Produksi Lokal Vaksin COVID-19 Jamin Vaksinasi yang Merata

Liputan6.com, Bali Upaya memperbanyak produksi lokal vaksin COVID-19 dapat memberikan angin segar jaminan vaksinasi COVID-19 yang merata. Masyarakat di negara-negara berpenghasilan rendah dan miskin sekalipun bisa mengakses vaksin COVID-19 dan mengejar capaian vaksinasi agar tidak tertinggal dari negara lain.

Solusi perluasan akses vaksin melalui produksi lokal juga salah satu solusi mempersempit kesenjangan vaksinasi antara negara miskin dan kaya. Tingkat vaksinasi COVID-19 di Benua Afrika masih di bawah 10 persen dari total populasi, sedangkan negara lain, termasuk negara G20 sudah sepenuhnya divaksinasi dan melakukan booster.

Pada rangkaian forum G20, Lutfiyah Hanim dari Indonesia for Global Justice (IGJ) menyampaikan, upaya memperbanyak kapasitas manufaktur produksi vaksin dapat mecontoh kehadiran hub (pusat) vaksin mRNA, seperti yang dilakukan Afrika Selatan. Teknologi hub vaksin mRNA di sana didirikan berkat dukungan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Masih banyak negara yang cakupan vaksinasinya masih sangat rendah. Dalam hal ini, perlu upaya untuk memperbanyak local manufacturing (manufaktur lokal/produksi lokal) vaksin di banyak negara,” ungkap Hanim saat acara C20 Kick Off Meeting WG Vaccine Access and Global Health: What can the G20 do to Achieve Vaccine Access for All? yang digelar di Conrad Hotel Bali, Janger, Bali ditulis Senin (14/3/2022).

“Misalnya, WHO mendukung adanya satu konsorsium Afrika Selatan untuk mengadakan yang disebut sebagai COVID-19 mRNA Vaccine Technology Transfer Hub. Ini sudah mulai dilakukan sejak Juni 2021. Banyak negara juga menginginkan bisa memproduksi vaksin teknologi transfer hub mRNA ini.”

Global mRNA Technology Transfer Hub didirikan pada tahun 2021 untuk mendukung produsen di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah untuk memproduksi vaksin mereka sendiri, memastikan bahwa mereka memiliki semua prosedur operasi yang diperlukan dan pengetahuan untuk memproduksi vaksin mRNA dalam skala dan menurut standar internasional. standar.

Terutama didirikan untuk mengatasi keadaan darurat COVID-19, hub memiliki potensi memperluas kapasitas produksi vaksin, menempatkan negara-negara memproduksi jenis vaksin dan produk lain yang dibutuhkan untuk mengatasi kedaruratan kesehatan.

Leena Menghaney dari Medicines Sans Frontier menambahkan, kemudahan memeroleh akses vaksin COVID-19, seperti hub vaksin mRNA juga berfokus pada pemanfaatan berbagi data (benefit sharing) teknologi pengembangan vaksin tersebut.

“Di wilayah Asia, misalnya, Malaysia, Thailand, dan Indonesia punya peran yang sangat penting dalam produksi vaksin dan tentunya negosiasi yang berkaitan dengan teknologi benefit sharing,” katanya.

“Pada masa lalu, peran Indonesia penting saat kasus H5N1 (wabah influenza) tahun 2004, ada keinginan mengembangkan vaksin tapi tidak ada usaha lebih lanjut dari negara-negara berkembang. Kemudian meminta benefit sharing.” 

Ditegaskan kembali oleh Leena, dunia menghadapi situasi darurat pandemi COVID-19 dan penyakit-penyakit seperti HIV dan tuberkulosis masih mengancam. Apabila melihat teknologi terbaru penanganan COVID-19, kehadiran vaksin mRNA sangat penting. Ini karena adanya bantuan finansial di sektor publik dan riset.

Vaksin berbasis mRNA, seperti yang digunakan Pfizer dan Moderna merupakan teknologi termutakhir. Vaksin ini bekerja dengan memperkenalkan 'blueprint' lonjakan protein virus Corona buatan sehingga dapat dikenali oleh tubuh, tanpa memasukkan virus asli yang sudah dilemahkan layaknya kebanyakan vaksin tradisional pada umumnya.

“Meskipun ada 120 manufaktur dengan persyaratan teknis untuk memproduksi vaksin mRNA untuk wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Latin, contohnya Afrika Selatan, Brasil, India, dan Korea Selatan. Jadi, kita punya potensi yang sangat besar untuk menggunakan teknologi memproduksi mRNA,” pungkas Leena yang juga perwakilan Third World Network/Global Fund Advocates Network Asia-Pacific (GFAN-AP).

Tak hanya negara Afrika Selatan, Indonesia juga sudah ditunjuk WHO menjadi Hub Vaksin mRNA di Asia Tenggara. Kabar menggembirakan disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Lestari Priansari Marsudi dari pusat WHO di Jenewa, Swiss pada Rabu, 23 Februari 2022 waktu setempat.

