Belajar dari India, Jokowi Telepon PM Narendra Modi Soal Penanganan COVID-19

Liputan6.com, Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sudah menelepon Perdana Menteri India Narendra Modi, untuk menanyakan penyebab lonjakan kasus COVID-19 di sana. Selain itu, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin juga sudah menelepon Menteri Kesehatan India soal penanangan kasus COVID-19 di sana.

Jokowi mengatakan Indonesia belajar dari penanganan lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di India. 

"Saat ini India sudah anjlok lagi turun menjadi 50 ribu kasus per hari. Kita belajar dari sana," ujar Presiden dalam sambutannya pada pembukaan Munas VIII Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Rabu (30/6/2021).

Di Indonesia sendiri dalam beberapa pekan terakhir terjadi lonjakan kasus COVID-19 yang tinggi. Jokowi mengajak semua pihak berhati-hati, tidak lengah dan harus waspada. Kepala Negara meminta pimpinan daerah memastikan ekonomi dan kesehatan berjalan beriringan seperti mengutip Antara.

"Kita saat Januari telepon India, kita belajar dari sana. Akhir Januari kasus kita naik sudah 176 ribu kasus. Pernah turun di Mei pertengahan, saya ingat, turun menjadi 87 ribu kasus. Tetapi begitu ada liburan, liburan Lebaran kemarin plus varian baru, hari ini kita naik melompat dua kali lipat lebih menjadi 228 ribu. Inilah yang saya sampaikan kita harus hati-hati, kita harus tetap waspada, kita tak boleh lengah," jelasnya.

Simak Juga Video Berikut

Jokowi mengaku kerap menelepon Wisma Atlet setiap jam 10 hingga jam 12 malam, untuk memperoleh data.

"Saya selalu telepon ke petugas mengenai keterisian tempat tidur di Wisma Atlet. Pernah September itu 92 persen, saya betul-betul sudah gemetar, grogi betulr tapi bisa turun. Bahkan di pertengahan Mei, 18 Mei itu turun 15 persen, dari 92 ke 15 persen, sudah senang. Tapi begitu ada liburan, hari ini saya harus ngomong apa adanya, 90 persen," katan

Indonesia juga harus terus mengejar vaksinasi. Hingga hari ini vaksinasi sudah menyentuh angka 42 juta dosis.

"Sekarang tidak ada tawar-menawar, Juli satu juta harus, Agustus 2 juta harus," ujarnya.