menciptakan mata pencaharian berkelanjutan dan peluang ekonomi" lanjut dia.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) juga mendukung inisiatif tersebut guna menciptakan pekerja migran yang berkualitas dan bermartabat.

"Dalam program ini, kita mengatur bagaimana agar para migran yang memutuskan untuk pergi, itu kita pastikan setiap tahapan yang dilakukan itu aman. Jadi misalnya ketika sebelum berangkat, kita memastikan sebaiknya migran itu punya skill sebelum berangkat," ucap Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Kemlu RI Penny Dewi Herasati.

Penny menegaskan bahwa bagaimanapun juga migrasi merupakan hak bagi setiap orang, namun tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab.

"Itu adalah hak bagi semua orang untuk melakukan migrasi untuk alasan apapun, pendidikan, pekerjaan, keluarga dan sebagainya. Tapi ketika melakukan migrasi, kita ingin memastikan yang aman, yang teratur, jadi itu yang kita lakukan melalui program ini, didukung oleh UN agencies di Indonesia sesuai dengan ekspertis dan area kesejahteraan migrasi," lanjut dia.

Program ini juga turut membantu mematangkan persiapan para pekerja migran sebelum keberangkatan, terutama terkait pendanaan. Terlebih dalam banyak kasus, banyak calon pekerja migran yang terlilit utang, yang digunakan sebagai modal untuk berangkat ke negara tujuan bekerja.

"Program ini berupaya untuk mengeksplorasi sumber-sumber kebiayaan alternatif yang lebih ramah terhadap mereka, sehingga mereka tidak terjebak utang, hasil yang mereka dapatkan dari bekerja di luar negeri itu kemudian tidak harus digunakan untuk membayar utang secara berlebihan tapi menjadi investasi untuk mereka ketika Kembali," tutur Kepala Program Tata Kelola UNDP Indonesia Siprianus Bate Soro.

"Intinya, roh utama dalam program ini adalah para pekerja migran itu menerima perlindungan yang memadai. Mulai dari sebelum berangkat, pada saat di negara tempatan lalu kemudian pada waktu mereka kembali," tambahnya.