Sulit Akses Air Bersih, Angka Stunting di Kalbar Capai 27,8 Persen

Liputan6.com, Pontianak Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) mencapai angka 27,8 persen. Di Kabupaten Sekadau, terjadi kenaikan angka stunting hingga 35,50 persen. Penyebabnya, masih banyak rumah tangga yang belum dapat mengakses air bersih. 

Saat 'Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota Kalimantan Barat' pada Selasa (14/2/2023), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy mengemukakan, masalah air bersih dan sanitasi banyak ditemukan saat roadshow kali ini.

Dari kabupaten/kota yang mengikuti roadshow ini, hampir semua mengalami peningkatan angka stunting. Tercatat, hanya tiga wilayah yang mengalami penurunan stunting, yaitu Ketapang, Mempawah, dan Sintang.

Intervensi air bersih dan sanitasi akan terus diupayakan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antar pemerintah daerah dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Muhadjir juga meminta setiap daerah yang masih terkendala sarana prasarana sanitasi dan air bersih untuk mendata dan Kementerian PUPR akan membuat skala prioritas tambahan sarana sanitasi air bersih di Kalimantan Barat, terutama kabupaten yang sangat membutuhkan.

"Akan lebih baik jika ada penggunaan APBD terutama dalam penjaringan, pipanisasi air bersih. Saya mohon ada kerja sama dari pemerintah daerah untuk kesuksesan sanitasi dan air bersih ini," ujar Muhadjir.

Tak hanya stunting, permasalahan kemiskinan ekstrem berdasarkan data P3KE tahun 2023, angka kemiskinan ekstrem di Kalimantan Barat sekitar 2,04 persen.

Kabupaten Ketapang adalah daerah dengan angka kemiskinan ekstrem tertinggi di Kalimantan Barat, yakni 36,67 persen. Penyebabnya, antara lain infrastruktur yang belum memadai dan masih terdapat desa belum mendapat akses listrik.

"Kondisi infrastruktur di wilayah Kabupaten Ketapang belum baik sehingga masih banyak warga yang masih sulit mendapatkan akses untuk ke wilayah kota ataupun kabupaten” kata Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Farhan melalui pernyataan resmi yang diterima Health Liputan6.com.

Dalam dialog kali ini, diketahui bahwa masih banyak masyarakat miskin yang berasal dari kabupaten yang turut dalam roadshow, belum terdata di dalam data kemiskinan ekstrem wilayah Kalimantan Barat.

Selain itu, masih cukup banyak wilayah yang belum bisa mengakses data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Menko PMK Muhadjir Effendy meminta supaya daerah yang masih terkendala data P3KE bisa mengajukan kepada tim Satgas P3KE agar bisa memeroleh data untuk intervensi kemiskinan ekstrem.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menargetkan, prevalensi stunting di 2023 menjadi 17 persen. Pada 2022, angka stunting Indonesia, yakni 21,6 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) terbaru.

Bila target ini tercapai maka target di 2024 sebesar 14 persen kasus stunting di Indonesia bisa terwujud. Maka dari itu, Budi Gunadi meminta agar segera dilakukan intervensi agar anak tidak sampai stunting.

“Jangan biarkan anak sampai terkena stunting. Begitu berat badan tidak naik itu sudah harus diintervensi,” kata Budi dalam Sosialisasi Kebijakan Intervensi Percepatan Penurunan Stunting tahun 2023 pada 9 Februari 2023.

Menurut Budi Gunadi, stunting adalah menjadi masalah yang kompleks. Ada banyak faktor yang bisa berpengaruh baik itu aspek di bidang kesehatan maupun non kesehatan.

Aspek di luar bidang kesehatan, seperti lingkungan dan pola asuh. Sementara faktor spesifik yakni hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan seperti kurang gizi dan anemia.

Sesuai dengan penelitian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 70 persen penyebab stunting bisa diatasi dengan intervensi sensitif. Dalam menuntaskan stunting melalui intervensi spesifik, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mempunyai 11 program.

Dari program tersebut berfokus pada dua fase yang kasus stunting paling tinggi yakni pada masa ibu hamil dan bayi usia 6-24 bulan.

Sementara program lain yang disebutkan, di antaranya ketika memasuki fase sebelum bayi lahir atau ketika ibu hamil, pihaknya memberikan intervensi kepada remaja putri yang duduk di kelas 7 dan 10 untuk diberikan Tablet Tambah Darah (TTD) guna mencegah terjadinya anemia sejak muda.