Uni Eropa Longgarkan Sanksi Sektor Kunci Suriah demi Upaya Rekonstruksi

Bagaimana penjelasan Uni Eropa terkait pelonggaran sanksi terhadap Suriah? Berikut selengkapnya.

oleh Khairisa Ferida Diperbarui 25 Feb 2025, 07:00 WIB
Diterbitkan 25 Feb 2025, 07:00 WIB
Ilustrasi bendera Uni Eropa (AFP Photo)
Ilustrasi bendera Uni Eropa (AFP Photo)... Selengkapnya

Liputan6.com, Brussels - Uni Eropa pada Senin (24/2/2025) mengumumkan penangguhan sanksi terhadap sektor energi, transportasi, dan perbankan Suriah untuk membantu rekonstruksi negara ini setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad.

Dalam pernyataannya, Uni Eropa menjelaskan bahwa langkahnya bertujuan untuk "memfasilitasi keterlibatan dengan Suriah, rakyatnya, dan dunia bisnis di sektor-sektor kunci seperti energi dan transportasi. Selain itu, langkah ini juga dimaksudkan untuk memudahkan transaksi keuangan dan perbankan yang terkait dengan sektor-sektor tersebut, serta yang diperlukan untuk tujuan kemanusiaan dan rekonstruksi."

Ketentuan utama dari keputusan Uni Eropa mencakup penangguhan tindakan sektoral yang berdampak pada sektor energi dan transportasi, termasuk di dalamnya minyak, gas, listrik, serta infrastruktur transportasi. Demikian seperti dikutip dari kantor berita Anadolu, Selasa (25/2).

Selain itu, lima entitas Suriah, termasuk Bank Industri, Bank Kredit Rakyat, Bank Tabungan, Bank Koperasi Pertanian, dan Syrian Arab Airlines, telah dihapus dari daftar organisasi yang disanksi oleh Uni Eropa.

Langkah ini bertujuan pula mempermudah transaksi keuangan dengan Bank Sentral Suriah, khususnya untuk mendukung tujuan kemanusiaan dan rekonstruksi.

Dewan Uni Eropa turut memperkenalkan pengecualian untuk ekspor barang-barang mewah ke Suriah yang ditujukan untuk penggunaan pribadi. Selain itu, Uni Eropa memutuskan memperpanjang pengecualian kemanusiaan tanpa batas waktu, guna memastikan bantuan dapat terus berlanjut.

"Dewan tetap mempertahankan daftar sanksi yang terkait dengan rezim Assad, sektor senjata kimia, perdagangan narkoba ilegal, serta sejumlah tindakan sektoral seperti perdagangan senjata, barang-barang dual-use (barang serba guna yang bisa dipakai untuk hal baik/buruk), peralatan untuk represi internal, perangkat lunak untuk penyadapan dan pengawasan, serta impor/ekspor barang-barang warisan budaya Suriah," bunyi pernyataan tersebut.

Uni Eropa menegaskan mereka akan terus memantau dan menilai situasi di Suriah secara cermat. Jika diperlukan, penangguhan lebih lanjut terhadap sanksi ekonomi akan dipertimbangkan.

Dewan menegaskan kembali bahwa jatuhnya rezim Assad menandai awal dari babak baru yang penuh harapan bagi Suriah, di mana seluruh rakyat Suriah —baik di dalam negeri maupun diaspora— memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam membangun kembali negara mereka.

Assad, yang telah memimpin Suriah selama hampir 25 tahun, melarikan diri ke Rusia pada 8 Desember, mengakhiri kekuasaan Partai Baath sejak 1963. Ahmad Al-Sharaa, yang ditunjuk sebagai presiden baru Suriah pada 29 Januari, kemudian menugaskan Mohammed Al-Bashir untuk membentuk pemerintahan yang akan memimpin periode transisi Suriah.

Video Pilihan Hari Ini

EnamPlus

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya