Proyek Pipa Gas Belum Rampung, Menteri Iran Kritik Janji Kosong Pakistan

Liputan6.com, Teheran - Iran telah memberi Pakistan pemberitahuan terakhir untuk menyelesaikan bagiannya dari jaringan pipa gas lintas batas atau menghadapi arbitrase internasional dan kemungkinan denda miliaran dolar.

Dikutip dari laman Nikkei, Senin (13/1/2025) peringatan Teheran merupakan kegaduhan terbaru antara negara tetangga tersebut terkait proyek jaringan pipa sepanjang 1.900 kilometer (1.180 mil) yang telah lama tertunda.

Ini merupakan sebuah proyek yang dianggap penting bagi kebutuhan energi Pakistan karena cadangan gasnya sendiri yang terbukti akan habis dalam waktu lebih dari satu dekade.

Iran mengatakan telah menghabiskan USD 2 miliar untuk membangun jaringan pipa sepanjang 1.150 kilometer, yang diresmikan pada tahun 2013, tetapi bagian Pakistan masih belum dibangun karena sanksi AS terhadap Teheran atas program nuklirnya.

Penanganan Pakistan terhadap proyek pipa gas Iran-Pakistan merupakan salah satu yang dianggap bisa memicu ketegangan diplomatik.

Pengamat menyebut, selama 25 tahun, Pakistan telah mengkhianati kepercayaan Iran, menyia-nyiakan kesempatan, dan menunjukkan ketidakmampuannya untuk bertindak sebagai negara berdaulat.

Kegagalan monumental ini tidak hanya memperlihatkan lemahnya tata kelola Pakistan tetapi juga ketundukannya terhadap kepentingan Barat dengan mengorbankan kesejahteraan rakyatnya sendiri.

Teheran sebelumnya telah mengeluarkan pemberitahuan hukum kepada Pakistan pada akhir tahun 2022, yang memperingatkan konsekuensi dari penundaan lebih lanjut.

The News melaporkan, mengutip sumber resmi, bahwa beberapa pejabat tinggi di Divisi Perminyakan dilaporkan sedang menyusun strategi sebagai tanggapan atas pemberitahuan terakhir Iran. Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menyewa firma hukum asing untuk mewakili kasus Pakistan di pengadilan arbitrase.

Pejabat senior telah menyatakan frustrasi atas sanksi AS, dengan menyatakan bahwa upaya untuk mendapatkan keringanan dari AS tidak berhasil.

Iran telah menepis kekhawatiran Pakistan tentang sanksi AS, dengan menunjukkan bahwa negara-negara lain, termasuk Irak dan Turki, telah terus menggunakan gas Iran dengan keringanan AS.

Berdasarkan perjanjian awal, Pakistan diwajibkan membayar denda sebesar USD 1 juta per hari kepada Iran mulai 1 Januari 2015, jika proyek tersebut tidak selesai.

Pipa gas IP seharusnya beroperasi pada 1 Januari 2015, tetapi penundaan di pihak Pakistan telah menghentikan proyek tersebut.

Rencana untuk melaksanakan sebagian proyek dengan membangun pipa sepanjang 81 kilometer dari Gwadar ke perbatasan Iran juga gagal terwujud.

Menteri Perminyakan Iran Jawad Owji secara terbuka mengkritik serangkaian janji kosong Pakistan yang tak ada habisnya. Iran, yang memiliki cadangan gas alam terbesar kedua di dunia sebesar 1.203 triliun kaki kubik, dikutip dari laman Khaama.

Rasa frustrasi di kalangan diplomatik Iran terlihat jelas, karena mereka melihat investasi besar-besaran mereka dalam infrastruktur tidak digunakan di perbatasan.

Kronologi pembangunan ini sangat panjang. Pada tahun 2014, Pakistan meminta perpanjangan 10 tahun untuk menghindari hukuman harian sebesar USD 1 juta.

Iran mengabulkan permintaan ini dengan itikad baik, hanya untuk melihat Pakistan melanjutkan penundaan pekerjaannya.

Sekarang, menghadapi arbitrase internasional dan potensi hukuman sebesar USD 18 miliar, Pakistan melakukan pembelaan hukum alih-alih menepati janjinya.

Perilaku ini mencerminkan penanganan Pakistan terhadap komitmen internasional lainnya, seperti proyek pertambangan Reko Diq, di mana negara itu juga mencoba untuk melepaskan diri dari kewajibannya.

Bagi Iran, proyek ini lebih dari sekadar jaringan pipa. Proyek ini merupakan kesempatan untuk menerobos sanksi Barat dan memantapkan dirinya sebagai penyedia energi regional.

Hal ini tidak hanya merusak kepercayaan bilateral tetapi juga membantu memperkuat isolasi Iran, persis seperti yang dimaksudkan sanksi Amerika Serikat.