Selanjutnya, PT Bio Farma akan menjadi perusahaan Indonesia yang memproduksi vaksin mRNA. Perusahaan juga berperan sebagai manufaktur vaksin terbesar di Asia Tenggara. Apalagi kapasitas produksi Bio Farma lebih dari 3,2 miliar dosis vaksin per tahun dan memproduksi 14 jenis vaksin serta telah mengekspor ke 150 negara.

Sebagaimana pernyataan resmi WHO pada 18 Februari 2022, untuk memastikan semua negara membangun kapasitas yang diperlukan memproduksi vaksin mereka sendiri dan teknologi kesehatan lainnya, WHO telah bekerja membangun pusat pelatihan tenaga kerja biomanufaktur.

Di pusat pelatihan ini akan melatih orang-orang dari semua negara yang tertarik dalam penelitian ilmiah dan klinis serta kapasitas produksi. 

Selain itu, kegiatan penguatan peraturan WHO saat ini di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah akan berkembang melalui alat pembandingan global (global benchmarking) yang menilai kemampuan negara untuk memastikan kualitas, keamanan dan kemanjuran produk kesehatan serta memberikan pelatihan, yang mana perbaikan diperlukan dan disesuaikan dengan tujuan di masa depan.

WHO mRNA Technology Transfer Hub merupakan bagian dari upaya yang lebih besar bertujuan memberdayakan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dalam memproduksi vaksin, obat-obatan, dan diagnostik mereka sendiri untuk mengatasi keadaan darurat kesehatan dan mencapai cakupan kesehatan universal.

Upaya awal dipusatkan pada teknologi mRNA dan biologis, yang penting untuk pembuatan vaksin dan juga dapat digunakan untuk produk lain, seperti insulin untuk mengobati diabetes, obat kanker dan, berpotensi, vaksin untuk penyakit prioritas lainnya misal malaria, tuberkulosis (TBC), dan HIV. Tujuan utamanya, memperluas pengembangan kapasitas produksi nasional dan regional ke semua bidang teknologi kesehatan.

“Tidak ada peristiwa lain seperti pandemi COVID-19 yang menunjukkan bahwa ketergantungan beberapa perusahaan untuk memasok barang publik global terkendala dan dibatasi,” kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam pernyataan resmi WHO.

“Pada jangka menengah hingga panjang, cara terbaik mengatasi keadaan darurat kesehatan dan mencapai cakupan kesehatan universal adalah meningkatkan kapasitas semua negara secara signifikan untuk memproduksi produk kesehatan yang mereka butuhkan, dengan akses yang adil sebagai tujuan akhir utama.”

Dari sisi Presidensi G20, Leena Menghaney menekankan, sebuah momen baik bagi Indonesia bisa bekerja sama untuk pendirian mRNA Hub. Sebab, mRNA merupakan teknologi yang sangat bermanfaat digunakan untuk memerangi penyakit menular.

Diharapkan kehadiran hub mRNA dapat mendorong kesetaraan akses vaksin COVID-19. Sebagai tuan rumah Presidensi G20 2022, Indonesia bisa menjadi pemimpin di negara Asia Tenggara. 

“Pemerintah Indonesia perlu meletakkan investasi sendiri dan sudah bekerja demi kehadiran mRNA Hb yang berkolaborasi dengan perusahan farmasi. Jadi, kita bisa menaruh investasi langsung, menyediakan material mentah, lalu memproduksi vaksin sendiri,” terang Leena.

“Menjadi bagian dari organisasi masyarakat sipil, kita tidak hanya bekerja sama  untuk kesetaraan vaksin, tapi juga kita juga perlu memastikan keuangan Indonesia baik. Kita perlu berdiskusi dengan lebih lanjut, apa saja yang sudah kita investasikan dan bagaimana para ahli kti dapat mendukung apa yang dilakukan WHO. Saya rasa Indonesia bisa menjadi pemimpin di negara ASEAN.”

Baik Leena maupun Lutfiyah Hanim, inisiatif membangun hub bisa memberikan respons atas krisis kesehatan yang dihadapi. Kuncinya, kolaborasi dan kerja sama, terutama di antara negara-negara G20.

“Kita perlu koordinasi lebih lanjut mengenai isu ini. Kita dapat membahas soal transfer teknologi di G20. Ini menjadi masalah yang sangat penting. Saya rasa organisasi masyarakat sipil lain akan bersedia bekeja sama membantu Pemerintah,” ucap Leena.

“Sekali lagi, posisi Pemerintah di G20 sangat penting bagaimana kita merespons informasi terbaru terkait penanganan pandemi. Organisasi masyarakat sipil bisa kolaborasi dalam hal merespons pernyataan hasil pembahasan G20,” tutup Hanim.