AS Sita Pesawat Jet Mewah Presiden Venezuela, Alasannya Dibeli Secara Ilegal

Liputan6.com, Washington, DC - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyita jet mewah yang digunakan oleh Presiden Venezuela Nicolas Maduro, yang menurut para pejabat dibeli secara ilegal melalui perusahaan cangkang dan diselundupkan keluar dari AS dengan melanggar sanksi dan undang-undang pengendalian ekspor.

"Dassault Falcon 900EX disita di Republik Dominika dan diserahkan kepada pejabat federal AS di Florida," demikian disampaikan Kementerian Kehakiman AS pada hari Senin (2/9/2024), seperti dilansir kantor berita AP, Selasa (3/9).

Para pejabat AS mengatakan rekan-rekan dari pemimpin Venezuela pada akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023 menggunakan perusahaan cangkang yang berbasis di Karibia untuk menyembunyikan keterlibatan mereka dalam pembelian pesawat jet tersebut, yang saat itu bernilai USD 13 juta, dari sebuah perusahaan di Florida. Pesawat jet itu kemudian diekspor dari AS ke Venezuela, melalui Karibia, pada bulan April 2023 dalam sebuah transaksi yang dimaksudkan untuk menghindari perintah eksekutif yang melarang warga AS melakukan transaksi bisnis dengan perwakilan pemerintah Maduro.

Pesawat jet, yang terdaftar di San Marino, itu banyak digunakan oleh Maduro untuk perjalanan ke luar negeri, termasuk dalam perjalanan awal tahun ini ke Guyana dan Kuba. Jaksa Agung AS Merrick Garland mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pesawat itu telah diselundupkan keluar dari AS untuk digunakan oleh Maduro dan kroninya.

Melalui pernyataan pada hari Senin, pemerintah Venezuela mengakui penyitaan tersebut. Pemerintah Venezuela menganggap tindakan pemerintah AS itu sebagai praktik kriminal berulang yang tidak dapat digambarkan sebagai apa pun selain pembajakan.

"Biarkan penyitaan ini mengirimkan pesan yang jelas: pesawat yang diperoleh secara ilegal dari Amerika Serikat untuk kepentingan pejabat Venezuela yang dikenai sanksi tidak dapat terbang begitu saja," kata Matthew Axelrod, asisten sekretaris untuk penegakan ekspor di Kementerian Perdagangan AS.

CNN pertama kali melaporkan penyitaan pesawat jet itu.

Pesawat itu sebelumnya terdaftar di AS dan dimiliki oleh Six G Aviation yang berkantor pusat di Lorida, Florida, sebuah pialang yang membeli dan menjual pesawat bekas. Catatan FAA menunjukkan bahwa pesawat itu diekspor ke St. Vincent dan Grenadines dan dicabut pendaftarannya di AS pada Januari 2023.

Gary Gwynn, pemilik Six G, menolak berkomentar.

"Saya telah diinstruksikan oleh FBI untuk tidak berbicara dengan siapa pun," katanya saat dihubungi oleh AP.

Pada bulan Maret, pesawat itu terbang ke Republik Dominika, bersama dengan pesawat yang terdaftar di Venezuela, untuk apa yang diyakini sebagai perawatan.

Tindakan pada hari Senin itu menyusul penyitaan sebelumnya oleh pemerintah AS di Argentina atas pesawat kargo Boeing 747-300 yang ditransfer dari Iran ke anak perusahaan maskapai penerbangan milik negara Venezuela.

Jaksa federal AS juga telah menyita beberapa jet pribadi milik pejabat tinggi pemerintah dan orang dalam yang telah dikenai sanksi atau didakwa di AS.

AS telah memberikan sanksi kepada 55 pesawat yang terdaftar di Venezuela, sebagian besar milik perusahaan minyak negara, PDVSA. AS juga telah menawarkan hadiah sebesar USD 15 juta bagi siapa pun yang dapat menangkap Maduro untuk menghadapi dakwaan federal terkait perdagangan narkoba di New York.

"Ada banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan dan berkelanjutan, yang menyelidiki praktik korupsi pemerintah Venezuela," kata Anthony Salisbury, agen khusus yang bertanggung jawab atas Investigasi Keamanan Dalam Negeri di Miami, kepada AP. "Jelas, kami belum selesai."

Pengumuman penyitaan pesawat muncul lebih dari sebulan setelah otoritas pemilu yang loyal terhadap partai yang berkuasa menyatakan Maduro sebagai pemenang Pilpres Venezuela tanpa menunjukkan hasil terperinci apa pun untuk mendukung klaim mereka. Kurangnya transparansi tersebut telah menuai kecaman internasional.

Sementara itu, pihak oposisi berhasil memperoleh lebih dari 80 persen lembar penghitungan suara yang menunjukkan Maduro kalah dengan selisih yang besar melawan mantan diplomat Edmundo Gonzalez.

Senin malam, seorang hakim Venezuela mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Gonzalez sebagai bagian dari penyelidikan kriminal atas hasil pilpres yang disengketakan. Surat perintah itu dikeluarkan atas permintaan otoritas yang menuduh Gonzalez melakukan berbagai kejahatan termasuk konspirasi, pemalsuan dokumen, dan perampasan kekuasaan.