Pelantikan 481 Pasangan Kepala Daerah Terpilih, Siap Kerja Ngebut?

Soal Makan Bergizi Gratis di Sumenep, Badan Gizi Nasional: Enggak Dihentikan, Besok Kembali Berjalan

Badan Gizi Nasional meluruskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumenep, Madura, Jawa Timur tidak dihentikan.

oleh Tim Health Diperbarui 17 Feb 2025, 16:02 WIB

Diterbitkan 17 Feb 2025, 16:00 WIB

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. (Foto: Liputan6.com/Tira Santia)

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana soal Program Makan Bergizi Gratis. (Foto: Liputan6.com/Tira Santia)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta Ramai soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pandian I, Kusniah, Sumenep, Madura dihentikan. Namun, Badan Gizi Nasional meluruskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumenep, Madura, Jawa Timur tidak dihentikan.

Program MBG bakal kembali berjalan pada Selasa, 18 Februari 2025 seperti disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

“Enggak (dihentikan), hari ini saja libur, besok jalan lagi, jangan percaya hoaks,” kata Dadan pada Senin, 17 Februari 2025 mengutip Antara.

Di kesempatan itu, Dadan juga mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginginkan penerima Program MBG mencapai 17,5 juta pada akhir Desember 2025.

Untuk mencapai target tersebut BGN membutuhkan biaya tambahan sekitar Rp25triliun tiap bulan yang dimulai dari September 2025.

“Rp71 triliun untuk penerima 3 juta dari Januari-April, akhir April ke Agustus 6 juta, dari Agustus akhir ke Desember 15-17,5 juta, itu kalau tetap Rp71 triliun. Kalau Presiden menginginkan percepatan dan baru kita akan siap di September 2025 karena sumber daya manusia kita baru siap di bulan Juli 'kan, maka tiap bulan kita akan butuh Rp25 triliun untuk percepatan, jadi kalau dimulai September kita butuh Rp100 triliun,” tutur Dadan.

Pemanfaatan Lahan untuk SPPG

Terkait proses pinjam-pakai lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Dadan menyampaikan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) serta kementerian dan lembaga terkait. Nantinya, lahan yang dipinjam-pakai tersebut akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, termasuk pemda dan instansi lain. Misalnya, ATR/BPN memiliki lahan di seluruh Indonesia, jadi daripada membeli, lebih baik menggunakan skema pinjam-pakai. Begitu juga dengan TNI dan Polri, yang telah berkomitmen membangun minimal 500 fasilitas. Sementara itu, pemda akan menyiapkan infrastrukturnya, dan kami yang akan mengelola," jelasnya.

Lanjutkan Membaca ↓