Percepat Distribusi Vaksin COVID-19, Pemerintah Perlu Terobosan Baru

Liputan6.com, Jakarta Beberapa orang mengeluhkan sulit mendapakan vaksin COVID-19 dosis kedua. Ada juga yang belum bisa mengakses vaksin COVID-19 dosis pertama. Terkait permasalahan ini, pengamat kebijakan publik Trubus Ardiansyah menyarankan pemerintah perlu terobosan baru dalam distribusi vaksin COVID-19.

"Perlu terobosan baru, misalnya melibatkan swasta dan daerah-daerah yang pemimpinnya proaktif untuk membantu proses distribusi," kata Trubus soal hambatan dalam distribusi vaksin COVID-19.

Jika melibatkan swasta perlu dipertegas dan diperketat kanalisasi distribusinya, mana tanggung jawab swasta dan mana tanggung jawab pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih.

"Vaksin kan sebenarnya termasuk 'public goods'. Jadi, perlu diperketat, jika ingin dilibatkan dan ada insentif yang jelas bagi mereka," kata akademisi dari Universitas Trisakti ini mengutip Antara.

Sebelumnya, sejumlah kepala daerah yang berada di zona merah menyatakan kekurangan stok vaksin COVID-19. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dua diantara kepala daerah yang menyampaikan kurang lancarnya pasokan vaksin COVID-19.

Simak Juga Video Berikut

Ridwan Kamil mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memiliki kewenangan lebih besar dalam mengatur distribusi vaksin ke kabupaten/kota agar lebih tepat sasaran dan pas.

“Daftar alokasi dari Kemenkes masih belum 100 persen akurat. Kami mengusulkan agar alokasi vaksin diserahkan kepada provinsi,” ujar Ridwan Kamil saat jumpa pers virtual dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, pada Kamis kemarin.

Sementara itu, Khofifah Indar Parawansa mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera mengirimkan vaksin COVID-19 ke Jawa Timur karena di daerah itu mulai mengalami kekurangan stok vaksin untuk penyuntikan dosis kedua.

Distribusi vaksin COVID-19 dari pusat ke daerah yang kurang lancar menyebabkan antrean untuk vaksinasi dosis kedua terjadi di beberapa tempat. Sejumlah daerah juga terpaksa menunda pelaksanaan vaksinasi dosis kedua.