Krisis di Thailand sudah mengambil korban nyawa. Lima orang tewas dan puluhan lain terluka dalam bentrok antara massa pendukung dan penentang pemerintah pada Minggu 1 Desember 2013 kemarin -- saat polisi menembakkan gas air mata dan meriam air untuk menghalangi para demonstran menyerang Gedung Pemerintah dalam rangka melengserkan paksa Perdana Menteri (PM) Yingluck Shinawatra. Kisruh yang terjadi juga memaksa PM mengungsi sementara ke markas polisi.
Tak hanya itu, berdasarkan laporan Erawan Centre milik Pemerintah Metropolitan Bangkok, sebuah bus dibakar dan para mahasiswa terjebak di dalam Ramkhamhaeng University, di timur laut Bangkok. Sementara, sejumlah kantor pemerintah dan stasiun televisi pindah ke area baru. Â
Sekretaris kantor perdana menteri mengatakan, PM Yingluck menghabiskan pagi ini di markas polisi. Namun, PM cantik itu cepat-cepat diamankan ke lokasi rahasia setelah lebih dari 100 demonstran berusaha masuk ke kompleks.
Seperti dimuat situs TruthDive, Senin (2/12/2013), evakuasi PM Yingluck dilakukan setelah bentrokan terjadi di kantor perdana menteri Minggu malam. Wakil PM Pracha Promnok semalam mengumumkan pemerintah masih mengendalikan situasi dan meminta warga untuk menjauhi jalanan sampai Senin pagi pukul 05.30 waktu setempat.
Ketidakstabilan politik menjangkiti Thailand sejak kakak Yingluck, Thaksin Shinawatra, digulingkan militer dalam kudeta tahun 2006. Protes kali ini diawali bulan lalu saat partai berkuasa, Pheu Thai mengajukan UU Amnesti -- yang memungkinkan Thaksin pulang kampung halaman tanpa menghadapi tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Meski Senat menolak dan Pheu Thai tak ngotot, demo terus terjadi.
Thaksin diketahui hidup di Dubai untuk menghindari ancaman pidana 2 tahun atas vonis kasus korupsi. Pihak oposisi mengklaim pemerintah sangat korup dan berada di bawah kendali Thaksin.
Sebelumnya pemimpin demonstran, Suthep Thaungsuban mengimbau para pegawai negeri sipil (PNS) melakukan mogok besar-besaran pada hari Senin ini.
Suthep, mantan politisi partai oposisi mengaku dirinya telah bertemu Yingluck dan memberinya tenggat waktu dua hari untuk mengundurkan diri.
"Saya mengatakan pada Yingluck bahwa ini adalah terakhir kalinya aku melihat dia sampai kekuasaan diserahkan kepada rakyat," katanya. "Tidak akan ada tawar-menawar dan harus dilakukan dalam dua hari." (Ein/Riz)
Tak hanya itu, berdasarkan laporan Erawan Centre milik Pemerintah Metropolitan Bangkok, sebuah bus dibakar dan para mahasiswa terjebak di dalam Ramkhamhaeng University, di timur laut Bangkok. Sementara, sejumlah kantor pemerintah dan stasiun televisi pindah ke area baru. Â
Sekretaris kantor perdana menteri mengatakan, PM Yingluck menghabiskan pagi ini di markas polisi. Namun, PM cantik itu cepat-cepat diamankan ke lokasi rahasia setelah lebih dari 100 demonstran berusaha masuk ke kompleks.
Seperti dimuat situs TruthDive, Senin (2/12/2013), evakuasi PM Yingluck dilakukan setelah bentrokan terjadi di kantor perdana menteri Minggu malam. Wakil PM Pracha Promnok semalam mengumumkan pemerintah masih mengendalikan situasi dan meminta warga untuk menjauhi jalanan sampai Senin pagi pukul 05.30 waktu setempat.
Ketidakstabilan politik menjangkiti Thailand sejak kakak Yingluck, Thaksin Shinawatra, digulingkan militer dalam kudeta tahun 2006. Protes kali ini diawali bulan lalu saat partai berkuasa, Pheu Thai mengajukan UU Amnesti -- yang memungkinkan Thaksin pulang kampung halaman tanpa menghadapi tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Meski Senat menolak dan Pheu Thai tak ngotot, demo terus terjadi.
Thaksin diketahui hidup di Dubai untuk menghindari ancaman pidana 2 tahun atas vonis kasus korupsi. Pihak oposisi mengklaim pemerintah sangat korup dan berada di bawah kendali Thaksin.
Sebelumnya pemimpin demonstran, Suthep Thaungsuban mengimbau para pegawai negeri sipil (PNS) melakukan mogok besar-besaran pada hari Senin ini.
Suthep, mantan politisi partai oposisi mengaku dirinya telah bertemu Yingluck dan memberinya tenggat waktu dua hari untuk mengundurkan diri.
"Saya mengatakan pada Yingluck bahwa ini adalah terakhir kalinya aku melihat dia sampai kekuasaan diserahkan kepada rakyat," katanya. "Tidak akan ada tawar-menawar dan harus dilakukan dalam dua hari." (Ein/Riz)