Indonesia Tekankan Dialog dan Moderasi untuk Atasi Terorisme di Sidang DK PBB

Liputan6.com, New York - Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Wamenlu RI) Arrmanatha Nasir menegaskan pentingnya pendekatan komprehensif dalam penanggulangan terorisme pada Sidang Terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Sidang ini membahas upaya penanggulangan terorisme di Afrika, yang saat ini menghadapi tantangan keamanan akibat konflik berkepanjangan dan ketidakstabilan kawasan.

"Terorisme terus menjadi ancaman global yang berdampak pada situasi keamanan dan menghambat pembangunan, termasuk di Afrika," ujar Arrmanatha dalam pertemuan tersebut, seperti dikutip dari pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI), Kamis (23/1/2025). 

Sebagai negara yang pernah menghadapi serangan terorisme, Indonesia memahami perlunya pencegahan dan penanggulangan dengan mengedepankan prinsip national ownership dan pendekatan lunak (soft approach) yang sejalan dengan Piagam PBB dan hukum internasional.

Wamenlu yang akrab disapa Tata itu kemudian menyampaikan langkah-langkah konkret yang telah diterapkan Indonesia dalam menghadapi akar permasalahan terorisme mulai dari tingkatl nasional hingga global. Berikut di antaranya:

1. Tingkat Nasional

Indonesia menekankan pentingnya dialog, toleransi, nilai-nilai moderasi, literasi digital, dan kemampuan berpikir kritis untuk melindungi masyarakat dari ideologi berbahaya. Selain itu, upaya menanggulangi pendanaan terorisme juga menjadi prioritas kebijakan nasional.

2. Tingkat Kawasan

Dalam konteks regional, Wamenlu RI mendukung inisiatif seperti Nouakchott Process dan Accra Initiative di Afrika. Indonesia juga aktif memberikan pelatihan melalui Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC), sebuah program pembangunan kapasitas yang telah membantu negara-negara Afrika dalam memperkuat kemampuan penegakan hukum.

3. Tingkat Global

Di tingkat internasional, pertukaran informasi dan praktik terbaik di antara aparat penegak hukum menjadi kunci.

"Terorisme tidak mengenal batas. Oleh karena itu, kerja sama di tingkat global menjadi sangat penting," tegas Arrmanatha. 

Indonesia juga menyerukan dukungan masyarakat internasional untuk Afrika dalam mengembangkan solusi terhadap ancaman keamanan, termasuk terorisme dan kejahatan lintas negara. 

Arrmanatha menegaskan bahwa implementasi efektif Agenda 2063 Uni Afrika menjadi langkah penting untuk mendorong transformasi Afrika sebagai kekuatan global.

Selain itu, Arrmanatha mendukung reformasi Dewan Keamanan PBB untuk memastikan representasi yang adil bagi Afrika, sehingga partisipasi kawasan tersebut di panggung internasional dapat ditingkatkan.

Sidang Debat Terbuka DK PBB ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Aljazair, Ahmed Attaf, yang menjadikan isu penanggulangan terorisme sebagai prioritas selama presidensi Aljazair pada Januari 2025. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari 10 negara pada tingkat menteri dan wakil menteri, termasuk Sierra Leone, Somalia, dan Rwanda.